Legalitas Hutan Wakaf di Indonesia

Dewasa ini, wakaf mulai dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif solusi dari permasalahan lingkungan di Indonesia. Salah satu contoh aplikasi wakaf untuk hal tersebut adalah ‘hutan wakaf’, sebuah inisiatif konservasi berupa pengembangan hutan di atas tanah wakaf. Pengembangan hutan wakaf, sebagai bagian dari tanah wakaf, perlu memperhatikan sisi legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas proses legalisasi tanah wakaf, namun belum ada penelitian yang membahas proses legalisasi hutan wakaf di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legalisasi hutan wakaf sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara pakar yang dianalisis secara deskriptif, proses legalisasi hutan wakaf dinilai sebagai salah satu tugas nazir (pengelola wakaf) yang utama. Proses ini melibatkan setidaknya tiga instansi pemerintah, yaitu Kementrian Agama, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional), serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alur legalisasi hutan wakaf bermula dari pembuatan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama setempat, dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional setempat. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah, tanah yang diwakafkan tidak boleh merupakan bagian dari Kawasan Hutan, hal ini dibuktikan melalui surat keterangan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Legalisasi hutan wakaf akan menjamin kelestarian hutan, sebab proses ini menjadikan hutan wakaf telah sah di bawah dua payung hukum, yaitu hukum Islam dan hukum negara Republik Indonesia. SELENGKAPNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *