Menjarah

Ideologi neoliberal tidak pernah memberi tempat bagi kedaulatan rakyat. Ya, begitulah. Lewat cara-cara licik mereka merancang pasar bebas agar leluasa menjarah sebanyak mungkin sumber daya alam di negara-negara berkembang. Termasuk di Indonesia.

1970-an. Tahun-tahun dimana dua orang bermulut mencret; Friedrich Van Hayek dan Milton Friedman menyusupkan faham neoliberal melalui sekolah-sekolah ekonomi dan kelompok-kelompok pemikir. Proyek itu didanai oleh komprador, konglomerat dunia. Hasilnya, alumnus-alumnus dari sekolah itu dipekerjakan di Bank Dunia yang sebenarnya milik Amerika Serikat, IMF dan WTO dengan konsep utamanya – neoliberal.

Skenario besar ini kemudian dengan gigih didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat. Maka terjadilah deregulasi, privatisasi dan liberalisasi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional lewat mesin-mesin pinjaman yang diarahkan kepada negara-negara debitor, seperti Indonesia.

Setiap satu dolar yang diberikan kepada negara-negara debitor, selalu diserta prasayarat – Structural Adjustment Programme (SAP). Agenda utama SAP adalah meremukkan tatanan sistem dan eksistensi masyarakat adat di suatu negara agar sesuai dengan mekanisme pasar bebas yang mereka rekayasa.

1980. Indonesia menjadi santapan empuk neoliberalisme lewat perubahan kebijakan di sektor moneter dan keuangan; dari devaluasi rupiah sampai dengan pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan. Di bidang perdagangan, terjadi pengurangan tarif impor hingga 60 persen.

Resep jitu neoliberalisme melanjutkan ekspansinya di negeri ini ke sektor listrik lewat skenario pendanaan bersama; Bank Dunia, ADB dan JBIC. Di lanjutkan dengan masuknya perusahaan-perusahaan swasta dari negara maju yang siap menjarah sumber daya alam milik pribumi.

Apa yang brengsek dari skenario ini?

Perusahaan-perusahaan asing itu dapat menentukan harga menurut selera mereka sendiri. Kelakuan konglomerat global semata-mata didasari prinsip memberi sedikit mungkin, lalu menjarah sebanyak mungkin dari sumber daya alam yang tersedia. Inilah yang berlaku.

Cara yang paling mulus adalah memberi suap pejabat negara dimana pun perusahan-perusahaan asing itu beroperasi. Tidak jarang, mereka membantu rezim yang korup dalam urusan-urusan politik nasional.

Setelah tahun-tahun reformasi di Indonesia, rezim lama ditumbangkan. Tetapi tidak benar-benar runtuh. Rezim yang baru segera melanjutkan tradisi; penjarahan baru, eksploitasi baru. Juga janji-janji kemakmuran yang baru.

Tetapi kesenjangan sosial bukannya merosot. Ia semakin memuncak – menyapu nilai-nilai. Kemiskinan semakin parah. Sementara harta satu orang kaya sama dengan jumlah penghasilan setahun ribuan buruh.

Dan bagi sumber daya alam di rimba, inkonsistensi negara dalam pengelolaan kawasan hutan juga terus berlangsung. Ada sedikit perlindungan negara di sana, tetapi juga ada introduksi yang parah dari praktik-praktik pembangunan yang merusak; Juga oleh negara.

Begitulah…

Afrizal Akmal, 2014