Nilai-Nilai

Aceh. Sebuah negeri dengan latar belakang kengerian sejarah, sedang berlomba dengan proyek modernisasi yang mengutamakan materi. Negeri syari’at yang sebenarnya tidak utuh, perlahan mulai kehilangan akar budaya dan kemerosotan nilai-nilai. Generasi masa depannya sedang menungu kengerian baru – bukan lagi oleh perang senjata, tetapi oleh kengerian ekologi. Merkuri telah mengotori sungai-sungainya.

Di bawah kolong langit serambi mekah, tidak semua warganya ta’at spiritualitas. Ada barisan panjang manusia berwatak feodal terjerumus dan menjerumuskan manusia lain ke arah kegelapan – jahiliyah modern. Mengejar kepuasan materi, mempertontonkan kerakusan dan kesewenang-wenangan.

Proyek-royek yang dirancang untuk menyelesaikan sejumlah masalah, ternyata gagal dan tidak mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan masyarakat; kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Maka orang berduyun-duyun mencari sumber-sumber material bernilai tinggi, seperti menambang emas di sungai-sungai dengan cara-cara yang tidak ramah.

Tanpa sadar, perlahan-lahan tertanam sikap oportunisme; “Raihlah kekayaan dengan cara apa pun. Sebab bila miskin, engkau akan diperlakukan tidak adil. Maka hidupkan mesin-mesin, kuras apa yang bisa dikuras, sekarang. Jangan pedulikan generasi nanti”.

Di sini, jalan pintas pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang kejam dan keji.

Sementara di kolong gelap birokrasi, laporan-laporan keberhasilan pembangunan lewat permainan angka-angka statistik sama sekali tidak mencerminkan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Ini adalah dosa yang tidak mudah untuk dimaafkan.

Pemerintahan baru yang tengah berkuasa di Nanggroe, kelihatannya gagal memberi solusi sosial dan politik. Sedikit sekali keadilan.

Dan bagi Tuan-tuan yang membaca komunike ini, renungkanlah semua fakta ini dengan akal sehat bahwa tatanan sosial dan ekonomi yang ada selama ini ternyata jauh dari nilai-nilai. Ketidakadilan harus dibongkar, meski sudah terlambat – diganti dengan visi yang jauh ke depan. Sebab suatu tragedi kengerian di masa depan akan muncul di Nanggroe bila tidak dikendalikan dari sekarang.

Marilah kita membongkar pemikiran salah terhadap keputusan-keputusan yang seolah-olah telah diambil melalui konsultasi pada masyarakat luas lewat skema “partisipasi” dalam kerjasama dan capacity building. Partisipasi semacam itu sesungguhnya hanya sebuah mobilisasi, yang artinya negara hanya mengkompromikan standar gandanya melalui kemitraan semu dengan sebagian rakyat. Padahal tidak lebih hanya sebagai penundukan yang halus dengan syarat-syarat yang telah disusun dan harus dipatuhi.

Mari bertindak lebih bijak dan masuk akal, bukan sekedar partisipasi, bukan mobilisasi. Kerjasama itu harus dilandaskan pada inisiatif rakyat, kemandirian dan kebebasan dalam membuat keputusan mengenai program yang disusun sendiri oleh rakyat. Mereka perlu diberi kesempatan, ruang dan dukungan untuk mengorganisasi diri. Tujuannya bukan hanya meningkatkan standar hidup melainkan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai harus diselamatkan.

Mengundang investor asing bukanlah tindakan bijak, melainkan suatu privatisasi bagi para penjarah yang berpura-pura baik. Jangan lagi menambah jeritan rakyat kecil dikemudian hari. Tetapi bangunlah sumber-sumber agraria berbasis komunitas dan sosial. Bangunlah jiwanya. Sebuah konsep tanggungjawab yang tidak boleh diserahkan mentah-mentah kepada mekanisme pasar.

Afrizal Akmal, 2014

Menjarah

Ideologi neoliberal tidak pernah memberi tempat bagi kedaulatan rakyat. Ya, begitulah. Lewat cara-cara licik mereka merancang pasar bebas agar leluasa menjarah sebanyak mungkin sumber daya alam di negara-negara berkembang. Termasuk di Indonesia.

1970-an. Tahun-tahun dimana dua orang bermulut mencret; Friedrich Van Hayek dan Milton Friedman menyusupkan faham neoliberal melalui sekolah-sekolah ekonomi dan kelompok-kelompok pemikir. Proyek itu didanai oleh komprador, konglomerat dunia. Hasilnya, alumnus-alumnus dari sekolah itu dipekerjakan di Bank Dunia yang sebenarnya milik Amerika Serikat, IMF dan WTO dengan konsep utamanya – neoliberal.

Skenario besar ini kemudian dengan gigih didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat. Maka terjadilah deregulasi, privatisasi dan liberalisasi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional lewat mesin-mesin pinjaman yang diarahkan kepada negara-negara debitor, seperti Indonesia.

Setiap satu dolar yang diberikan kepada negara-negara debitor, selalu diserta prasayarat – Structural Adjustment Programme (SAP). Agenda utama SAP adalah meremukkan tatanan sistem dan eksistensi masyarakat adat di suatu negara agar sesuai dengan mekanisme pasar bebas yang mereka rekayasa.

1980. Indonesia menjadi santapan empuk neoliberalisme lewat perubahan kebijakan di sektor moneter dan keuangan; dari devaluasi rupiah sampai dengan pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan. Di bidang perdagangan, terjadi pengurangan tarif impor hingga 60 persen.

Resep jitu neoliberalisme melanjutkan ekspansinya di negeri ini ke sektor listrik lewat skenario pendanaan bersama; Bank Dunia, ADB dan JBIC. Di lanjutkan dengan masuknya perusahaan-perusahaan swasta dari negara maju yang siap menjarah sumber daya alam milik pribumi.

Apa yang brengsek dari skenario ini?

Perusahaan-perusahaan asing itu dapat menentukan harga menurut selera mereka sendiri. Kelakuan konglomerat global semata-mata didasari prinsip memberi sedikit mungkin, lalu menjarah sebanyak mungkin dari sumber daya alam yang tersedia. Inilah yang berlaku.

Cara yang paling mulus adalah memberi suap pejabat negara dimana pun perusahan-perusahaan asing itu beroperasi. Tidak jarang, mereka membantu rezim yang korup dalam urusan-urusan politik nasional.

Setelah tahun-tahun reformasi di Indonesia, rezim lama ditumbangkan. Tetapi tidak benar-benar runtuh. Rezim yang baru segera melanjutkan tradisi; penjarahan baru, eksploitasi baru. Juga janji-janji kemakmuran yang baru.

Tetapi kesenjangan sosial bukannya merosot. Ia semakin memuncak – menyapu nilai-nilai. Kemiskinan semakin parah. Sementara harta satu orang kaya sama dengan jumlah penghasilan setahun ribuan buruh.

Dan bagi sumber daya alam di rimba, inkonsistensi negara dalam pengelolaan kawasan hutan juga terus berlangsung. Ada sedikit perlindungan negara di sana, tetapi juga ada introduksi yang parah dari praktik-praktik pembangunan yang merusak; Juga oleh negara.

Begitulah…

Afrizal Akmal, 2014