Saya rasa, istilah “reformis” telah mengandung makna yang
buruk. Sebab mereka yang kini menjabat di pemerintahan sebagian besar adalah
reformis – “laku tak sesuai cakap”. Ada kondisi lain yang mendasar, yaitu soal
agraria. Ada berjuta-juta hektar tanah yang dibiarkan menganggur dan tidak
difungsikan untuk memberi makan rakyatnya sendiri. Sektor pertanian seharusnya
menjadi jalan keluar bagi barisan penganggur agar mereka bisa memperbaiki
kondisi hidup. Tetapi sebagian besar tanah-tanah itu dikuasai kaum feodal dan
tirani yang korup.
Bagaimana kebijakan pemerintah Aceh dalam rangka melindungi
hutan?
Saya rasa mereka terlalu banyak bicara mengenai hutan
ketimbang bagaimana sungguh-sungguh memecahkan masalah yang ada di Kawasan
Ekosistem Leuser saat ini. Begitu juga yang ada di hutan raya Seulawah.
Di sana terdapat fakta orang-orang yang bekerja dan hidup
dari hasil hutan, tetapi kita tidak boleh sewenang-wenang memaksa mereka keluar
dari sana. Sebab ada bentuk-bentuk kehidupan yang dapat menyangga lingkungan
dalam jangka panjang bagi mereka yang sudah lama tinggal di hutan. Negara
seharusnya bisa membantu mereka agar dapat mengelola material-material berharga
secara rasional dan ramah – sambil menghentikan
arus jutaan orang lainnya yang mengalir menuju sungai-sungai "emas" di sana
dengan cara memberi mereka pekerjaan lain.
Negara tidak perlu lagi mengulang “tragedi” demi sebuah
undang-undang untuk membunuh mereka yang belum tentu bersalah. Namun tidak ada
program ekonomi yang berkelanjutan tanpa tindakan-tindakan nyata untuk
menghapus perusakan ekosistem.
Di sini, negara harus melakukan strategi
peningkatan-peningkatan di dalam standar hidup mayoritas rakyat, yang dapat
membantu mereka berpartisipasi lebih efektif di dalam pemulihan basis sumber
daya alam di sekitarnya.
Dan saya rasa, Dewan Perwakilan Rakyat yang datang dari partai
politik yang brengsek itu harus dipaksa untuk menyerahkan proposal pembangunan
alternatif kepada rakyat, proses-proses dialog yang mewakili suatu langkah
kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi
seluruh rakyat.
Bila negara memaksakan keinginannya sendiri, itu sebenarnya
gejala bahwa kedaulatan rakyat sedang disingkirkan.
0 komentar:
Posting Komentar