Tata Ruang dan Catatan Sakit

Romantisme hutan sebagai zamrud khatulistiwa tampaknya terus memudar. Para pujangga mungkin sedang kehilangan syair tentang damai dan rimbunnya pohon-pohon. Hutan yang dahulu hijau kini berubah warna. Pertanda bahwa tegakan hutan yang dahulu lebat kini berkurang bahkan hilang.

Seperti Si bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya, rezim penguasa secara turun temurun bersekutu dengan bandit dan bertindak serampangan, sesuka hati tanpa ada yang menghukum atau yang membuat perhitungan. Ketidak pedulian terhadap hal ini menunjukkan pertanda buruk.

Menjadi sangat riskan ketika laju deforestasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebakaran hutan dalam skala besar terus berulang setiap tahunnya, pencurian kayu dan penyeludupan juga kian marak.

Memang desentralisasi dan otonomi daerah yang seluas-luasnya sedang berlangsung di tengah tuntutan masyarakat sekitar hutan yang menginginkan adanya rasa keadilan dalam pengelolaan hutan. Namun benturan kepentingan antara berbagai kelompok belum sepenuhnya mencapai titik temu. Ada kepentingan pemerintah pusat melawan daerah, juga kepentingan provinsi melawan kabupaten.

Sinisme terhadap pemerintah daerah yang tidak kreatif, sumber daya manusia yang tidak siap, hanya bersifat konsumtif, menjadi penonton yang baik dari segudang siasat pemerintah pusat, serta balas budi hutang politik dengan partai Si fulan, telah menjadi kecurigaan yang meluas. Semua cukup diatur dari sana.

Persoalan tata ruang provinsi/kabupaten yang tidak pernah tuntas adalah kanker ganas yang menambah runyam situasi dan memicu perebutan lahan, tumpang tindih areal dan konflik lahan antara masyarakat dengan pemegang konsesi.

Masa transisi yang terlalu panjang seolah sengaja diciptakan entah untuk kepentingan apa? Konkritnya, kondisi di lapangan begitu rawan, karena hampir tidak berlaku jaminan hukum tentang kepastian tata ruang dan lahan. Saling klaim, rebut merebut, penjarahan, pematokan batas dan kesewenang-wenangan.

Waktu demi waktu terus bergulir. Rezim demi rezim terus berganti seiring perkembangan sosial politik. Pola pemerintahan sentralistik dan militeristik telah runtuh, berganti rezim reformasi yang mengusung semangat demokrasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah bahkan self government yang di dewa-dewakan itu ternyata bukanlah obat jitu atau formula yang ampuh bagi belantara di sana. Reformasi ternyata kosong isinya. Pada titik ini, ia tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Lembarannya bagaikan catatan-catatan sakit yang tidak berubah-ubah.

|Afrizal Akmal, 2013|.