Rawa Tripa, Terseret Mitos dan Propaganda Liberalisasi

Suatu pagi di bulan Maret tahun 2012, ratusan pekerja murah dari pulau Jawa dan Sumatera Utara didatangkan ke lahan gambut Rawa Tripa, satu dari tiga hutan rawa gambut kaya karbon di pantai barat Aceh. Selain Tripa, terdapat pula Kluet dan Singkil. Tidak jauh dari Tanam Nasional Gunung Leuser. Api mulai dinyalakan
di hutan, sementara puluhan bulldozer mulai merangsek jauh ke dalam rimba, menggali kanal-kanal raksasa.

Ini bukan permulaan sejak izin penggunaan lahan diberikan di tahun 1995. Pembakaran lahan gambut Rawa Tripa oleh 5 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha yang beroperasi dengan luas lahan antara 3.000 hingga 13.000 hektar telah menghancurkan 75 persen hutan gambut Rawa Tripa dari luas total sekitar 63.835 hektar. Pemandangan yang menakutkan dari kegiatan pembukaan hutan dengan cara membakar, telah menewaskan berbagai spesies langka di sana. Informasi release Tim Koalisi Penyelamat Rawa Tripa (TKPRT) pada saat itu menyebutkan tidak kurang dari 100 Orangutan Sumatra (Pongo abelii) tewas terpanggang setelah terjebak api di dalam hutan. Puluhan ekor Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) kehilangan habitat utamanya.

Laporan singkat ini ingin memberikan sebuah gambaran ringkas dari tahun-tahun kelam keberadaan lahan gambut Rawa Tripa, di bagian barat Aceh, sebuah provinsi di Indonesia yang pernah dilanda konflik bersenjata antara gerilyawan pemberontak Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia, kini keduanya telah menempuh suatu upaya integrasi politik lewat kesepakatan damai di Helsinki. Perang senjata telah berakhir, pemerintahan sipil di provinsi ini kembali normal. Tetapi bagi rawa di sana, perang ekologis segera dimulai.

Laporan-laporan masyarakat lokal dan yayasan yang bekerja untuk lingkungan hidup di sana pada saat itu menyebutkan bahwa perusakan hutan di lahan gambut Rawa Tripa secara massif dimulai pada tahun 2000-an. Perdamaian Aceh dimanfaatkan perusahaan swasta untuk kembali membuka lahan di Rawa Tripa. Padahal semasa perang, vegetasi di lahan gambut ini kembali tumbuh subur tanpa campur tangan manusia. Perusahaan sawit  yang dikenal dengan kebrutalan dan pengabaian hak-hak adat kembali diberi izin oleh pemerintahan provinsi dalam melakukan alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan sawit yang tidak ramah lingkungan.

Periode lima tahun terpilihnya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (2007-2012), adalah masa transisi dan euforia bagi pembangunan Aceh pasca perang dan tsunami. Irwandi Yusuf telah melakukan langkah strategis bagi penyelamatan hutan Aceh dengan memberlakukan Instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2007 tentang jeda tebang untuk hutan alam, atau lebih popular dengan istilah moratorium logging. Tetapi kemudian pada 25 Agustus 2011, Irwandi Yusuf atas nama Gubernur Aceh secara mengejutkan telah memberi izin perambahan hutan di lahan gambut Rawa Tripa kepada PT Kalista Alam seluas 1.065 hektar untuk ditanami sawit.

Para pecinta lingkungan hidup pun meradang dan menggugat penerbitan izin oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (sekarang sudah berakhir masa jabatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Aceh. Tidak hanya masyarakat lokal dan aktivis lingkungan hidup yang meminta dicabutnya surat izin itu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, bersama tim gabungan datang langsung ke Rawa Tripa dan meminta agar izin PT Kalista Alam segera dicabut, memberi sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan secara hukum. Menteri Kehutanan juga melakukan pembicaraan khusus dengan Gubernur Aceh terpilih yang baru, Zaini Abdullah, terkait rencana pencabutan izin tersebut. Pada saat itu, para aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kalah,  PTUN Aceh memutuskan tiga hal, yaitu PTUN Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara gugatan Walhi Aceh, menolak gugatan dari penggugat, dan meminta penggugat membayar biaya perkara.

Usaha menggugat secara hukum terus dilakukan oleh para pecinta lingkungan hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. PTTUN Medan mengabulkan banding Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait dengan pencabutan izin usaha budidaya PT Kalista Alam di Rawa Tripa, dengan amar putusan: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding (WALHI), menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam, memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I (Gubernur Aceh), untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam, dan menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi (PT Kalista Alam) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kamis itu, dari dalam pendopo, 27 September 2012, Pemerintah Aceh akhirnya mencabut izin usaha perkebunan budidaya PT Kalista Alam seluas 1.605 hektar di Rawa Tripa sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Putusan Gubernur Aceh mengenai pencabutan surat izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tertanggal 27 September 2012.

Sementara di lapangan, sejumlah titik api dan asap tebal terus mengepul ke udara. Proses pembukaan dan pembakaran hutan di lahan gambut itu terus berlanjut meskipun surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam telah dicabut pemerintah. Pihak perusahaan tidak menggubris dan terus melakukan pelanggaran hukum di lahan yang telah dilindungi undang-undang. Empat perusahaan swasta lain yang izinnya masih diragukan juga masih terus melakukan pembakaran di lahan gambut Rawa Tripa. Ada dugaan dan kecurigaan yang meluas dikalangan banyak orang bahwa kelima perusahaan itu mempunyai hubungan yang erat.

Sepanjang tahun 2012, sekitar 2.145 hektar hutan lahan gambut di Rawa Tripa lenyap menjadi arang. Rawa Tripa juga menjadi ladang pembantaian massal bagi species Orangutan Sumatra (Pongo abelii). Batok kepala primata itu bisa ditemukan dengan mudah di bawah pepohonan yang hangus terbakar. 

Ratusan kanal yang dibuat perkebunan kelapa sawit telah mengeringkan air di lahan gambut. Berbagai species ikan yang dulunya menjadi sumber nutrisi bagi masyarakat lokal juga kehilangan tempat berbiak dan lenyap seketika. Laporan-laporan lokal menyebutkan antara 80 hingga 100 persen satwa jenis reptil, mamalia dan burung tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan itu. Beberapa ekor Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang selamat dari kurungan api, kembali terjebak di perkampungan terdekat. Lebah-lebah madu telah pergi, tumbuhan-tumbuhan obat telah punah. Semua jasa ekologis ini hilang, seiring hilangnya hutan.

Ada ongkos sosial yang tidak pernah dihitung, yaitu munculnya ketimpangan dalam lingkungan tersebut sebagai akibat ketiadaan ruang bagi setiap warga lokal (perebutan terhadap lahan yang tersisa untuk mencari nafkah). Tumbuhnya ketimpangan memiliki hubungan kausalitas yang erat dengan krisis sumber daya alam di sana. Proses ini dapat dengan jelas diamati, seperti diceritakan seorang warga bernama Suratman dalam sebuah reportase yang dilakukan seorang peneliti muda, Rizki Affiat. Dalam laporan itu, Suratman menuturkan: “Tanpa pemberitahuan ganti rugi, pihak perusahaan telah mengirimkan alat berat dan menyerobot lahan kami yang sebenarnya di luar Hak Guna Usaha (HGU). Saya marah dan menebang tiga batang kelapa sawit milik perusahaan di lahan saya sendiri. Penjaga keamanan dari perusahaan itu datang ke rumah saya pada malam hari dan menodongkan senjata”.

Informasi yang bersumber dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menunjukkan luas tutupan hutan di lahan gambut Rawa Tripa pada tahun 2011 lalu masih sekitar 12.666 hektar. Tetapi pada tahun 2012, luasnya hanya tersisa 10.521 hektar saja. Penyusutan luas tutupan hutan terus berlanjut dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap pemanasan global di tahun-tahun berikutnya.

Kesimpulan

Ekspansi perusahaan kelapa sawit merupakan suatu pemaksaan solusi ekonomi dalam penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan di Aceh, dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya dengan logika apapun. Selebihnya, ide mengantarkan rakyat ke gerbang kemakmuran menyebabkan pemerintahan Aceh lebih mudah dipengaruhi oleh alasan-alasan yang diberikan para investor perkebunan besar kelapa sawit bahwa pembangunan daerah membutuhkan mereka sebagai “solusi akhir” jika target pembangunan ingin dicapai. Kenyataannya, selama bertahun-tahun perkebunan besar kelapa sawit justru memberikan dampak yang mengerikan terhadap keanekaragaman hayati di lahan-lahan gambut itu.

Dan bagi masyarakat lokal di sana, perkebunan besar kelapa sawit tidak memberikan nilai tambah apapun, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ekologi. Tetapi sebuah kehancuran yang sistematis terhadap perekonomian lokal dan sosial budaya setempat. Mitos dan propaganda liberalisasi memaksa hak pengelolaan sumber daya alam lokal untuk digarap oleh aktor perekonomian asing, menjadi sasaran penekanan pasar bagi produsen asing untuk menggali keuntungan demi akumulasi kapital mereka sendiri.

|Afrizal Akmal, 2013|.

Lahan Gambut Rawa Tripa | Photo: Yusriadi

 Citra Satelit Rawa Tripa | Google Earth