Tata Ruang Feodal

Di halaman pendopo itu, seorang petinggi parlok dibal-bal oleh sejumlah orang. Tapi tidak mampus. Juga bukan oleh gerombolan asing. Menceritakan sebab musabab dan awal mula kejadian, sangat tidak mengenakkan. Apalagi menyebutkan nama si korban dan para pelaku. Betapa berubahnya Aceh, atau jangan-jangan martabat memang telah berakhir di sini.

Transformasi Aceh berlangsung di bawah Demokrasi liar dan picisan. Mereka ubah tempat ziarah menjadi mesin. Situs kerajaan lamuri ingin disulap menjadi lapangan golf. Persetan tentang identitas, apalagi peninggalan sejarah. Hutan juga mereka renggut, begitu juga gunung dan sungai-sungai.

Bagi mereka, hitung-hitungan sempoa kapitalisme sangat mendesak. Aceh harus siap. Tapi justru disitulah masalahnya. Hutan primer akan dibuldoser lewat kebijakan tata ruang feodal sekaligus kapital. Tapi bisakah perkara ini dicegah? Lewat rencana tata ruang yang segera ingin dirayakan itu, belantara hutan akan meleleh seperti ransum yang lezat, untuk dituang ke dalam tembolok dari kaum yang itu-itu juga.

Mengherankan, hutan yang dahulu menjadi tempat para gerilyawan gerakan kemerdekaan membangun basis persembunyian dan perlawanan, bahkan pendeklarasian maha penting dalam sebuah perjuangan Aceh melawan tirani masa lalu, kini ingin dihancurkan. Oleh diri-sendiri. Mereka lupa dan melupakan diri bahwa sisa-sisa kepedihan di masa lalu harusnya menjadi “bangunan sejarah” yang terus hidup, bukan malah diserakkan oleh kepentingan politik rakus dan picisan. Tertutup hedonisme. Warisan indatu (nenek moyang) tak lagi bisa dibaca oleh generasi di masa depan.

Bukan saya mencurigai modernitas yang hendak dibangun, Tapi pada saat yang sama telah terjadi penindasan terhadap identitas, martabat, juga akal sehat dengan cara-cara yang  terlalu picik untuk ditiru, tapi selalu ditiru.

|Afrizal Akmal, 2013|.