Mitos Dibalik Kenaikan Harga BBM

Sempurna sudah liberalisasi migas oleh asing. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah bagian dari paket liberalisaasi migas sektor hilir - setelah sebelumnya, liberalisasi itu sukses disektor hulu migas sejak masuknnya investor asing dalam mengeksplorasi migas di Indonesia. UU migas No.22 tahun 2001 adalah bukti keberhasilan kerja keras IMF, USAID, Bank Dunia, ADB dan kolaborasi kompradornya masa itu.

Baca saja Memorandum of Economic and Finansial Policies. Melalui Letter of Intent (LoI), Januari 2000, IMF memaksa Pemerintah Indonesia untuk liberalisasi migas. Di dalam LoI itu disebutkah: “pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional.”

Kini, Pemerintah Indonesia menyempunakan liberalisasi itu dan menaikkan harga BBM dengan seribu satu alasan. Alasan-alasan dibalik naiknya harga BBM itu sebenarnya hanyalah mitos yang tidak bisa dihitung dengan akal sehat manapun. Disebutkan bahwa APBN akan jebol karena harga minyak dunia naik. Padahal jika harga naik, pemasukan migas juga naik 37,94 triliun. Dengan asumsi ICP, USD 105 per barel dan kurs 9000, total pemasukan migas (RAPBN-P 2012) mencapai Rp 263,66 triliun.

Disebutkan juga alasan agar masyarakat tidak boros BBM. Ini adalah mitos, sebab menurut data konsumsi BBM Indonesia ternyata masih di bawah negara Afrika. Mitos lainnya disebutkan subsidi BBM dinikmati orang kaya, padahal faktanya 65 persen BBM subsidi dinikmati kalangan menengah bawah dan miskin. (Data Susenas, 2010).

Ada lagi mitos bahwa pengurangan subsidi BBM untuk menghemat APBN dan untuk kesehatan fiskal, padahal faktanya masih banyak alternative penghematan lain seperti pengurangan anggaran kunjungan yang mencapai 21 triliun, dan masih banyak lagi pos budget yang secara substasial tidak penting.

Sementara diwaktu yang sama, Pemerintah Indonesia sangat royal mensubsidi asing dengan menjual gas super murah ke negara China. Pemerintah Indonesia juga sangat ketagihan dan lunak terhadap royalti murah dari korporasi asing seperti Newmont, PT Freeport, Exxon dan lain-lain yang setiap detik begitu leluasa mengisap sumber daya alam milik rakyat Indonesia.

|Afrizal Akmal, 2012|.