Kita Belum Beres

Apa lagi yang perlu ditulis tetang banjir. Bukankah banjir telah menjadi rutinitas hidup rakyat? Meski Orang-orang hebat diatas sana mempunyai ragam persepsi tentang banjir. Ada banjir bandang, banjir kiriman, dan entah apa lagi terma yang dipakai untuk menerjemahkannya.

Istilah bajir bandang dipersepsikan sebagai limpahan banjir yang terjadi akibat hujan yang turun terus menerus, sementara penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan cepat. Penggenangan air berkumpul kepermukaan rendah dan mengalir dengan sangat cepat ke daerah yang lebih rendah lagi dan menghantam semua objek yang dilewatinya. Bagi wilayah hilir, terma yang sering dipakai adalah banjir kiriman, akibat adanya kelebihan air yang dibawa oleh sungai yang dikirim dari wilayah hulu. Hulu dipersepsikan sebagai pengirim dan hilir sebagai penerima.

Apapun terma yang dipakai, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Yang menjadi catatan penting, “kenapa peristiwa-peristiwa banjir terus saja terjadi berulang-ulang, bahkan di tempat yang sama?”

Untuk peristiwa-peristiwa banjir di Aceh, para ahli geologi menjawabnya berdasarkan analisis fakta bahwa secara geologi bencana banjir akan terus berulang karena kondisi geologi terdiri atas perbukitan serta berada di zona patahan aktif Sumatera, yang menyebabkan susunan bebatuannya labil dan tanahnya mudah longsor.

Para aktivis lingkungan hidup memberi tuduhan kepada penebang liar sebagai biang kerok terjadinya banjir. Sementara dari dalam lembaga formal, pemerintah memberi segudang alasan klise atas ketidakmampuan negara melindungi rakyat dari musibah ini.

Di balik itu semua, hal yang lebih realistis telah ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa dalam mencari dukungan dana untuk sesegera mungkin membantu korban bencana lewat kotak-kotak amal yang mereka sodorkan di zebra cross lampu penyebrangan. Mereka adalah mahasiswa yang hebat, melawan sinisme dari hiruk pikuk pengendara yang kadangkala bersikap acuh tanpa ampun dibawah teriknya kota.

Negara harusnya malu sebab belum membereskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Balai-balai yang menangani sungai di Pekerjaan Umum (PU) juga belum dibereskan dan sulit kita bayangkan sinerginya. Rakyat yang paling menderita akibat bencana dimanakah diletakkan?

Pada akhirnya. Apapun realitasnya dan siapapun yang meliliki tanggung jawab moral dalam menghadapi rutinitas banjir ini, sebuah optimisme tetap diperlukan dalam menerobos birokrasi rumit manajemen bencana, bukan siapa yang akan kita tuding. Sebab kita “belum beres”.

|Afrizal Akmal, 2012|