Mitos Seputar Tambang

Ini adalah soal mitos yang dikembangkan oleh orang-orang kaya untuk meraup sebanyak mungkin keuntungan dibalik perusahaan-perusahaan pertambangan yang mereka miliki. Dengan mitos ini, mereka menghancurkan gunung, sungai dan kampung.

Mari kita analisa dengan menggunakan kacamata sederhana dan “kamus kita” sebagai rakyat. Mitos pertama; tambang disebut-sebut sebagai industri padat modal dan resiko tinggi, mitos ini adalah cara jitu untuk merebut wilayah tambang masyarakat yang masih menggunakan teknologi sederhana agar menyerahkan pengelolaan tambang kepada orang-orang kaya yang memiliki perusahaan tambang berskala besar. Lewat mitos ini, orang-orang miskin dilarang menambang.

Mitos kedua; pertambangan adalah industri yang mensejahterakan rakyat. Padahal faktanya justru menyengsarakan rakyat. Saat konflik terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, Negara selalu menunjukkan keberpihakannya kepada perusahaan. Selalu terdapat kantung-kantung kemiskinan di sekitar wilayah tambang. Jadi jelaslah bahwa tambang tidak memiliki relasi yang mensejahterakan rakyat. Yang ada hanyalah kebohongan dan janji-janji belaka.

  

Mitos ketiga; pertambangan menyumbang devisa bagi negara. Apa benar? Padahal jika dikoreksi lebih jauh, maka yang paling banyak memberikan devisa di negeri ini adalah pertanian dan perikanan. Tetapi pemerintah Indonesia tidak pernah mengakuinya.

Mitos keempat; tambang adalah kegiatan yang bertanggung jawab. Padahal faktanya perusahaan-perusahaan tambang itu hanya mereklamasi paling lama lima tahun saja. 

Mitos kelima; pertambangan menyediakan lapangan kerja yang banyak. Tetapi faktanya sebahagian besar dari pekerja tambang itu didatangkan dari luar daerah. Sebahagian besar penduduk lokal tidak diterima bekerja karena dianggap tidak memiliki keterampilan.

Dibalik mitos-mitos itu, terdapat realitas hancurnya gunung, hutan, sungai dan laut. Pembuangan limbah tailing yang akan meracuni sumber air dan pangan. Hadirnya gerombolan para pembual dari akademisi dan konsultan bayaran untuk membuktikan bahwa tidak ada pencemaran. Lahirnya konflik antar masyarakat dan masyarakat dengan pejabat negara. Terdapat penguasaan sumberdaya alam oleh perusahaan, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan terhadap rakyat.

Selalu terjadi peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia di sekitar wilayah tambang yang diikuti oleh maraknya pasar suap dan korupsi antara perusahaan tambang dengan pejabat pusat dan daerah.

|Afrizal Akmal, 2011|

Referensi:

Muhammad, C. 2011, Membongkar Mitos Pertambangan. Poboya: Makalah, disampaikan dalam workshop pengelolaan tambang Poboya, JATAM, 2011.

Potensi Konflik Di Daerah Pertambangan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu, 2003.