Kebun Kayu

Dimanakah mencari sumber kayu legal pasca moratorium logging di Aceh? Kayu impor dan kayu hasil sitaan tidak sepenuhnya menjawab ketersediaan kayu untuk pembangunan di Aceh secara terus menerus, sementara itu pembangunan infrastruktur memerlukan bahan kayu yang tidak sedikit. Kondisi ini telah menyuburkan praktik-praktik illegal, sebab bagaimanapun juga akan muncul dualisme kepentingan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dengan penegakan hukum.

Kebutuhan kayu terus meningkat ditengah intensitas kerusakan hutan alam yang juga terus meningkat. Menurut Greenomics Indonesia, hampir 80 persen pemenuhan kayu untuk proyek-proyek pemerintah Aceh berasal dari kayu-kayu illegal. Hasil investigasi Walhi Aceh juga menyebutkan bahwa 70 persen panglong kayu di Aceh memasarkan kayu dari sumber illegal tanpa dokumen resmi, kecuali yang berasal dari perizinan HGU.

Kondisi tersebut akan sedikit terbantu jika saja ada inisiatif yang melibatkan masyarakat tani dalam memberdayakan lahan-lahan kosong dan kritis untuk dikembangkan menjadi pertanian yang bermanfaat. Idenya adalah mengantisipasi dampak dari moratorium logging dengan mengembangkan “Kebun Kayu”.

Kebun kayu dapat bertujuan menunjang pertumbuhan industri perkayuan dengan penyediaan bahan baku yang berkesinambungan, minimal untuk kebutuhan lokal. Disisi lain, kebun kayu juga dapat meningkatkan potensi lahan, terutama pada lahan-lahan yang selama ini tidak produktif, seperti areal semak belukar, alang-alang maupun tanah gundul. Beberapa komunitas masyarakat akan terbantu ekonominya jika program semacam ini dikembangkan.

Sasarannya adalah terbentuknya kebun kayu yang diusahakan masyarakat, guna memproduksi atau memenuhi kayu legal bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Tidak seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), kebun kayu tidak memerlukan proses administrasi dan prosedur yang rumit dan dapat dikembangkan di lahan pribadi atau sewaan, bahkan dengan mekanisme pembagian hasil antara pemilik lahan dengan pengelola, pekerja dan investor dengan persentase pembagian hasil yang disepakati bersama.

Beberapa jenis kayu dan daur dapat diarahkan menurut tujuan usaha. Untuk tujuan usaha kayu pertukangan, daurnya antara 10 tahun sampai dengan 30 tahun, dengan jenis kayu meranti (marga Shorea), jati, mahoni, jabon merah dan lain-lain. Jenis ini biasanya diminati oleh industri Vancer dan plywood kayu gergajian.

Untuk tujuan usaha kayu serat, daurnya antara 6 tahun sampai dengan 20 tahun dengan jenis kayu jabon putih, Pinus merkussi,  Albizzia falcataria dan lain-lain. Jenis ini biasanya diminati oleh industri pulp dan fiber board.

Untuk tujuan kayu energi, daurnya 5 tahun dengan jenis kayu Gamal, Acacia dan lain-lain. Jenis ini biasanya diminati oleh industri arang dan kayu bakar.

Perkembangan industri furniture di tanah air menyebabkan beberapa jenis kayu serat dapat diolah sebagai mebel, seperti jenis kayu jabon putih yang sekarang juga mulai dilirik oleh industri pertukangan. Sering terdapat keadaan yang berbeda seiring dengan langkanya bahan kayu.

Nah, tunggu apalagi? Bukankan kebun kayu dapat menjadi  leading sector (sektor utama) pemenuhan bahan kayu yang menjanjikan, ditengah kegamangan pemerintah dalam mencari sumber-sumber resmi pemenuhan kayu legal bagi pembangunan Aceh pasca moratorium logging?

Sebagai rakyat, kita perlu ingat bahwa dalam banyak hal; rakyat jugalah yang dapat memberikan solusi alternatif bagi keberlangsungan kehidupan di negeri ini. Sebab elit politik terlalu sibuk mengurus partai politik dan diri mereka sendiri, sehingga lupa terhadap persoalan substansial yang tengah dihadapi bangsa ini.

|Afrizal Akmal, 2011|.

Petani Di Tepi Jurang

Apa yang dapat dilakukan ketika petani-petani di desa telah mengeluhkan matahari yang tampak lebih panas dari biasanya? Ketika hujan tidak lagi datang tepat pada waktu yang mereka harapkan?

Implikasi bagi keberlanjutan pertanian tidak terlepas dari kecendrungan orientasi elit politik yang hanya memiliki sedikit rancangan dan penelitian terhadap nasib pertanian negeri ini di masa depan. Berbagai program yang mereka usung bahkan tidak memiliki relevansi dengan kepentingan dan praktek utama pertanian yang berkelanjutan.

Pembangunan di sektor pertanian hanya diarahkan oleh tekanan politik untuk mengutamakan  produktivitas jangka pendek semata dan justru mengesampingkan dampak lingkungan di masa depan. Dampak jangka panjang terhadap kesuburan tanah, kemampuan regenerasi vegetasi dan kesehatan para petani belum mendapat perhatian.

Petani-petani di desa telah setengah mati tergantung kepada benih hibrida, pupuk dan pestisida kimia buatan. Sistem pertanian semacam ini sangat berorientasi pasar global dan membutuhkan modal yang besar. Petani-petani miskin telah dihadapkan ke “tiang gantungan” yang mencekik, yang menyebabkan mereka sangat tergantung untuk membeli benih, pupuk, pestisida dan imput lainnya yang serba mahal.

Inilah situasi sulit yang sedang dialami para petani di desa. Biasnya adalah ketidakadilan kesejahteraan bagi petani yang berlahan sempit dan miskin. Mereka tergilas oleh tidak terjangkaunya peningkatan harga pupuk kimia buatan. Sementara itu, harga produksi pertanian tidak menentu dan cenderung rendah ditingkat produsen. Lagi-lagi yang diuntungkan adalah para supplier benih hibrida, pupuk dan pestisida kimia buatan.

Ketergantungan yang semakin meningkat terhadap pupuk dan pestisida kimia buatan tanpa disadari telah mencemari sungai dan air tanah dalam tingkat yang tidak pernah dihitung secara berkala, yang tentu saja membahayakan kesehatan para petani itu sendiri dan masyarakat pengguna sumber daya air disekitarnya.

Para petani di negeri ini tampaknya sedang dipaksa masuk ke dalam bahaya besar karena terjebak hutang ketika mereka diberikan akses kredit. Mereka mungkin akan terjebak oleh bujukan “rentenir resmi” lembaga-lembaga keuangan pemerintah lokal dan nasional yang seolah-olah membantu untuk mengikat diri kepada kredit demi investasi modal yang tinggi lewat metode produksi yang mengharuskan penggunaan benih hibrida, pupuk dan pestisida kimia buatan. Namun pada saat yang sama, ketika harga benih hibrida, pupuk dan pestisida kimia buatan itu meningkat, harga produk pertanian justru dipertahankan pada tingkat yang rendah oleh pemerintah, ditambah lagi oleh membanjirnya produk pertanian impor bersubsidi di pasar setempat.

Adakah inisiatif bijak dan alternatif yang sedang ditawarkan elit politik ditengah hiruk-pikuk perebutan konstituen yang justru didominasi kaum tani?

Sebagai rakyat saya ingin mengajukan beberapa inisiatif pada tataran yang berbeda. 

Pada tataran pengambil kebijakan publik; jadikanlah pengetahuan lokal sebagai sumber informasi penting tentang sistem pertanian, terutama praktek tradisional yang mulai ditinggalkan. Dalam kerangka holistik yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmiah dan berorientasi ekologis, ada banyak teknologi pertanian tradisional yang bisa memberikan masukan penting pada pertanian yang berkelanjutan.

Ada banyak sumber informasi yang dapat digunakan untuk membangun pertanian berkelanjutan yang bisa diperoleh dari pengalaman petani yang keberanian dan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi pertanian seringkali diabaikan oleh para peneliti dan balai-balai penelitian dan sering dianggap tidak relevan oleh kalangan akademisi yang ada.

Pada tataran petani; secara perlahan-lahan, cobalah melepaskan diri dari “jeratan mematikan” penggunaan benih hibrida, pupuk dan pestisida kimia buatan yang terus-terusan mahal itu. Hanya petani sendirilah yang bisa mengambil keputusan untuk mengurangi pencemaran dan biaya mahal dengan menerapkan tehnik-tehnik bertani yang lebih ramah lingkungan dan manusiawi.

Akhirnya, penting untuk mengembangkan agroekologi untuk mengkonservasikan sumber daya alam, meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang demi menghindari bencana ekologis. Jika tidak, maka Pak Tani kita akan berada di tepi jurang.

|Afrizal Akmal, 2011|.