BBM dan Moral Politik


“Politik adalah ilmu melayani rakyat, bukannya hidup dari rakyat”. Kata-kata itu tersimpan dalam ingatan setiap orang Bolivia. Ya, tahun 2006 - kalimat itu diucapkan oleh Evo Morales, presiden pemberani. Presiden rakyat yang memahami kepada siapa ia semestinya menjadi pelayan, dan ia memilih melayani rakyatnya. Rakyat Bolivia.

Demi memulihkan penguasaan atas minyak, gas dan kekayaan alam lainnya yang sebelumnya dikuasai oleh korporasi asing, Morales merealisasikan janjinya untuk menasionalisasi perusahaan migas di negaranya. Pada 1 Mei 2006, tentara Bolivia diperintahkan untuk menduduki 56 ladang gas dan minyak serta instalasi penyulingan di seluruh negeri. Rakyat Bolivia tidak mampu menyembunyikan kegembiraan mereka, karena presidennya seorang pemberani – menolak dan menentang dominasi Amerika Serikat, demi menolong rakyatnya yang miskin.

Di bawah Evo Morales, rakyat Bolivia menjadi tumbuh dan kaya setelah semua kontrak karya pertambangan di renegosiasi (negosiasi ulang). Salah satu isi dekritnya, “migas hanya boleh di ekspor setelah kebutuhan domestik Bolivia dipenuhi”. Jika tidak setuju, perusahaan asing dipersilahkan meninggalkan Bolivia. Dan bagi perusahaan asing yang setuju, silahkan mencari makan di Bolivia, dengan syarat tunduk kepada kemauan pemerintah, yang hakekatnya kemauan rakyat Bolivia. Morales menerobos rintangan mental, moral politik dan ekonomi yang sebelumnya sengaja disesatkan oleh berbagai korporasi asing.

Ya, Bolivia memang bukan Indonesia, negara pengemis dengan sejuta prahara sosial. Pemimpinnya sangat takut (takutnya teramat takut), tidak berani mengambil langkah negosiasi ulang kontrak karya industri migas dan pertambangan dengan asing. Beraninya cuma sama tukang kacang goreng – alias menaikkan harga BBM dengan macam-macam alasan. Sebab di sini, politik adalah serakan janji yang tidak utuh. Ia bergerak ke arah yang lain.

Dan di jalanan, di trotoar yang penuh “amuk” itu terkadang negara gagal menempatkan diri.





0 komentar:

Posting Komentar