Nilai-Nilai

Aceh. Sebuah negeri dengan latar belakang kengerian sejarah, sedang berlomba dengan proyek modernisasi yang mengutamakan materi. Negeri syari’at yang sebenarnya tidak utuh, perlahan mulai kehilangan akar budaya dan kemerosotan nilai-nilai. Generasi masa depannya sedang menungu kengerian baru – bukan lagi oleh perang senjata, tetapi oleh kengerian ekologi. Merkuri telah mengotori sungai-sungainya.

Di bawah kolong langit serambi mekah, tidak semua warganya ta’at spiritualitas. Ada barisan panjang manusia berwatak feodal terjerumus dan menjerumuskan manusia lain ke arah kegelapan – jahiliyah modern. Mengejar kepuasan materi, mempertontonkan kerakusan dan kesewenang-wenangan.

Proyek-royek yang dirancang untuk menyelesaikan sejumlah masalah, ternyata gagal dan tidak mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan masyarakat; kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Maka orang berduyun-duyun mencari sumber-sumber material bernilai tinggi, seperti menambang emas di sungai-sungai dengan cara-cara yang tidak ramah.

Tanpa sadar, perlahan-lahan tertanam sikap oportunisme; “Raihlah kekayaan dengan cara apa pun. Sebab bila miskin, engkau akan diperlakukan tidak adil. Maka hidupkan mesin-mesin, kuras apa yang bisa dikuras, sekarang. Jangan pedulikan generasi nanti”.

Di sini, jalan pintas pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang kejam dan keji.

Sementara di kolong gelap birokrasi, laporan-laporan keberhasilan pembangunan lewat permainan angka-angka statistik sama sekali tidak mencerminkan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Ini adalah dosa yang tidak mudah untuk dimaafkan.

Pemerintahan baru yang tengah berkuasa di Nanggroe, kelihatannya gagal memberi solusi sosial dan politik. Sedikit sekali keadilan.

Dan bagi Tuan-tuan yang membaca komunike ini, renungkanlah semua fakta ini dengan akal sehat bahwa tatanan sosial dan ekonomi yang ada selama ini ternyata jauh dari nilai-nilai. Ketidakadilan harus dibongkar, meski sudah terlambat – diganti dengan visi yang jauh ke depan. Sebab suatu tragedi kengerian di masa depan akan muncul di Nanggroe bila tidak dikendalikan dari sekarang.

Marilah kita membongkar pemikiran salah terhadap keputusan-keputusan yang seolah-olah telah diambil melalui konsultasi pada masyarakat luas lewat skema “partisipasi” dalam kerjasama dan capacity building. Partisipasi semacam itu sesungguhnya hanya sebuah mobilisasi, yang artinya negara hanya mengkompromikan standar gandanya melalui kemitraan semu dengan sebagian rakyat. Padahal tidak lebih hanya sebagai penundukan yang halus dengan syarat-syarat yang telah disusun dan harus dipatuhi.

Mari bertindak lebih bijak dan masuk akal, bukan sekedar partisipasi, bukan mobilisasi. Kerjasama itu harus dilandaskan pada inisiatif rakyat, kemandirian dan kebebasan dalam membuat keputusan mengenai program yang disusun sendiri oleh rakyat. Mereka perlu diberi kesempatan, ruang dan dukungan untuk mengorganisasi diri. Tujuannya bukan hanya meningkatkan standar hidup melainkan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai harus diselamatkan.

Mengundang investor asing bukanlah tindakan bijak, melainkan suatu privatisasi bagi para penjarah yang berpura-pura baik. Jangan lagi menambah jeritan rakyat kecil dikemudian hari. Tetapi bangunlah sumber-sumber agraria berbasis komunitas dan sosial. Bangunlah jiwanya. Sebuah konsep tanggungjawab yang tidak boleh diserahkan mentah-mentah kepada mekanisme pasar.



0 komentar:

Posting Komentar