Misteri Qanun Kehutanan

Cerobong asap menyala siang dan malam, pipa-pipa penghisap kekayaan sumber daya alam memenuhi kolong bawah tanah bagian utara Aceh. Di sebelahnya, kaum proletar hidup dari makian. Sementara di parlemen, orang-orang telah menjadi corong penguasa. Tagihan perolehan pajak sebagian besar harus disetor ke pusat
untuk membangun ibukota sebagai pusat pemerintahan Indonesia, selebihnya dialihkan kembali kepada daerah dan sedikit sisanya untuk dibagikan ke provinsi-provinsi yang miskin sumber daya alam. 

Usai perang pemberontakan yang berujung rujuk di Helsinki ternyata tidak banyak merubah keadaan. Pembagian migas dari sumur minyak yang hampir kering itu hanya hangat diawal-awal saja. Dalam hal peraturan daerah, beragam qanun lahir dalam keadaan prematur.

Sementara di sektor kehutanan, pembalakan hutan tidak pernah benar-benar terkontrol, padahal qanun yang mengatur tentang kehutanan telah lahir lebih awal, bahkan sebelum pemberontakan itu ditamatkan, jauh sebelum bencana tsunami. Dengan segala keganjilan, qanun tentang kehutanan nomor 14 itu disahkan pada tahun 2002 di bawah rezim Abdullah Puteh. Sebutan untuk Pemerintahan Aceh pada masa itu masih bernama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tidak ada yang mengesankan dari qanun yang memuat 47 pasal itu. Bahkan tidak jelas menerangkan mengenai istilah penebangan kayu ilegal. Disinilah perkaranya, padahal menjadi sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk ke dalam lingkup penebangan kayu ilegal. Unsur pasal-pasal krusial cendrung hanya menjerat pelaku lapangan, selebihnya tidak ada yang bisa diharapkan.

Setelah disahkan pada 14 Oktober 2002, produk hukum ini pun dengan segera dilupakan – tidak pernah diterapkan atau pun diuji coba dalam sebuah perkara kehutanan di Aceh. Bagai tahi ayam yang hangat sebentar, lalu lenyap entah kemana, atau seperti misteri hantu yang bayangannya hadir sebentar saja sebelum benar-benar menghilang. Dan dalam kurun waktu tersebut, Aceh telah kehilangan ratusan ribu hektar hutan alamnya. Hampir semua kasus pembalakan liar yang dituntut, berujung kepada vonis bebas murni.



0 komentar:

Posting Komentar