Ada Yang Hilang Di Nanggroe

Hari-hari di Nanggroe tampaknya masih dirasuki teka-teki. Berbicara jernih dan jujur masih dibayangi perasaan antara takut dan tidak. Tetapi tidak selalu mudah untuk selalu bersikap diam, sebab pada setiap masa akan ada kata-kata yang diberi harga atau diacuhkan. Setidaknya kita masih dapat berbicara dengan diri sendiri.

Sawit, Mitos Kesejahteraan

Di kebun sawit itu, Andira berjudi dengan masa depan. Sejumlah petani sawit di Kabupaten Nagan Raya bernasib sama. sejak dua pekan terakhir mereka mengeluh dengan merosotnya harga jual tandan buah segar (TBS) sawit milik mereka yang dibeli Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di daerah itu.

Nek Ti

Di pinggir empang itu, dalam sebuah perjalanan saya menemukan Nek Ti. Siang itu panas, matahari tegak lurus. Awan putih tak bergerak, cahaya menembus atap rumah yang terbelah karena lapuk. Ia sebatang kara. Rumah gubuk yang ditempatinya didirikan di atas tanah warga Gampong yang berbaik hati, berlantai batu bata retak, dari sisa-sisa.


Nek Ti, perempuan tua dengan raut wajah menyimpan duka, berkulit sawo, memakai kaos dan sarung batik yang lusuh. Kesehariannya ia menjahit beberapa helai atap rumbia, merapikan letak batu bata di dapur pembuatan batu bata milik tetangganya. Dari pekerjaannya itu ia dapat makan.

Siang itu, saya lihat matanya berkaca dan duduk termangu memandang tamu yang tak biasanya. Ia mempersilahkan saya duduk di beranda. Entah kenapa ia bercerita tentang dua anak lelakinya yang ditembak mati sekaligus oleh serdadu di era DOM Aceh. Sebagai tamu, kepada perempuan tua ini saya mencoba untuk mendengar dengan hikmat.

Di gubuk ini ada yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Keadilan tak pernah singgah disini, penderitaan tak sanggup dijelaskan saat bibir si renta bergetar ketika ia memanggil-manggil roh anak-anaknya. Sampai detik ini, ia meyakini anaknya bukan anggota GAM seperti yang dituduhkan. Suasana kembali hening.

Bagi Nek Ti, sejarah adalah jejak yang seram. Negeri ini kosong keadilan, terkecoh oleh damai yang di-stigma-kan. Sebuah konflik yang sudah dianggap berakhir oleh orang-orang di atas sana. Tetapi di sini masih berlangsung trauma dan hantu-hantu kebegisan serdadu masa silam.

Trauma Nek Ti adalah produk yang dibangun dari kesepakatan damai yang tidak utuh di antara dua pihak yang berperang, ada yang belum selesai. Dalam lingkaran itu, Nek Ti terkurung dan tidak menemukan kemenangan, apalagi kebenaran dan keadilan. Hantu-hantu serdadu akan selalu terasa hadir saat ia teringat peristiwa tragis dua anaknya.

Bagi yg pernah bertikai, kesia-siaan belum pernah diakui. Otonomi yang diagung-agungkan itu ternyata bukan atas tanah, melainkan atas partai. Nek Ti tertipu dan tragis, sebab tanpa persetujuannya pun Nanggroe telah digadaikan kepada berhala yang pernah dia benci.

Dan dalam setiap pemilu lokal, kekuasaan partai itu hampir menyerupai agama yang tidak boleh tidak diikuti. Kekerasan, pemujaaan dan fanatisme belum bisa ditamatkan. Di sini, perang diganti oleh kebengisan lain. Di rumah gubuk reot ini, seorang renta memanjatkan doa-doa sederhana.




Oto-Kritik Rimbawan Indonesia

Rimbawan seperti yang dikemukakan Suhendang (2002) di dalam Deklarasi Cangkuang 4 November 1999, adalah seseorang yang memiliki pendidikan kehutanan atau pengalaman dibidang kehutanan dan terikat oleh norma-norma. Beberapa norma yang disebutkan antara lain;

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan hutan alam sebagai upaya dari mewujudkan martabat dan integritas bangsa ditengah bangsa-bangsa lain sepanjang zaman, menghargai dan melindungi nilai-nilai kemajemukan sumber daya hutan dan sosial budaya setempat, bersikap objektif dalam melaksanakan segala aspek kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan sosial hutan secara seimbang dimanapun dan kapanpun bekerja dan berdarma bakti, menguasai, meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan teknologi berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Dan seterusnya, sampai 10 point yang disebut-sebut sebagai kode etik rimbawan Indonesia. (Baca: Kode Etik Rimbawan Indonesia). Tidak hanya itu, Rimbawan di lapangan juga diikat oleh 9 etika. (Baca: Etika Rimbawan Di Lapangan).

“Rimbawan” sebagaimana yang dibebankan dalam kode etik dan etika itu mungkin hanya pantas disebut ilusi, sebab tidak mudah menempatkan diri sebagai sesuatu yang utuh, ia hanya didesakkan oleh bahasa dan kamus eksklusif, dikondisikan oleh tata simbolik struktur sosial saja.

Berharap terlalu jauh pada sosok ideal Rimbawan mungkin perlu juga dikoreksi, agar Sang Rimbawan tidak merasa menjadi “Aku” dalam konteks bangunan keberhalaan yang dia bangun sendiri, baik berupa sistem maupun tradisi, sebab semua yang melekat pada diri Rimbawan itu masih merupakan persoalan. Dan dalam Kode Etik dan Etika itu, sesungguhnya mengandung kesangsian apakah Sang Rimbawan dapat menghasilkan karya yang mengagumkan. 

Saya ingin memberikan sedikit oto-kritik terhadap posisi Rimbawan Indonesia. Apa yang dicirikan sebagai Rimbawan Sejati yang mempunyai kompetensi, integritas dan independensi sesungguhnya belum tertanam dengan baik, masih dangkal, apalagi berbicara tentang kemandirian – masih jauh dari harapan.

Beberapa alasan yang dapat saya kemukakan dalam argumentasi ini diantaranya, seperti perusakan hutan yang diakibatkan oleh Rimbawan itu sendiri (saya tidak ingin menyebutnya oknum). Banyak kasus kerusakan hutan justru dipicu oleh kebijakan-kebijakan kehutanan yang keliru. Ini proyeksi dari posisi pengambil kebijakan yang tidak lain adalah Sang Rimbawan yang tidak bermoral Rimbawan, jauh dari kode etik, apalagi etika. Ini saya sebut sebagai degradasi moral dan mental Rimbawan.

Selanjutnya adalah soal pola pikir yang eksploitatif ketika berbicara tentang hutan. Pola pikir eksploitatif masih mengakar kuat dalam benak Rimbawan Indonesia. Yang terpikir adalah bagaimana memanfaatkan hutan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara ekonomi.

Lalu berikutnya adalah soal keahlian Rimbawan pada tataran dia sebagai pengambil kebijakan. Sejauhmana Rimbawan itu telah memiliki keahlian dalam menganalisa persoalan hutan dan kehutanan? Menjadi beban yang perlu dipertanggungjawabkan.

Tiga hal di atas perlu segera dikoreksi, jika kita benar-benar ingin mengakui diri sebagai Rimbawan. Jika tidak, maka berapa pun banyaknya Rimbawan yang dilahirkan tidak akan memberi konstribusi apa-apa bagi perbaikan kehutanan, melainkan justru menambah beban bagi hutan itu sendiri. Perlu diingat bahwa di depan mata semakin jelas kecendrungan permasalahan Kehutanan yang harus dihadapi. Persoalan kerusakan hutan terkait jaringan lokal, regional dan global, penegakan hukum yang belum juga efektif, dan ada masyarakat sekitar hutan yang selalu menjadi korban kambing hitam.