Saran dan Sinisme Pengelolaan Hutan

Ditengah kisruh rakyat dengan pemerintah dan perusahaan terkait lahan hutan dan perkebunan yang terus mencuat dewasa ini1, ada kebijakan yang perlu segera dilakukan. Pertama, Isu yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebab bagimana pun juga korupsi atau suap telah menciptakan kondisi yang rumit, apalagi optimisme penyelesaian masalah-masalah korupsi terlihat semakin menurun. Penanganan kasus suap yang melibatkan sejumlah pemodal dengan pejabat pemerintah, terutama yang berhubungan dengan keberadaan hutan dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan perlu segera dilakukan.

Kedua, Harus ada koordinasi yang benar-benar nyata dan transparan diantara departemen teknis dan antara perusahaan swasta dengan pemerintah dan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat setempat.2

Ketiga, Pemerintah harus segera membuat mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan pertikaian secara efektif diantara berbagai pihak dan menghargai hak tradisional masyarakat lokal. Birokrasi kehutanan juga perlu mengubah sikapnya menjadi lebih berkemauan menangani isu-isu yang sensitif ditengah masyarakat lokal.

Keempat, Diperlukan kekuasaan yang seimbang antara rakyat dengan pemerintah. Koneksi yang terlalu mesra antar pemodal dan pemerintah yang selama ini eksklusif dan tidak dapat ditawar harus diputus.

Harapan ada pada lembaga legeslatif dan yudikatif. Mereka harusnya bertanggung jawab terhadap masa depan negeri ini. Namun sinisme masih tertuju kepada mereka, sebab nampaknya upaya untuk mereformasi kedua lembaga itu telah gagal dan rakyat terjebak dalam jaring nihilisme pemerintahan yang payah.

|Afrizal Akmal, 2012|.

#
1. Hutan rawa gambut Tripa di Aceh, kasus Mesuji di Lampung, perampasan hutan adat di Riau, Bima, Kalimantan dan daerah lain yang ledakannya tinggal menunggu waktu.  
2. Agar tidak terjadi pengelolaan yang berpotensi menyebabkan degradasi hutan.

0 komentar:

Posting Komentar