Kita Belum Beres

Apa lagi yang perlu ditulis tetang banjir. Bukankah banjir telah menjadi rutinitas hidup rakyat? Meski Orang-orang hebat diatas sana mempunyai ragam persepsi tentang banjir. Ada banjir bandang, banjir kiriman, dan entah apa lagi terma yang dipakai untuk menerjemahkannya.

Nasi Bungkus Itu

Berapa orang yang setuju jika aku katakan, “Yang kita butuhkan di abad ini bukan sekedar pabrik, jalan, mall dan gedung-gedung sekolah sinting. Tetapi pendidikan yang jujur dan ramah, serta moral yang tinggi. Mengapa orang-orang hebat di atas sana selalu berpikir untuk membangun tugu-tugu yang tidak bisa mengenyangkan rasa lapar si jelata.

Aku dengar dari teman. Koran-koran tidak lagi memuat seruan untuk berbicara jujur, sebagian halamannya telah dipenuhi iklan obat kuat dan kabar narsis pejabat kota. Aku agak panas mendengarnya. LSM dan akademisi juga sama saja, berbicara konsepsi… konsepsi. Memangnya nasib bisa berubah dengan konsepsi?

Apakah rakyat akan meletakkan seluruh masa depan di tangan manusia-manusia seperti itu? Manusia-manusia narsis itu kerap berpandangan borjuistis dan paling hebat sehingga mereka takut untuk jujur. Mengurangi tingkat kemiskinan dan kebodohan menjadi slogan-slogan yang kosong dan memuakkan.

Secara tidak sengaja aku melihat orang yang berpakaian seperti mubaliq membungkuk menyalami pejabat di Meuligoe. Gejala apa lagi ini? Sementara di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat  yang terhormat, para pendemo menghalalkan minuman kemasan dan nasi bungkus yang datangnya entah dari mana. Sebagai rakyat, aku mulai tidak terkesan oleh mahasiswa yang idealis dan jujur, namun bisa ditawar dengan nasi bungkus.


Histeria Massa

“Tingkah laku kepada masyarakat sipil harus diatur dengan meletakkan rasa hormat yang tinggi kepada semua aturan dan tradisi masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan secara efektif, melalui perbuatan, akan keunggulan moralitas pejuang gerilya dibanding tentara penguasa”. (Che Guevara).

Saran dan Sinisme Pengelolaan Hutan

Ditengah kisruh rakyat dengan pemerintah dan perusahaan terkait lahan hutan dan perkebunan yang terus mencuat dewasa ini1, ada kebijakan yang perlu segera dilakukan. Pertama, Isu yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebab bagimana pun juga korupsi atau suap telah menciptakan kondisi yang rumit, apalagi optimisme penyelesaian masalah-masalah korupsi terlihat semakin menurun. Penanganan kasus suap yang melibatkan sejumlah pemodal dengan pejabat pemerintah, terutama yang berhubungan dengan keberadaan hutan dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan perlu segera dilakukan.

Kedua, Harus ada koordinasi yang benar-benar nyata dan transparan diantara departemen teknis dan antara perusahaan swasta dengan pemerintah dan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat setempat.2

Ketiga, Pemerintah harus segera membuat mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan pertikaian secara efektif diantara berbagai pihak dan menghargai hak tradisional masyarakat lokal. Birokrasi kehutanan juga perlu mengubah sikapnya menjadi lebih berkemauan menangani isu-isu yang sensitif ditengah masyarakat lokal.

Keempat, Diperlukan kekuasaan yang seimbang antara rakyat dengan pemerintah. Koneksi yang terlalu mesra antar pemodal dan pemerintah yang selama ini eksklusif dan tidak dapat ditawar harus diputus.

Harapan ada pada lembaga legeslatif dan yudikatif. Mereka harusnya bertanggung jawab terhadap masa depan negeri ini. Namun sinisme masih tertuju kepada mereka, sebab nampaknya upaya untuk mereformasi kedua lembaga itu telah gagal dan rakyat terjebak dalam jaring nihilisme pemerintahan yang payah.

|Afrizal Akmal, 2012|.

#
1. Hutan rawa gambut Tripa di Aceh, kasus Mesuji di Lampung, perampasan hutan adat di Riau, Bima, Kalimantan dan daerah lain yang ledakannya tinggal menunggu waktu.  
2. Agar tidak terjadi pengelolaan yang berpotensi menyebabkan degradasi hutan.