Skeptis Kehutanan Aceh

Kegiatan kehutanan era rezim terdahulu yang hanya mengutamakan pemanenan kayu dan praktik-praktik silvikultur yang keliru telah menimbulkan kerusakan parah bagi hutan di Indonesia, termasuk di Aceh. Sentralisasi administrasi dan keuangan kehutanan telah menyebabkan rendahnya intensif dan kemampuan pengelolaan hutan di tingkat lokal.

Kerusakan hutan juga diperparah oleh ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hutan bagi modal pembangunan nasional, sumber daya hutan pun terlikuidasi bagi pengembangan sektor lain. Para pengusaha sektor kehutanan yang jahat itu membangun hubungan yang mesra dengan rezim penguasa, sehingga tak tersentuh hukum. Kemakmuran dinikmati oleh segelintir kelompok.

Karena kedekatan-kedekatan emosional yang dibangun oleh pengusaha kehutanan dengan pemerintah, maka tingkat pungutan dan royalti menjadi rendah, yang terkait dengan izin-izin hak pengusahaan hutan. Inefesiensi dan tindakan boros terhadap sumber daya hutan pun tak terhindarkan dan memperkuat posisi pemegang izin ekploitasi.

Kelompok masyarakat yang lebih luas teramcam kelangsungan hidupnya oleh keputusan buruk dalam alokasi pengembangan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagian besar didorong oleh praktik penggunaan lahan yang tidak sesuai arahan fungsi hutan.

Beberapa kebijakan yang sebenarnya baik , gagal diimplementasikan – seperti program pengembangan masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat sekitar hutan dan peran mereka dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya hutan.

Penerapan sanksi dan pungutan dari pemegang hak pengusahaan hutan yang tidak pernah diterapkan secara efektif adalah indikasi adanya permainan suap antara pengusaha dengan pejabat kehutanan. Pembangunan hutan tanaman indistri (HTI) yang diharapkan bisa mengurangi tekanan terhadap hutan alam, pada kenyataannya justru meningkatkan tekanan karena dilaksanakan dengan cara-cara curang.

Hingga saat ini, ancaman serius hutan juga ditunjukkan oleh faktor-faktor diluar sektor kehutanan seperi depresiasi nilai tukar rupiah. Sebuah pertanyaan perlu diajukan: “Seberapa jauh reformasi kehutanan bisa mengubah keadaan dan menciptakan landasan bagi pengelolaan hutan Aceh yang lestari di masa depan?”






2 komentar:

  1. Pertanyaan yang timbul adalah : Reformasi kehutanan yang seperti apa yang kita inginkan.?
    Apakah Reformasi Kehutanan akan kita partial kan dengan reformasi agraria.?
    karena kalau kita lihat dari sudut reformasi regulasi kehutanan sudah ada beberapa yang dihasilkan seperti PHPL dan SVLK misalnya, HTR, Hutan Desa dll sebagainya.

    BalasHapus
  2. Tentu saja kita menyambut baik reformasi regulasi yang dihasilkan itu. Tetapi perlu jaminan terhadap kemajuan dalam reorientasi perioritas kehutanan dari produksi ke perlindungan dan konservasi.

    Selanjutnya adalah bagaimana menjawab persoalan sub-sub agregat. Sebagai salah satu contoh adalah persoalan tekanan terhadap Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, dimana terdapat petani-petani yang memiliki kecenderungan membuka lebih banyak lahan hutan guna menanggapi krisis finansial yang mereka alami. Mereka tertarik untuk menanam tanaman kakao dan menebang dan membakar begitu banyak pohon pinus. Semakin tinggi nilai ekspor dari komoditas itu jelas meningkatkan tekanan terhadap hutan, termasuk kawasan yang seharusnya dilindungi.
    Beban moral bagi rimbawan...

    BalasHapus