Lingkar Konflik SDA

Ketika pejabat-pejabat itu diyakini oleh semua orang dapat disuap dan ada keinginan dari pejabat itu sendiri untuk mendapat tambahan masukan bagi gaji mereka, kemungkinan adanya proses yang jujur yang berhubungan dengan tata guna lahan akan sulit tercapai.

Rencana pembangungan daerah menunjukkan bahwa kebanyakan kepala daerah mengatur siasat untuk mengalokasikan lahan hutan kepada pihak yang berminat mengkonversi lahan yang luas menjadi perkebunan atau tambang.

Kesalahan selalu saja dibuat dan memberi tekanan yang berat kapada hutan Dipterocarpaceae yang diubah menjadi perkebunan. Meskipun banyak protes dan demonstrasi terhadap birokrasi yang korup, kenyataannya menunjukkan bahwa korupsi dan suap terus berlanjut dan membawa dampak tidak rasional pada pembuatan keputusan tata guna lahan (Lihat: Konflik Lahan).

Saya berpendapat bahwa “Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat” masih menjadi mitos, sebab para pejabat yang ada di institusi-institsi formal negara dari berbagai eselon atau kepangkatan kemungkinan akan mendukung pihak-pihak yang memiliki uang paling banyak (Baca: Buah Korupsi). Sebuah proyek konversi tidak akan berjalan sebelum para pengusaha kaya menemukan cara jitu untuk membayar beberapa pejabat di tingkat lokal dan nasional.

Jika terjadi pertemuan antara perkebunan kelapa sawit, pemerintah lokal sering memberi dukungan yang kuat untuk perluasan perkebunan kelapa sawit yang diusulkan dan mengabaikan kekhawatiran masyarakat terhadap hak-hak mereka atas lahan dan sumber daya alam setempat. Para serdadu berseragam atau berpakaian preman selalu disiapkan untuk berjibaku dan memandang rakyat lokal dengan tatapan jijik, seperti cara mereka memperlakukan kriminal.

Namun pada tataran hukum, sejumlah fakta yang tersedia didepan mata selalu saja menjadi barang bantahan. Ketika persepsi ketidakadilan seperti itu meningkat, maka akan muncul lingkaran setan dari akumulasi keinginan membalas dendam.

Pada tataran kelembagaan daerah, Hasil identifikasi tim penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan Aceh menyebutkan bahwa dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten/kota masih lemah data base, strategi planning dan tupoksi juga kacau, manajemen SDM tidak efisien. Ancaman konflik kepentingan dengan dinas lain tinggi dan belum ada kejelasan pembagian wewenang provinsi dengan kabupaten.

Badan perencanaan daerah (Bappeda) yang secara umum memiliki kejelasan tupoksi perencanaan wilayah, ternyata masih saja berorientasi pada pembangunan ekonomi jangka pendek, kurang transparan dan lemah pada tupoksi konservasi. Lembaga ini memiliki tekanan politik yang tinggi dan sarat dengan penyalahgunaan wewenang.

Badan pengendalian lingkungan daerah (Bapedalda) sering tidak dianggap penting oleh dinas lain, lemah dalam hal kapasitas monitoring meskipun kuat dari segi mandat. Kurang transparan dan rentan terhadap Amdal bayaran serta memiliki tekanan politik yang tinggi.

Badan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser (BPKEL) memiliki dukungan kuat dari gubernur. Tetapi memiliki SDM dan anggaran terbatas dan belum mendapat pengakuan yang luas sebagai organisasi pengelola kawasan. Lembaga ini terancam, terutama oleh perangkat hukum yang dianggap belum kuat.

Sementara itu, Dinas kehutanan dan perkebunan provinsi yang memiliki cakupan wilayah yang luas ternyata tidak memiliki komoditi orientasi pengelolaan wilayah, inefisiensi dan lemah dari segi tupoksi konservasi, dimana produksi masih menjadi tumpuan utama.

Kurang transparan dan tidak efisien menjadi ciri utama kondisi lembaga daerah terkait pengelolaan hutan di Aceh. Pengelolaan hutan masih lamban dalam proses reformasi. Saya menduga ini disebabkan oleh kendali kelompok kepentingan kuat yang telah lama merasuk dalam industri kehutanan - tentu saja sektor ini dipandang sebagai industri penghasil miliaran dolar.

Persoalan menjadi rumit ketika Badan Pertanahn Nasional (BPN) sering "melempar kucing dalam aduan". pejabat di institusi ini, baik di pusat maupun di daerah seringkali berafiliasi dengan pemodal. Selama administrasi pertanahan kita masih kacau, selama itu pula masalah sengketa lahan akan terus terjadi. Sebab masalah tanah dan sengketa lahan di negeri ini tidak terlepas dari buruknya kredibilitas Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai rakyat, kita berkepentingan untuk terus mendorong reformasi sesuai kebutuhan rakyat, bukan pemodal dan penguasa. Jika opsi ini gagal, maka revolusi perlu segera digagas.

0 komentar:

Posting Komentar