Lestarikan Hutan, Perlu Kesadaran

Akuntabilitas yang tinggi dari kebijakan dan program pembangunan kehutanan perlu segera diupayakan secara konsisten dan non diskriminatif, sebab realitas selama ini menunjukkan bahwa penetapan kebijakan yang tertutup atau sengaja ditutup-tutupi dan tidak partisipatif hanya akan menguntungkan sekelompok orang  yang memiliki akses terhadap proses penetapan kebijakan, yang menyebabkan mayoritas masyarakat lainnya menjadi dirugikan dan terabaikan.

Bukan zamannya lagi ekslusivitas lembaga negara atau kelompok tertentu dipertahankan, khususnya mengenai data dan informasi tentang pembangunan kehutanan, jika sektor kehutanan ingin dipandang sebagai sektor keunggulan komparatif, bukan sebagai romantisme masa lalu yang pernah mencapai puncak keemasannya.

“Hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang selama ini diagung-agungkan ternyata tidak lebih hanya sebuah mitos yang tidak pernah teraktualisasi dalam kenyataan. Karena itu, maka konsep kebijakan kehutanan masa depan harus mampu menjawab realitas yang ada, memihak kepada rakyat dan berkeadilan.

Secara konseptual , ekosistem hutan selain berfungsi sebagai habitat, juga berfungsi mengatur tata air yang bermanfaat untuk bermacam keperluan dari hilir sampai luhu. Karena itu, perlu diskenariokan agar kehutanan mampu mewujudkan keberadaan hutan yang terjamin dan berjalan sesuai fugsinya, baik fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi, dengan tetap mempertahankan luasan hutannya dan terkelola secara mantap dan lestari.

Pemanfaatan hutan yang optimal, proporsional dan adil, keterjaminan terhadap keberlangsungan produksi, serta perlindungan dan memberi rasa nyaman bagi masyarakat adalah sebuah harapan besar. Salah satu kesadaran yang perlu dibangun bahwa kegagalan pembangunan kehutanan selama ini sesungguhnya dihasilkan dari sistem dan praktik yang takluk pada kepentingan politik ekonomi jangka pendek dan pengabaian kelestarian ekosistem.

Sebuah mis kalkulasi terjadi secara fatal yang justru member hasil perhitungan keliru berupa ketidakseimbangan antara profit ekstraksi sumber daya hutan dengan bencana alam yang ditimbulkan, termasuk biaya pemulihan pasca bencana.


1 komentar:

  1. Benar sekali pak,
    Salah satu contoh ketidakterbukaan informasi pengelolaan hutan adalah ketiadaan informasi kepada masyarakat terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)oleh Dinas Kehutanan.

    Seperti yang diberitakan di media lokal ini:
    http://harian-aceh.com/2012/01/03/antara-pembalakan-liar-dan-sertifikasi-hijau-1#comment-20715

    BalasHapus