Antroposentris


Sejarah mengajari kita bahwa ada bangsa-bangsa yang mengalami kemasyuran, tetapi kemudian runtuh. Cina dan India di benua Asia, Mesir di Afrika, Yunani dan Romawi di Eropa dan Inka, Aztec dan Maya di Amerika, Sriwijaya, Majapahit dan Kerajaan Acheh di Indonesia. Pengkhianatan, korupsi, serta ketamakan yang memadamkan jiwa pionir adalah faktor penting runtuhnya kejayaan sebuah bangsa.

Good Local Governance?

Sudah menjadi barang lumrah, calon kepala daerah berkunjung ke gampong-gampong, mendengar keluhan rakyat dan mengucapkan terima kasih atas masukan mereka. Kegiatan-kegiatan seperti itu terus terjadi berulang-ulang setiap jelang pemilihan kepala daerah. Tetapi setelah itu bagai angin lalu, para pejabat yang terpilih kemudian berperilaku seolah-olah pertemuan semacam itu tidak pernah terjadi.

Lingkar Konflik SDA

Ketika pejabat-pejabat itu diyakini oleh semua orang dapat disuap dan ada keinginan dari pejabat itu sendiri untuk mendapat tambahan masukan bagi gaji mereka, kemungkinan adanya proses yang jujur yang berhubungan dengan tata guna lahan akan sulit tercapai.

Skeptis Kehutanan Aceh

Kegiatan kehutanan era rezim terdahulu yang hanya mengutamakan pemanenan kayu dan praktik-praktik silvikultur yang keliru telah menimbulkan kerusakan parah bagi hutan di Indonesia, termasuk di Aceh. Sentralisasi administrasi dan keuangan kehutanan telah menyebabkan rendahnya intensif dan kemampuan pengelolaan hutan di tingkat lokal.

Akuntansi Lingkungan

Sebelum menerima akibat yang lebih buruk untuk dipikul, akan lebih mudah dalam menjaga dan memelihara hutan sebelum habis. Desentralisasi mungkin memberi peluang untuk meningkatkan peran kabupaten secara nyata, mengurangi konflik atas lahan dan menghindari tata guna lahan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan. Tetapi tekad kepala daerah kabupaten untuk mengembangkan perkebunan, terutama kelapa sawit sebagai penyumbang utama bagi pendapatan daerah sudah pasti akan mengkonversi lahan hutan.

Lestarikan Hutan, Perlu Kesadaran

Akuntabilitas yang tinggi dari kebijakan dan program pembangunan kehutanan perlu segera diupayakan secara konsisten dan non diskriminatif, sebab realitas selama ini menunjukkan bahwa penetapan kebijakan yang tertutup atau sengaja ditutup-tutupi dan tidak partisipatif hanya akan menguntungkan sekelompok orang  yang memiliki akses terhadap proses penetapan kebijakan, yang menyebabkan mayoritas masyarakat lainnya menjadi dirugikan dan terabaikan.