Kamus Bohong Pak Menteri

Hanya berselang sebelas hari pelaksanaan moratorium hutan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan melanggar Inpres Nomor 10 Tahun 2011 itu lewat keputusan alih fungsi kawasan hutan konservasi. Namun pemerintah, melalui Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto berdalih bahwa perubahan fungsi hutan tak menyalahi moratorium. Apakah ini merupakan struktur kebohongan yang terorganisir?

Sebagai rakyat, kita sering kali dibuat bingung oleh segala macam kebijakan pemerintah yang menurut saya bisa disebut the greats liers atau pembohong-pembohong hebat. Meskipun terkadang kita sadar sedang dibohongi, tetapi tetap mengikutinya.

Bangsa ini sedang membangun sebuah struktur kebohongan (Structure of Organized Lying), sebuah bangunan dusta yang sangat canggih. Jadi setiap kebohongan akan didukung oleh kebohongan lainnya.

Kalau kita cermati pidato para pejabat di institusi formal negara, kita akan menemukan sejumlah kata-kata yang artinya berbeda dengan yang kita pahami. Contohnya, janji Sekretaris Kabinet Dipo Alam, yang menyebutkan bahwa pejabat yang melanggar Inpres Moratorium akan diberi sanksi. 

Karena sudah kadung dituding melanggar, lalu mereka mencari-cari pembenaran dengan membuka kamus bohong. Lalu muncullah pernyataan pembelaan dari mereka, ”Perubahan fungsi hutan, kan boleh. Yang tidak boleh dalam (inpres) moratorium itu izin baru di hutan primer dan lahan gambut,” kata pak Dirjen Planologi.

Mereka sangat rajin untuk mencari celah-celah pada berbagai peraturan demi berkelit dari jeratan hukum (loop holes). Kreatifitas mereka dalam mencari celah dari berbagai peraturan, dapat melepaskan mereka dari konsekuensi peraturan itu. Kita sebut saja ini sebagai institutionalized evasion of rules (penghindaran peraturan yang terlembagakan).

Dengan kacamata seperti itu, semuanya menjadi benar. Kalau kita menggunakan kamus kita, kita akan menjadi bingung dan keliru. Kata-katanya, fasiologinya dan kosakatanya berbeda jauh dengan apa yang kita pahami. Agar tidak bingung , maka kita harus rajin-rajin membuka kamus mereka, yaitu “kamus bohong”. Hiiii….

 Sebagai catatan, Inpres tentang moratorium sebenarnya tidak memasukkan komponen pengubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagai pengecualian. Pengecualian moratorium pada program pertanian padi dan tebu, panas bumi, minyak bumi dan gas, serta kelistrikan. Tapi kenyataannya kawasan konservasi dan hutan lindung yang diubah fungsinya itu ternyata mayoritas berupa kebun-kebun sawit dan hak pengusahaan hutan. Silahkan menganalisa!

Schizophrenia


Mengapa perubahan sosial di negeri ini seperti terhambat dan tidak dapat diharapkan? Mengapa kerusakan hutan, pencurian kayu di hutan lindung yang melibatkan aparat penegak hukum, pencemaran lingkungan dan konflik pertambangan dengan masyarakat terus berlanjut? Apa yang sesungguhnya sedang terjadi