Ladiagalaska, Perselingkuhan Asing Dengan Imperium Lokal

Diakui atau tidak, setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setuju dengan perjanjian damai yang sangat berat sebelah dengan pemerintah Indonesia, tekanan terhadap hutan Aceh cendrung meningkat.
Korporatokrasi telah memenangkan sebuah babak baru setelah era perang.

Kita bisa menyaksikan apa yang terjadi setelah perjuangan GAM runtuh pasca perjanjian Helsinki itu, kawasan hutan Aceh- terutama Kawasan Ekosistem Leuser semakin terbuka untuk kembali di eksploitasi. Ancaman terberat begi kawasan paru-paru dunia itu bukan hanya pencurian kayu dan perburuan satwa, melainkan pembukaan kembali jalan raya Ladiagalaska, tambang dan perkebunan sawit.

Sekali lagi, bahwa sebagian besar perusahaan konstruksi dan permesinan yang ada dibalik genggaman Amerika Serikat sukses melobi Bank Dunia dan lembaga bantuan lain untuk membangun jalan-jalan dan membelah kawasan hutan yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Keuntungan utama mereka adalah material-material mineral bernilai tinggi. USAID juga dengan gemilang mempengaruhi imperium lokal dan secara terang-terangan berkantor di lantai atas kantor pusat Pemerintahan Aceh.

Pemain utama dalam babak baru penghancuran sumber daya alam Aceh adalah firma-firma konsultan besar dan perusahaaan pertambangan asing, selanjutnya adalah sebagian pejabat Indonesia, sebagian angkatan bersenjata Indonesia yang setia mengamankan kokohnya pendirian tambang-tambang asing dan sebagian lagi dari mantan pejuang GAM yang kehilangan ideologi.

Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tentu saja firma-firma asing itu tidak bisa melakukannya sebelum menemukan cara membayar para imperium lokal yang tengah berkuasa. Ya, apalagi kalau bukan suap. Sebagai rakyat, kita tentu tahu bagaimana perilaku suap para pejabat lokal berlangsung berpuluh-puluh tahun di negeri ini.

Dengan menggunakan analisa sederhana, suap dapat dilakukan dengan berbagai cara jitu, bahkan dengan cara resmi sekalipun. Firma-firma asing dengan segera menyewa sebagian besar peralatan berat dari perusahaan-perusahaan milik pejabat lokal yang tengah berkuasa dan kroninya dengan bayaran yang lebih tinggi. Beberapa proyek kecil mereka alihkan kepada perusahaan milik pejabat lokal dan kroninya sebagai suap halus dan resep jitu untuk memperoleh izin eksplorasi dan eksploitasi. Lebih jauh lagi, beberapa jalur tanggungan yang secara licik disebut “beasiswa” telah disediakan bagi putra-putri pejabat lokal yang ingin mengambil studi di kampus-kampus ternama di Amerika Serikat, yang tidak lain adalah untuk memperkuat imperium lokal dalam mendukung kelanggengan korporatokrasi asing di negeri bekas bencana seperti Aceh.

Jika dimasa perang senjata, masyarakat sipil menderita akibat pemberlakuan darurat militer, ditangkap, disiksa dan dibunuh, serta mengalami kehancuran ekonomi yang sangat parah. Kini setelah perjanjian damai itu, rakyat Aceh sedang dihadapkan kepada lepasnya sumber daya alam mereka ke cengkraman korporatokrasi dan segera mempertaruhkan kesempatan terakhir, tidak hanya bagi orangutan dan satwa langka lainnya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, akan tetapi mempertaruhkan hajat hidup yang paling mendasar bagi lebih dari empat juta rakyat Aceh dan jutaan lainnya di Sumatera Utara untuk hidup sejahtera dan bermartabat.  

0 komentar:

Posting Komentar