Tanah Bukan Milik Kita Lagi


Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan tanah rakyat? Mengapa begitu banyak sengketa tanah seringkali tidak terselesaikan?
Sebut saja, sengketa tanah antara perusahaan perkebunan dan warga di sekitar perkebunan di Aceh Tamiang. Meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat telah memanggil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang untuk menyelesaikan masalah itu, namun pejabat publik tersebut tidak menggubris.

Sementara itu, sengketa-sengketa tanah terus menumpuk menyerupai gunung konflik yang siap meledak kapan saja.  Sejumlah kasus yang menjadi prioritaskan tim bentukan Gubernur Aceh tahun 2008 lalu pun belum juga ada yang diselesaikan dengan proses yang adil. Misalnya, Sengketa tanah masyarakat dengan Pemda dan TNI di Kecamatan Mane, Pidie. Sengketa tanah masyarakat dengan Polri di Ie Jeurneh, Trumon Timur, Aceh Selatan, konflik tanah Blangpadang Banda Aceh dengan TNI, sengketa tanah masyarakat Kutacane dengan Pemkab Aceh Tenggara, sengketa tanah Pemda yang digarap oleh masyarakat di Aceh Tengah. Sengketa tanah masyarakat dengan TNI yang terjadi di Meunasah Kulam, Aceh Besar, di Kelurahan Peuniti, Banda Aceh, dan di Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Ditambah lagi, sengketa tanah masyarakat dengan PT Rundeng Nusantara di Kota Subulussalam, sengketa tanah masyarakat dengan PT JBU di Aceh Singkil, dan sengketa tanah masyarakat dengan PT Sari Inti Rakyat di Suak Awe Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. Sengketa tanah masyarakat dengan PT Bumi Flora di Aceh Timur, sengketa tanah masyarakat dengan PT Ubertraco di Aceh Singkil, sengketa tanah masyarakat dengan PT Mitra di Subulussalam, dan sengketa tanah masyarakat dengan PT Rundeng Putra Persada di Aceh Singkil.

Pengalihan tangan tanah-tanah rakyat tersebut kerap menguras air mata, bahkan darah rakyat. Masalahnya pun beragam, seperti persoalan jumlah biaya ganti rugi sampai masalah kesewenang-wenangan aparat dalam perebutan tanah rakyat. Muaranya tetap sama, yaitu rakyat telah dikebiri dan diperlakukan tidak adil.

Terhadap persoalan seperti ini, ada realitas yang sering diabaikan: Pertama: yang berkaitan dengan mental aparat pemerintah yang sangat berperan dalam penyebab tidak efektifnya penegakan hukum dan rasa keadilan. Sangat jelas bahwa terdapat juga pejabat BPN yang seharusnya bertindak sebagai petugas pengontrol justru bekerja sama dengan “para penindas” bukan demi kepentingan umum, tetapi demi kepentingan pribadi.  

Kedua, yang berkaitan dengan tidak tegasnya Pemerintah Aceh dalam mencegah praktek jahat spekulan tanah. Pemda tidak berani memberi sanksi dan bahkan memberi kelonggaran kepada kemauan komersial sebelah pihak.

Saya berpendapat bahwa produk hukum yang ada, tidak bermanfaat apa-apa bagi rakyat kecil. Undang-undang yang seharusnya dapat memberi jaminan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah, malah seringkali dengan mudah dilanggar oleh pihak yang memiliki kekerabatan dengan kekuasaaan.

2 komentar:

  1. Tanah adalah milik petani bukan milik mereka2 yang cuma ongkang2 kaki...itu kata sukarno tahun 1960...
    Poitik Oligarki dan paradigma oportunistik pejabat menambah kesengsaraan rakyat...
    REVOLUSI jawabannya menurut aku.

    BalasHapus
  2. Jika revolusi yang dipilih, maka silahkan Isma merumuskan... Asalkan revolusi tidak menambah kesengsaraan rakyat kecil...

    BalasHapus