Negara Makelar

Apa makna tanah bagi rakyat, jika begitu mudah berpindah tangan? Tampaknya negara melalui kekuasaannya sedang bersiasat lewat produk undang-undang dan atas nama pembangunan.


Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, lebih memprioritaskan kepentingan kekuasaan dan pemilik modal ketimbang kepentingan rakyat, negara telah begitu jauh memaksa rakyat untuk setuju pada harga yang ditawarkan pemilik modal.

Sebelumnya, negara juga telah menciptakan kebencian rakyat lewat Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan. RUU ini menjadi lebih buruk lagi dari Perpres itu. 

Separuh pasal RUU tersebut cenderung menghilangkan hak rakyat atas tanah. Rakayat menjadi lemah posisinya dalam hal ganti rugi. Tidak ada aturan dalam RUU tersebut yang mengatur masalah harga ganti rugi lewat mufakat, melainkan menggunakan dasar penilaian ganti rugi berdasarkan penafsiran pemerintah. Patokan harga itu, tidak dapat dikompromikan, dan jika muncul sengketa, langsung dibawa ke pengadilan. Ada apa dibalik semua ini? menjadi pertanyaan penting.

Mekanisme tidak demokratis juga jelas terlihat pada konsinyasi, yaitu menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri yang tertuang dalam Pasal 46 RUU tersebut. Ini tidak adil, negara memaksa rakyat untuk mau menerima ganti rugi atas tanahnya. 20 dari 73 pasal dalam RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan perlu dievaluasi ulang karena melemahkan posisi rakyat. Sebagai contoh dalam pasal 4, disebutkan bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan meliputi pengadaan lahan untuk kepentingan umum dan kepentingan usaha swasta. Dalam Pasal 4 huruf (b) tentang kepentingan usaha swasta.

Ada pesan yang kuat dari pemodal untuk meng-golkan RUU ini. Negara seperti makelar saja ya....





Salam,
Afrizal Akmal







0 komentar:

Posting Komentar