Kebijakan yang Bikin Sakit Kepala


Jangan berharap akan menemukan kebijakan didalamnya!
Mungkin inilah kegusaran kita. Sebagai rakyat kita hanya mendapat sakit kepala dan khayalan hampa dari membaca himpunan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di negeri ini.

Lihatlah betapa lemahnya kepastian hukum pada UU 41 tahun 2009, diantaranya pada pasal 1 angka 3 tentang defenisi kawasan hutan yang tumpang tindih dengan pasal 15 ayat 2 UU 41/1999 yang menjelaskan lagi tentang perihal kepastian hukum pada kawasan hutan.

Lihat juga legalitas pembentukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 15 berbeda dengan tahapan penunjukan pada PP 44/2004 dan SK 32/2001. Pokok-pokok prosedur menjadi buram, pengaturan mengunai penyelesaian konflik akibat kejahatan kebijakan masa lalu juga tidak diatur. Ini sungguh nihil.

Inilah peta keberpihakan yang dilakonkan Negara kepada kepentingan “jakal” perusak hutan dengan menghilangkan prediktabilitas dan ketidakjelasan serta ketidakobyektifan setiap standar diskresi dalam kebijakan terkait prosedur penunjukan kawasan hutan.

Maka benarlah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa lebih dari lima juta hektar kawasan hutan di Indonesia yang dieksploitasi untuk pertambangan, tanpa memiliki izin pinjam pakai. (Baca: jumlah yang ditemukan berdasarkan hasil overlay data kuasa pertambangan (KP) dengan peta penunjukkan ‘update’ dari Ditjen Minerba pada tahun 2010).

Seperti kita ketahui bahwa KPK juga menemukan ketidakpastian status 105,8 juta hectare kawasan hutan, sengketa tanah 24,4 juta hektare dengan kawasan hutan, hilangnya 3,2 juta hektare kawasan hutan menjadi tanah terlantar, serta tidak ada realisasi penanaman kebun dari pelepasan kawasan hutan 3,2 juta hectare itu.

Realitas ini tentu bikin rakyat sakit kepala. Inilah bentuk kebohongan-kebohongan negara yang terus saja dipraktekkan, tanpa ada tanda kapan akan berakhir. Negeri apa ini?

Afrizal Akmal

1 komentar:

  1. Karena system perundangan di negeri "sakit" ini memang seperti itu..
    selama produk hukum itu masih menguntungkan (pemerintah) maka akan dipakai terus dan produk hukum baru sejauh tidak merugikan produk hukum sebelumnya akan cepat terbitnya dan produk hukum sebelumnya tidak perlu dicabut karena masih memungkinkan mendatangkan keuntungan untuk pemerintah (baca bukan rakyat).

    BalasHapus