Trouble Maker Pengelolaan Lingkungan


Siapakah sesungguhnya pembuat masalah (trouble maker) dalam pengelolaan lingkungan hidup?
Siapa lagi, kalau bukan birokrasi pemerintah yang selalu gemar melempar tanggung jawab dari lembaga yang satu ke lembaga lainnya. Negara yang seharusnya bertanggungjawab mengelola perilaku klolektif melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pada kenyataannya justru menciptakan masalah lungkungan itu sendiri.
Bagaimana perubahan tata nilai bisa dilangsungkan, jika tidak adanya komitmen terhadap nilai-nilai ekologis? Kegagalan birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan skema-skema manajemen lingkungan adalah karena tidak adanya komitmen terhadap nilai-nilai ekologis. Sistem nilai yang ada di dalam birokrasi pemerintahan tersebut tidak sensitif terhadap premis-premis ekologis.
Ekosistem tidak mengenal batas-batas kewenangan sektoral, namun birokrasi pemerintahann selama ini masing harus berkutat dengaan persoalan sektoral. Ini memberi signal bahwa birokrasi pemerintahan belum bisa diandalkan untuk diperankan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup.
Berfungsinya ekosistem tidak pernah mengenal yurisdiksi spasial para pejabat negara, namun disisi lain, pejabat negara tetap saja bersiteguh dengan pemilahan fungsi secara spasial. Selama ini negara mengalami kesulitan untuk mereproduksi nilai-nilai dan mereproduksi etika lingkungan.
Kasus-kasus seperti banyaknya studi AMDAL yang tidak cukup seksama, Para pejabat yang seharusnya mengambil rujukan pada dokumen AMDAL dalam pembuatan keputusan perijinan ternyata tidak terlampau mempedulikan dampak lingkungan dari keputusannya,Negara tidak menyediakan sumberdaya (uang, informasi dan personel) yang memadai untuk memastikan para pengusaha menunaikan janji-janji pengelolaan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen AMDAL.
Kondisi di atas menyiratkan bahwa manajemen lingkungan dikembangkan dengan penghayatan yang sangat tipis, dan sebagai konsekuensinya, tidaklah mengherankan kalau kerusakan lingkungan hampir-hampir tidak terkendali. Ancaman terjadinya krisis lingkungan terus saja berlanjut tanpa henti.
Tidak hanya berhenti disitu, Krisis lingkungan akan memicu krisis sosial. Dalam berbagai manifestasi dan skala, kita telah lama mengetahui bahwa kerusakan lingkungan akan berbuntut kerusakan tatanan sosial. Menggejalanya kerusakan lingkungan senantiasa menyeret konflik lingkungan hidup ke arah yang lebih sulit.
Begitu seterusnya, konflik sosial yang terjadi tidak jarang justru memicu penggunaan sumberdaya alam dan pada gilirannya menghasilkan konflik-konflik sosial yang baru lagi dengan skala konflik yang berskala lebih luas.
Lihatlah benang kusut: Ketika lingkungan tercemar oleh industri, masyarakat menyalahkan perusahaan yang memiliki kegiatan industri. Perusahaan mengelak untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi karena sudah mendapat berbagai ijin yang diminta oleh pemerintah.
Tentu saja, pejabat pemerintah yang dirujuk punya alasan banyak alasan untuk mengelak. Instansi yang menggunakan nomenklatur lingkungan hidup (misalnya: Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) adalah lembaga yang kemungkinan besar akan dituding bersalah. Tetapi, dengan mengacu pada berbagai aturan main yang ada, lembaga-lembaga tersebut tidak bisa dimintai sebagai penanggung jawab satu-satunya, dengan logika bahwa bukan lembaga ini yang memberikan ijin usaha, dan lembaga yang mengeluarkan ijin ini memang tidak secara serius ditugasi untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
Trouble Maker...?

0 komentar:

Posting Komentar