Kebohongan Negara dalam Pengelolaan Hutan


Sangat disayangkan bahwa di tengah euforia Green Vission ternyata negara telah melakukan kebohongan dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa sesungguhnya yang tengah berlangsung dalam pengelolaan hutan di negeri ini.

Mari kita analisa apa yang terjadi pada pengelolaan hutan oleh negara; terdapat ketidakpastian terhadap luasan hutan sebagai acuan stakeholder. Ternyata peta kawasan hutan di Indoneisa belum terintegrasi menjadi satu peta tunggal sebagai acuan bersama. Saat ini terdapat empat versi peta hutan dengan skala yang berbeda-beda, selisihnya antara 4 hingga 16 juta hektar. Selisih yang cukup jauh bukan?

Data-data pertanggungjawaban tegakan dari kegiatan pembukaan lahan (land clearing) tidak pernah ada dan proses pelepasan kawasan hutan transmigasi dan pelepasan kawasan hutan melalui revisi tata ruang tidak pernah dijelaskan kepada publik oleh institusi kehutanan. Hal ini berpotensi terhadap pencurian kayu oleh makelar di birokrasi dengan modus berlindung di balik izin pinjam pakai, tukar-menukar kawasan hutan untuk fasilitas umum. Belum ada kelengkapan aturan mengenai inventarisasi tegakan dan pembayaran izin pemanfaatan kayu.

Tidak ada jaminan realisasi pelaksanaan penanaman sesuai tujuan pelepasan dan tidak ada mekanisme pengembalian kawasan hutan yang di lepaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 tahun 2010. Sementara itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa luasan yang ril. Akibatnya, banyak tanah bekas HGU telantar (ditelantarkan oleh perusahaan setelah kayu-kayu hutan ditebang saat land clearing).

Dari segi pelayanan publik, apa yang dinamana dengan prinsip-prinsip good governance ternyata tidak pernah ada dalam melayani publik terkait dengan layanan perpetaan, konfirmasi areal kerja, perizinan pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu informasi dan perizinan. Juga tidak ada standar waktu dan biaya yang jelas dalam pengawasan dan pembahasan perizinan.

Prosedur evaluasi kerja institusi kehutanan sangat lemah dalam perlindungan dan pengawasan hutan. Hal ini terlihat dari penerbitan izin usaha di kawasan hutan produksi terbatas yang berarti adanya indikasi land clearing di hutan alam.

Sistem Informasi Geografis tidak terbangun secara rapi, sehingga masih ada penerbitan “surat hantu” oleh BPN di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Merah Intan, Saree, Aceh Besar untuk membangun Markas Komando Brimob. Tidak ada intensitas pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan.

Biaya reklamasi yang tidak jelas penyetorannya dan denda kerusakan hutan konservasi tidak pernah diketahui publik.

Inilah bukti-bukti permainan kepastian hukum pada kawasan hutan dan kajian sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan pada Kementerian Kehutanan, institusi-institusi negara yang tengah berbohong.

Terbaca jelas ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam UU Nomor 41 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004, SK Menhut Nomor 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009, yang berimplikasi kepada ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

2 komentar:

  1. Mungkin perlu hari khusus memperingati "Hari kebohongan Negara" ya Bang Akmal...

    BalasHapus
  2. Hehe he...
    Perlu di-inisiasi Cut..

    BalasHapus