Awan Hitam Pelestarian Hutan Aceh

Catatan ini menyambung penukilan dalam Buku ‘Aceh dalam Kekacauan Ekologi’. Selesai menulis buku itu pada 2009, saya menjadi selalu ingin membuat catatan analitis dinamika dari sebuah pengelolaan hutan Aceh, menuliskan kondisi obyektif dari carut marutnya pengelolaan hutan di negeri yang baru beberapa tahun keluar dari konflik bersenjata.
Implikasi penting bagi pelestarian hutan Aceh saat ini adalah pergeseran alasan pengundulan hutan akibat alasan kemiskinan ke alasan perusahaan. Modus dari perusakan hutan di era ini akan berubah. Orang-orang miskin di desa tidak lagi dominan sebagai pelaku perusakan hutan, pengundulan hutan secara substansial digerakkan oleh industri-industri besar dan globalisasi ekonomi, melalui penambangan timah hitam, penambangan kapur dan bahan baku semen, dan eksploitasi mencari material-material bernilai tinggi lainnya yang menjadi sebab-sebab mengerikan dari hancurnya hutan Aceh.
Para pegiat lingkungan hidup hampir separuhnya terjerumuskan dalam kesulitan besar oleh berbagai “formula solusi” (resep-resep jitu) yang mengandung berbagai penyelesaian masalah, seolah-olah paling rasional, berlandaskan sains, tetapi realitasnya memperihatinkan. Laju hilangnya hutan Aceh cukup mencemaskan dan tampak jelas dengan menggunakan ukuran apapun. Catatan WALHI Aceh menunjukkan dalam 28 tahun terakhir (1980-2008), luas hutan di Aceh berkurang hingga 914.422 hektar.
Berbagai organisasi melaporkan kejadian penebangan liar, tetapi sebahagian besar dari mereka tidak punya kemampuan untuk mengambil tindakan nyata. Berbagai workshop telah diadakan oleh berbagai lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat lokal maupun lembaga-lembaga pemerintah untuk membahas isu ini dan menyusun paper rencana tindakan serta usulan kebijakan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memandatkan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan hutan Aceh yang lestari dengan cara diantaranya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga area bernilai konservasi tinggi serta mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak karena dianggap sebagai kesempatan yang tepat bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan “Good Governance” atau tata pemerintahan yang baik dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan berkelanjutan.
Pengaturan kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terdapat dalam bagian ketiga tentang pengelolaan sumber daya alam. Pada Pasal 156, berbunyi: (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat: a. membentuk badan usaha milik daerah; dan b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.
(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
(7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.
Pada 6 Juni 2007, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selaku Kepala Pemerintahan Aceh, menyatakan pemberlakuan "Moratorium Logging" atau penghentian sementara penebangan hutan dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk menyusun kembali strategi Pengelolaan Hutan Aceh melalui Re-design (penataan ulang). Reforestasi (penanaman kembali hutan) dan Reduksi Deforestrasi (menekan laju kerusakan hutan) untuk mewujudkan 'Hutan Lestari, Rakyat Aceh sejahtera.
Redesign, merupakan langkah untuk menata ulang hutan Aceh dan konsesi perizinan yang berkinerja buruk yang akan dituangkan dalam revisi rencana tata ruang untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berimbang secara ekologi, ekonomi dan sosial.
Reforestrasi, sebagai bagian dari strategi pengelolaan hutan Aceh yang harus dimulai sekarang yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melibatkan masyarakat.
Reduksi laju kerusakan hutan, untuk menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan yang merupakan indikator pengelolaan hutan lestari melalui pengembangan sistem pengamanan hutan yang efektif dan penegakan hukum secara konsisten.
Berdasarkan UUPA Tahun 2006 itu pula, pada tanggal 28 November 2006 Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, selanjutnya disebut BPKEL di bentuk melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2006. Landasan yuridis BPKEL adalah Pasal 150 dan 262 UUPA yang mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), meliputi wilayah seluas 2,5 juta hektar yang membentang dari perbatasan provinsi Sumatera Utara dan Aceh.
Jauh sebelum itu, keikutsertaan masyarakat internasional dalam mengelola kawasan ekosistem ini telah dimulai ketika lahirnya Keppres 33/1998 tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kepada Yayasan Ekosistem Leuser (YLI).
Sejumlah kebijakan telah dilahirkan untuk tujuan pelestarian hutan Aceh, tetapi “awan hitam” pelestariannya semakin pekat menyelimuti hutan Aceh yang luasnya 3.549.813 hektar ini. Lembaga-lembaga yang berkampanye untuk pelestarian alam ingin mendapatkan legitimasi dalam mengambil alih sebahagian kawasan hutan Aceh dengan alasan lingkungan global. Penguasaan yang menyerupai imperium pengelolaan atas hutan Aceh tak terhindarkan, Yayasan Ekosistem Leuser (YLI) terus bersikukuh mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berdasarkan Keppres Nomor 33 tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Gesekan-gesekan kecil terjadi dalam mengelola kawasan yang sama (Wilayah Leuser) antara YLI dengan Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) yang di bentuk melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2006.
Wilayah Leuser membentang mulai dari Danau Laut Tawar Aceh sampai Danau Toba di Sumatera Utara. Secara geografis KEL berada di 3 – 4,5 derajat LU (lintang utara) dan 96 – 98 derajat Bujur Timur dan merupakan hutan tropis. KEL di Aceh berada pada Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Timar, Aceh Tamiang. Sedangkan di Sumatera Utara meliputi Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Dairi.
Sementara itu, sebuah lembaga lingkungan lainnya, Fauna Flora International (FFI) mengkampanyekan wilayah pengelolaan mereka yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat, sebagai kawasan yang mereka namakan dengan Kawasan Ekosistem Ulu Masen, dengan luas sekitar 750.000 hektar, dimana program REDD (Reduction Emissions from Deforestation in Developing) sedang di uji coba. Ulu Masen merupakan wilayah penyedia air, udara bersih, keanekaragaman hayati, dan sumber pendapatan masyarakat. Sebelumnya (sekitar tahun 2002), kawasan ini pernah dinamai dengan Kawasan Ekosistem Seulawah (KES) melalui Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan lembaga Conservation International (CI). Pada saat itu KES memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar yang meliputi wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie, Biereun dan Aceh Tengah.
Ditengah rasa percaya diri (confidence) Gubernur Aceh untuk kampanye penyelamatan hutan Aceh, persoalan-persoalan kontradiktif terus muncul, 200.000 hektar hutan telah rusak di tengah penerapan jeda tebang (moratorium logging). Taksiran kerugian dari karbon kredit diperkirakan mencapai 551,3 juta US dolar per tahun. Menurut Greenomics, Kerusakan hutan terparah terjadi di wilayah Barat Aceh mencapai 56.593 hektar, wilayah Selatan 48.906 hektar, Utara dan Timur Aceh 30.892 hektar, dan wilayah Tengah 19.516 hektar, di Seumelue 44.422 hektar pada tahun 2009 (Baca: Serambi, 26 Oktober 2009).
Ide membelah hutan belantara Leuser terus saja dilontarkan secara luas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk alasan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang mencakup konstruksi jalan. Setiap kali usulan-usulan pembukaan jalan semacam itu dilontarkan, para agen pelobi kebijakan akan mengangkat tangan penuh kegembiraan. Meski sangat banyak terjadi kegagalan yang kemudian membuat banyak orang menderita akibat longsor dan banjir bandang, usulan-usulan ini terus saja dibela dan tidak boleh pernah dihentikan demi alasan yang dicari-cari dengan dalih menciptakan daya dorong ekonomi pedesaan. Semua itu dusta.
Dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sepuluh kepala daerah (Bupati) di Aceh sepakat membuka jalan akses dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Semua jalan yang dibangun tersebut merupakan jalur rawan longsor dan banjir bandang. Ini merupakan indikasi bahwa banyak kepala daerah di Aceh tidak taat tata ruang yang mengatur peruntukan lahan. Kontradiktif dengan semangat “Aceh Hijau” yang di gagas sang Gubernur. (Baca: 10 daerah sepakat isolasi hutan Leuser dibuka, Serambi Indonesia, 19/3/09).
Setelah terbangun, jalan-jalan ini melepaskan berbagai invasi hutan yang tak terkontrol oleh para pendatang, pemburu, dan makelar tanah. Hutan-hutan yang dulunya secara alami dimanfaatkan secara langsung oleh peladang, akan segera dengan cepat dilindas oleh bulldozer industri-industri berskala besar.
Tidak ada lembaga resmi yang dapat dipercaya yang bisa memberikan batasan rincian terhadap kerugian ekonomis yang diderita selama dan sesudah pembangunan jalan itu terjadi. Ini artinya, bahwa jalan utama melintasi Leuser dipastikan akan diikuti pula dengan pembangunan jalan-jalan cabang lainnya. Dengan begitu sama artinya mempermudah masuknya truk-truk pengangkut kayu dan pengangkut hasil-hasil tambang liar.
Perusahan-perusahaan logging akan jauh masuk kedalam kawasan-kawasan hutan, mengambil seluruh kayu bernilai tinggi dan keluar untuk pindah ke tempat lainnya melalui jalan-jalan yang dibangun negara.
Jalan-jalan ini nantinya juga akan digunakan perusahaan ekplorasi dan eksploitasi hasil-hasil tambang untuk mengeruk lebih banyak lagi dari apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Maka sungguh tak dapat dielakkan, bahwa ini akan menyerupai sebuah sepermarket logging dan supermarket tambang yang mengerikan di dalam kawasan ekosistem yang seharusnya dilindungi.
Di bahagian kawasan hutan Aceh lainnya, Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan di Saree, Aceh Besar, tidak terurus. Para penebang bebas menebang pohon-pohon pinus tanpa ada pengawasan seolah menelanjangi visi Aceh Green.
Ini sebuah tamparan dan menjadi pertanyaan penting terhadap kemampuan Pemerintahan Aceh dalam mengawasi sebuah proyek hutan jutaan dolar untuk menjamin investasi REDD yang bertujuan untuk meningkatkan jasa hutan dan memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Realitas di atas telah memberikan ruang asumsi kepada publik bahwa masalah yang berhubungan dengan tata kelola yang buruk, penegakan hukum yang lemah, dan korupsi atau suap tidak pernah diselesaikan. Beginilah kredibilitas dan efektifitas strategi REDD di sebuah negeri yang sedang berusaha untuk berdagang.

Taman Hutan Raya Menjadi Markas Komando
Awal September 2006, gagasan membelah belantara Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan disepakati dalam sebuah kesepakatan awal antara Kepala Kepolisian RI, Jendral Sutanto, dengan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Kuntoro Mangkusubroto. Lebatnya hutan pinus segera disulap menjadi Markas Komando Brimob. Pembangunan Markas Komando ini pun sepenuhnya ditanggung APBN senilai Rp 23 Miliar, yang mengalir melalui pos budget BRR.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Besar yang merasa gerah atas pembangunan itu, melayangkan surat keberatan dan meminta Kepala Kepolisian Daerah segera menghentikan proyek tersebut. Pemda dan Menteri Kehutanan yang pernah meninjau lokasi tersebut juga tidak memberikan izin.
Melalui surat tanggal 16 Agustus 2006, Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan pembangunan Markas Brimob itu harus segera dihentikan karena melanggar Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Di luar protes resmi, desakan penyetopan proyek di rimba Tuhan ini pun datang dari para penggiat lingkungan.
Ajaibnya, Kepolisian telah mengantongi sertifikat Hak Guna Pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Sertifikat hantu” itu, entah bagaimana asal usulnya; memberi hak kepada Kepolisian untuk memanfaatkan kawasan tersebut.
BPN pun dipanggil DPRA dan mempersilahkan Dinas Kehutanan dan Bapedalda untuk membuat kajian. Setelah beberapa lama, kasus sengketa ini mengambang, seolah hilang ditelan bumi. Sejumlah LSM kemudian lebih memilih untuk bungkam tak bergeming, Kajian Bapedalda pun tak jelas juntrungannya sampai sekarang. BPN dan Dinas kehutanan lepas tangan, seolah-olah tak terjadi apa-apa.
Kasak-kusuk gugatan terhadap sengketa Tahura ini hanya hangat diawalnya saja, kini di hamparan hutan yang luas itu telah telah berdiri kokoh Markas para serdadu. Pertanyaannya; Seberapa kuatkah aturan-aturan hukum di negeri ini, jika berhadapan dengan kepentingan para serdadu?
Kritik atas ketidak pedulian terhadap aspek ekologis yang ditimbulkan, bukan sepenuhnya kita tujukan kepada para pemain di dalam institusi-institusi formal Negara. Akan tetapi “otokritik” juga pastas kita tujukan kepada pemain di luar, yaitu organisasi non pemerintah/LSM.

Hancurnya Rawa Gambut Tripa
Dibelahan hutan Aceh lainnya, keberadaan rawa gambut Tripa kini banyak mendapat tantangan. Dari 61.803 hektar luas hutan Rawa Tripa, yang tersisa kini hanya 31.410 hektar. Setiap bulannya, lebih dari 30 hektar lahan rawa di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Ada sesuatu yang salah, yang telah dibuat umat manusia ketika berhubungan dengan alam. Kearifan tidak lagi membimbing manusia, yang membimbing justru nafsu dan keserakahan. Kalau kita mau belajar dari tsunami kemarin, rawa yang ada di daerah pesisir Aceh secara alami sebenarnya dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kerugian bencana tsunami.
Alih fungsi Rawa Tripa tidak sesuai dengan kebijakan Kepala Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf tentang Aceh Greenvision, pembangunan kembali Aceh berdasarkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Habitat hidup satwa langka seperti Orangutan Sumatra dan berbagai jenis ikan bernilai gizi tinggi yang ada di Rawa Tripa terancam keberadaannya, termasuk ketersediaan sumber gizi alami bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Ada 15 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang kini melakukan pengeringan lahan gambut secara besar-besaran. Pembangunan drainase menuju ke Samudra Hindia di pantai barat Aceh oleh beberapa perusahaan, mengakibatkan penyusutan permukaan air di lahan gambut tersebut sampai satu meter dari kedalaman 3 meter hingga 5 meter (Data: Ekosistem Lestari).
Seorang Guru Besar Fakultas Pertanian Unsyiah, Prof. Dr. Zainal Abidin dalam Round Table Discussion bertajuk “Rawa Tripa”, menyatakan bahwa akar dari semua masalah yang ada muncul karena pemahaman yang keliru terhadap peran, fungsi dan manfaat Rawa Tripa. Selama ini ada pandangan jika Rawa Tripa dibiarkan apa adanya seolah-olah rawa itu menjadi sumber daya alam yang tidak berguna. Kesalahan berpikir seperti itu telah mendorong konversi Rawa Tripa untuk peruntukkan sawit yang dianggap lebih bernilai ekonomis.
Berdasarkan pengamatan Walhi Aceh, kegiatan pembukaan lahan rawa gambut oleh perkebunan sawit terus berlangsung tanpa adanya pengendalian. Konversi lahan dengan cara yang tidak ramah lingkungan masih saja tetap dilakukan seperti membakar lahan dan mengeringkan rawa. (Baca: walhiaceh.org)
Pendekatan pembangunan kebun kelapa sawit telah mempengaruhi pola penggunaan sumber daya langka. Perekonomian yang berorientasi pada surplus devisa ekspor seringkali mudah ditebus dengan pengorbanan berupa kekacauan ekologis.
Adalah fakta, bahwa upaya menutupi sebuah ketidak becusan pengelolaan finansial oleh pemerintah setempat – telah dikoreksi dengan pemborosan sumber daya alam yang sangat fatal.
Berkuasanya para developmentalis yang menggunakan indikator-indikator makro-ekonomi sebagai petunjuk seberapa jauh perekonomian suatu daerah dapat tumbuh, menimbulkan penyepelean prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Pada saat yang sama, para pembuat kebijakan di kabupaten-kabupaten/kota di Aceh masih saja gemar menyempitkan ’makna pembangunan’ menjadi sekedar ’pertumbuhan produksi’. Akibatnya, desain perencanaan ekonomi tidak memperhatikan kajian ekologis sebagai konsekuwensi dari setiap tindakan.
Konsekuensi berikutnya adalah munculnya kecendrungan terbentuknya ketimpangan dalam lingkungan tersebut sebagai akibat ketiadaan ruang bagi setiap individu (perebutan terhadap lahan yang tersisa untuk mencari nafkah). Tumbuhnya ketimpangan memiliki hubungan kausalitas yang erat dengan krisis sumber daya alam.
Ketimpangan yang muncul dikalangan masyarakat juga berhubungan dengan kompleksnya kemiskinan serta mis manajemen pengelolaan tata ruang, yang akhirnya ikut memunculkan persoalan dibidang sanitasi lingkungan di pemukiman tersebut, kelangkaan air bersih, degradasi kesejahteraan sosial dan krisis pendidikan bagi kaum miskin itu.
Komunitas masyarakat yang ’dipaksa untuk miskin’ itu, mau tidak mau harus hidup dilingkungan tersebut dengan sumber air bersih yang langka, sanitasi tempat tinggal yang sangat tidak mamadai, serta habitat yang sangat rawan konflik interpersonal; karena secara psikologis, kondisi tersebut berkorelasi positif terhadap pengendalian emosional seseorang. Ketatnya persaingan untuk mendapatkan sesuap nasi juga berkombinasi dengan kebijakan pemerintah daerah setempat yang diskriminatif terhadap mereka dan lebih mementingkan korporasi jahat industri sawit.

Kecurangan HGU
Berbagai laporan investigasi yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat, menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di hampir seluruh kabupaten di Aceh telah merambah hutan lindung dan hutan produksi.
Luas lahan yang digarap oleh 16 dari 54 perusahaan perkebunan yang memegang hak guna usaha (HGU), baik di wilayah hulu maupun hilir Kabupaten itu telah melampaui luas izin yang diberikan, seperti di Kecamatan Seruway, Bendahara, Karang Baru, Banda Pusaka, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, dan Tenggulun. Hal ini, selain berdampak terhadap minimnya pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), juga menyebabkan lahan garapan masyarakat sekitarnya menjadi sempit (Sumber: Siaran Pers LSM Lembah Tari, 27/6/09). Sejumlah HGU yang ada di Aceh, tidak pernah melaporkan dampak lingkungannya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dari Gedung Dewan
Sementara itu, “Awan hitam” pelestarian hutan Aceh juga berhembus dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. DPRA juga ikut menyetujui RAPBA 2010 tanpa ada kejelasan mekanisme pemenuhan kayu legal. APBA 2010 tidak mampu menjawab kebutuhan kayu terhadap proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010, seiring kebijakan moratorium logging yang sedang berlangsung di Aceh. Secara tidak langsung, DPRA juga ikut makin menyuburkan praktik illegal logging dalam menjalankan fungsi anggarannya di legislatif. Sebagai catatan, terdapat 40 proyek dengan nilai anggaran Rp 1,03 triliun yang membutuhkan bahan baku kayu di dalam RAPBA 2010. Nilai tersebut belum termasuk nilai anggaran dari proyek-proyek sarana dan prasarana yang membutuhkan bahan baku kayu yang akan dikerjakan melalui anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota tahun 2010. Konsekwensi dari kondisi di atas akan mendorong pihak rekanan untuk mencari sendiri kebutuhan kayunya dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut melalui mekanisme pasar illegal. Sekali lagi, ini sangat kontradiktif dengan semangat membangun Aceh Hijau.
Penutup
Aceh memiliki sejarah panjang perebutan sumber daya hutan. Sumber daya hutan Aceh tidak hanya menjadi lahan korupsi, tetapi juga memicu imperialisme.
Saat ini terdapat 105 izin pertambangan yang terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh dengan luas wilayah konsesi ± 484.505 hektar, umumnya berada dikawasan hutan.
Salah satu izin yang banyak merambah hutan adalah Hak Guna Usaha (HGU) dimana hingga tahun 2010 terdapat 201 izin HGU perkebunan dengan luasan mencapai 540.839,955 hektar.
Disebuah negeri dimana peraturan dan perundang-undangan yang ada tidak disokong oleh sebuah sistem penegakan hukum yang dijiwai “semangat moral”, maka semua penegakan peraturan hampir tidak mungkin dilakukan secara sungguh-sungguh. Terlebih lagi, birokrasi negeri ini sudah terbiasa dengan “suap.” Izin konversi bisa saja “diurus” walau itu di dalam kawasan yang sudah ditetapkan untuk dilindungi, sebagaimana dalam kasus Taman Hutan Raya Seulawah; begitu juga dengan Amdal. “Awan hitam” masih menyelimuti pelestarian hutan Aceh tanpa ada tanda-tanda kapan akan berakhir.

20 komentar:

  1. Catatan menarik Bang...
    Saya baru dapat pencerahan dari catatan ini.

    BalasHapus
  2. Cut, terima kasih apresiasinya.
    Salam dari saya..

    BalasHapus
  3. Izin Copy Bang,sebagai referensi.

    BalasHapus
  4. Silahkan Mun.. Semoga berguna.

    BalasHapus
  5. Catatan Berani Bung Akmal.
    Salam kenal...

    BalasHapus
  6. Terima kasih telah membaca catatan saya bung Jhose.
    Salam kenal kembali dari saya...

    BalasHapus
  7. Membuka jalan terang, bahwa sesungguhnya pelestarian hutan di Aceh belum mengalami perubahan yang berarti. Hampir sama dimasa-masa perang senjata.
    Semoga kemasa depan akan menjadi lebih baik.
    Izin untuk copy ya bang..

    BalasHapus
  8. Semoga harapan kita seperti itu bung Fauzan..
    Semoga "awan hitam" akan berakhir.

    BalasHapus
  9. sejarah keterlibatan penegak hukum dalam perusakan hutan masih akan terus berlanjut sebab terbiasa dalam bisnis ini di masa penguasa masa lalu, Sekarang pun akan cenderung menyokong aktivitas liar itu dan sulit untuk di batasi.

    BalasHapus
  10. Suap dalam pengalihan fungsi hutan gampang terjadi sebab penyelesaian atas konflik lahan tidak pernah diselesaikan secara serius, bahkan sampai bertahun-tahun. Contoh Bumi Flora di Aceh Timur.

    BalasHapus
  11. Penting bagi kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

    BalasHapus
  12. Investigatif...
    Salut dan teruskan Bro

    BalasHapus
  13. Fakta yang begitu nyata dan ada di depan mata kita. Kalau sudah begini maka lembaga pengelola hutan Aceh yang mana yang mau bertanggung jawab?

    BalasHapus
  14. Sedih dan Geram melihat kondisi hutan Aceh.,

    BalasHapus
  15. Dalam posisi kita sebagai rakyat, hanya bisa membuat petisi. Selebihnya sangat tergantung kepada penegakan hukum.
    Tapi jika penegak hukum saja tidak punya komitmen terhadap pelestarian hutan. Lalu bagaimana lagi?
    Hanya sedikit harapan bagi hutan Aceh di masa depan.

    BalasHapus
  16. Inilah realitas hutan kita.
    Memperihatinkan.
    Bang Akmal, perlu banyak orang yang menulis realitas seperti ini.

    BalasHapus
  17. Aktual dan berani.
    Investigasinya menukik.

    BalasHapus
  18. ‎@poen,_kutipan yg mengesankan..........!!!!!

    BalasHapus
  19. Terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengomentari artikel ini...
    Salam semuanya.

    BalasHapus
  20. mantap..bang,salam kenal,!!! LESTARI...

    BalasHapus