Alue Tingkeum

Dalam sebuah perjalanan yang terdiri dari dua double cabin, kami memasuki kampung Alue Tingkeum. Saat kenderaan melintasi para petani yang bersusah payah memikul karung berat dipundaknya, aku tidak sanggup menepis “beban pikiran” bahwa kami pasti menimbulkan kesan lebih hebat dibanding mereka. Ketika kami berhenti di kakus umum tanpa atap dan berdinding terpal plastik di pinggir payau, beberapa teman buang air kecil sambil bersiul dan merokok. Aku kembali berpikir bahwa dimata warga setempat, kami pasti terlihat seperti serombongan penyamun berpakaian bersih.

Menurut ku, perjalanan ini sama sekali tidak nyaman. Kehadiran kami di tepi payau telah membuat risih beberapa perempuan kampung yang sedang mencuci pakaian di air payau itu, meski ada seorang perempuan berpakaian handuk mini bertingkah setengah genit saat teman ku memperhatikan mereka. 
 
Kami melanjutkan perjalanan, pemandu kami menunjukkan rumah-rumah warga yang setengah miring dan hampir roboh. Tak terhitung berapa banyak kaum lelaki di kampung ini yang telah menjadi korban eksekusi di masa perang bersenjata, sebelum perdamaian pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlangsung. Tetapi yang jelas sekarang terlihat adalah “tanda penindasan” pemerintahan yang tengah berlangsung. 

Pemandangan sosial ekonomi warga disini hampir mirip dengan negeri jajahan. Anggota rombongan kami sering membandingkan keberadaaan warga kampung Alue Tingkeum dengan para penguasa negeri ini yang kesejahteraannya sangat jauh berbeda.

Kampung Alue Tingkeum ini hanya sepuluh kilometer jaraknya dari ibu kota kecamantan Lhoksukon, Aceh Utara, tetapi kampung ini menyandang status kampung tertinggal, atau mungkin lebih tepat kalau kita sebut kampung yang sengaja ditinggalkan, tak ada perhatian eksekutif yang katanya “baik hati” saat menjelang pemilu saja. Tidak ada sekolah dasar di kampung ini, jalan menuju kampung ini pun sulit dilalui dan becek di saat hujan. 

Di kampung ini kami kesulitan mendapatkan air bersih, jaringan PDAM juga tidak ada. Warga disini harus membeli lima ribu rupiah air bersih per jerigen dari penjaja air. Air sumur warga berwarna kuning, bau dan asin. 

Kami keluar dari mobil, dan orang-orang kampung menghampiri. Para lelaki masih memanggul cangkul di pundak. Saat menghampiri kami, mereka sedang menuju jalan pulang ke rumah setelah seharian mencangkul di sawah tadah hujan. Sawah-sawah mereka belum di aliri irigasi teknis. Padahal pemerintah setempat sudah sering berjanji akan membangun irigasi di kampung mereka. “Jika musim hujan, sawah-sawah bisa ditanami dan kami mendapatkan panen secukupnya, tetapi jika tidak turun hujan, maka sawah menjadi kering dan kami tidak dapat mencukupi beras selama beberapa bulan.” Keluh seorang warga. 

Saat rombongan kami berbicara tentang dampak negatif pemanasan global, mereka segera pergi. Seorang perempuan kampung memberi tahu bahwa suami mereka sudah jenuh mendengar penjelasan tentang pemanasan global. “Sudah banyak tim dari luar yang datang ke mari dan berbicara tentang iklim global. Itu tidak ada artinya bagi kami, dan kami akan terus hidup seperti ini”, tambah perempuan itu. 

Aku mengamati rombongan kami yang sedang berbicara, tampaknya pembicaraan tim ini tak ada gunanya. Aku mulai mencatat dan mengajukan beberapa pertanyaan dalam benak ku sendiri. “Bagaimana masuk akal rombongan kami bercerita tentang pemanasan global kepada orang-orang di kampung ini, sedangkan kami datang ke sini mengendarai dua mobil double cabin yang boros bahan bakar. Di kota, istri-istri kami juga berbelanja dengan boros, menghidupkan kulkas dan AC selama dua puluh empat jam setiap harinya, membuang lebih dari sepuluh bungkus kantong plastik bekas belanjaan ke dalam keranjang sampah setiap harinya, rombongan kami juga mengisap rokok dan membuang puntungnya di jalan.”

Terlintas dalam benak ku bahwa sangatlah penting memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita sendiri. Rombongan seperti ini tak ada gunanya. Ini hanya akan menjadi tim yang pergi dan pulang dan menyusun laporan akal-akalan yang keliru.

Di kampung Alue Tingkeum ini, aku memetik pelajaran yang berbeda. Aku tidak tahu apakah teman-teman serombongan ku juga dapat mengambil pelajaran. 

Sebaiknya rombongan seperti ini segera kembali ke kota dan mengajak keluarganya masing-masing untuk tidak membeli barang yang kemasan dan bahan dasarnya tidak ramah lingkungan. Pergilah berbelanja ke toko-toko barang bekas yang semua barangnya adalah hasil daur ulang. Tulislah surat kepada produsen barang mewah beberapa alasan mengapa kita menolak membeli dari mereka. Dukunglah para pedagang lokal dan anjurkan kepada toko-toko untuk membeli dari petani dan produsen lokal. Berbelanjalah di pasar petani setempat. Berikanlah pesan bahwa pihak-pihak yang memakai uang kita, seperti Bank, direktorat pajak, dan perusahaan tempat kita membeli sahamnya agar melakukan investasi yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan hidup. Ini akan lebih berdampak bagi bumi yang kita tempati dan memberi pesan yang jelas bahwa kita sendirilah yang harus lebih dulu mengabdikan diri kita untuk menciptakan dunia yang stabil, berkeadilan dan berkelanjutan.

Afrizal Akmal

Kampanye Pelestarian Lingkungan Hidup di Media Online


Menyoroti masalah lingkungan hidup menjadi hal yang menarik bagi saya, apa lagi jika dapat menuliskannya secara popular, kritis, objektif dan etis. Hadirnya jaringan media online (internet), telah memberi ruang lebih luas bagi saya untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan hidup. Berbeda ketika 20 tahun yang lalu ketika akses internet belum dapat di akses secara merata oleh masyarakat luas di tanah air.

Media online atau internet telah memberi sumbangan penting bagi aktifitas saya dalam rangka ikut mendorong pergerakan isu lingkungan hidup dari posisi terpinggirkan ke posisi yang sentral dan menarik perhatian banyak pihak.

Sebagaimana pesatnya perkembangan jaringan internet di tanah air, kini isu lingkungan hidup pun telah menjadi persoalan penting bagi banyak orang, dari semua elemen dan semua sektor. Berbanding terbalik ketika beberapa dekade terdahulu, dimana kelompok atau organisasi lingkungan hidup seringkali dicap sebagai orang-orang “kurang waras” yang hanya ingin menyelamatkan orangutan, monyet, gajah, harimau dan pohon. Kini para pegiat lingkungan hidup semakin diterima dan sangat diharapkan kehadirannya untuk menyelamatkan bumi dan masa depan ummat manusia.

Dimasa lalu, ketika internet belum popular di masyarakat, para pemerhati lingkungan hidup seperti saya sering mengeluh bahwa ruang media cetak atau waktu siaran yang disediakan radio dan televisi sangat terbatas dalam membahas isu-isu kerusakan lingkungan hidup. Tetapi sekarang keluhan seperti itu tidak lagi terjadi. Hadirnya media internet telah memberi ruang lebih luas bagi kampanye lingkungan hidup. Laporan-laporan kerusakan lingkungan hidup menjadi lebih konfrehensif (menyeluruh) dan dapat ditulis banyak orang, tanpa ada kekhawatiran terbatasnya durasi.

Dalam beberapa blog pribadi, saya telah menulis lebih dari 100 artikel yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bayangkan jika 10 persen saja dari pengguna internet di dunia juga menulis tentang lingkungan hidup dari berbagai dimensi, pasti akan memberi dampak yang cukup besar bagi usaha penyelamatan bumi kita.

Media internet, telah mempermudah dan memberi peran yang sangat penting bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam memberi kesadaran publik akan pentingnya upaya memelihara lingkungan hidup, membangkitkan kesadaran menanggulangi masalah lingkungan hidup dan memperbaiki kekeliruan cara pandang. Media internet efektif untuk melibatkan publik dalam perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan.

Seiring pupulernya internet sebagai gaya hidup modern, saat ini ada ribuan bahkan mungkin jutaan topik tentang lingkungan hidup telah ditulis dan dipublikasikan di media internet dalam berbagai sudut pembahasan. Saya berharap bahwa pembahasan masalah lingkungan hidup ini akan terus berkembang seiring berkembangnya pengguna internet di tanah air.

Harapan saya tidak berlebihan, sebab jika dilihat dari Studi yang dilakukan Yahoo! dan TNS pada Desember 2008 lalu menyebutkan bahwa penggunaan internet telah menjadi gaya hidup sehari-hari sebagian orang Indonesia. Studi ini menyimpulkan dari beberapa media informasi yang terbanyak digunakan dalam sebulan terakhir, Internet sudah menduduki tempat kelima dengan jumlah 28 persen. berada dibawah tabloid (33 persen), radio (56 persen), koran (69 persen) dan televisi (100 persen). Internet unggul dari penggunaan cinema atau bioskop (27 persen) dan majalah (24 persen). Bahkan dalam seminggu terakhir, penggunaan internet meningkat 21 persen melebihi tabloid.



Kebohongan Negara dalam Pengelolaan Hutan


Sangat disayangkan bahwa di tengah euforia Green Vission ternyata negara telah melakukan kebohongan dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa sesungguhnya yang tengah berlangsung dalam pengelolaan hutan di negeri ini.

Mari kita analisa apa yang terjadi pada pengelolaan hutan oleh negara; terdapat ketidakpastian terhadap luasan hutan sebagai acuan stakeholder. Ternyata peta kawasan hutan di Indoneisa belum terintegrasi menjadi satu peta tunggal sebagai acuan bersama. Saat ini terdapat empat versi peta hutan dengan skala yang berbeda-beda, selisihnya antara 4 hingga 16 juta hektar. Selisih yang cukup jauh bukan?

Data-data pertanggungjawaban tegakan dari kegiatan pembukaan lahan (land clearing) tidak pernah ada dan proses pelepasan kawasan hutan transmigasi dan pelepasan kawasan hutan melalui revisi tata ruang tidak pernah dijelaskan kepada publik oleh institusi kehutanan. Hal ini berpotensi terhadap pencurian kayu oleh makelar di birokrasi dengan modus berlindung di balik izin pinjam pakai, tukar-menukar kawasan hutan untuk fasilitas umum. Belum ada kelengkapan aturan mengenai inventarisasi tegakan dan pembayaran izin pemanfaatan kayu.

Tidak ada jaminan realisasi pelaksanaan penanaman sesuai tujuan pelepasan dan tidak ada mekanisme pengembalian kawasan hutan yang di lepaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 tahun 2010. Sementara itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa luasan yang ril. Akibatnya, banyak tanah bekas HGU telantar (ditelantarkan oleh perusahaan setelah kayu-kayu hutan ditebang saat land clearing).

Dari segi pelayanan publik, apa yang dinamana dengan prinsip-prinsip good governance ternyata tidak pernah ada dalam melayani publik terkait dengan layanan perpetaan, konfirmasi areal kerja, perizinan pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu informasi dan perizinan. Juga tidak ada standar waktu dan biaya yang jelas dalam pengawasan dan pembahasan perizinan.

Prosedur evaluasi kerja institusi kehutanan sangat lemah dalam perlindungan dan pengawasan hutan. Hal ini terlihat dari penerbitan izin usaha di kawasan hutan produksi terbatas yang berarti adanya indikasi land clearing di hutan alam.

Sistem Informasi Geografis tidak terbangun secara rapi, sehingga masih ada penerbitan “surat hantu” oleh BPN di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Merah Intan, Saree, Aceh Besar untuk membangun Markas Komando Brimob. Tidak ada intensitas pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan.

Biaya reklamasi yang tidak jelas penyetorannya dan denda kerusakan hutan konservasi tidak pernah diketahui publik.

Inilah bukti-bukti permainan kepastian hukum pada kawasan hutan dan kajian sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan pada Kementerian Kehutanan, institusi-institusi negara yang tengah berbohong.

Terbaca jelas ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam UU Nomor 41 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004, SK Menhut Nomor 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009, yang berimplikasi kepada ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

Awan Hitam Pelestarian Hutan Aceh

Catatan ini menyambung penukilan dalam Buku ‘Aceh dalam Kekacauan Ekologi’. Selesai menulis buku itu pada 2009, saya menjadi selalu ingin membuat catatan analitis dinamika dari sebuah pengelolaan hutan Aceh, menuliskan kondisi obyektif dari carut marutnya pengelolaan hutan di negeri yang baru beberapa tahun keluar dari konflik bersenjata.
Implikasi penting bagi pelestarian hutan Aceh saat ini adalah pergeseran alasan pengundulan hutan akibat alasan kemiskinan ke alasan perusahaan. Modus dari perusakan hutan di era ini akan berubah. Orang-orang miskin di desa tidak lagi dominan sebagai pelaku perusakan hutan, pengundulan hutan secara substansial digerakkan oleh industri-industri besar dan globalisasi ekonomi, melalui penambangan timah hitam, penambangan kapur dan bahan baku semen, dan eksploitasi mencari material-material bernilai tinggi lainnya yang menjadi sebab-sebab mengerikan dari hancurnya hutan Aceh.

Ancaman Konversi Hutan Aceh Akan Berlanjut di 2011

-->
Memasuki tahun 2011, Aceh masih rentan terhadap bagi-bagi lahan hutan untuk di konversi. Hal ini terlihat dari paradigma pimpinan di kabupaten kota, dalam hal ini para Bupati yang masih menafsirkan bahwa hutan sebagai kesatuan wilayah administratif. Padahal sejatinya hutan harus dipandang sebagai kesatuan wilayah daerah aliran sungai (DAS).

Kekeliruan cara pandang oleh sebagian besar pimpinan daerah kabupaten kota tersebut akan meningkatkan ancaman kerusakan hutan di tahun 2011, sebab mereka hanya mengedepankan kewenangan terhadap hutan di wilayahnya tanpa memperhitungkan pengaruh ekosistem terhadap wilayah lain.

Untuk itu, maka penting untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya visi Dinas Kehutanan yang ada di provinsi mengenai soal konversi hutan ini.
Dalam mengelola hutan pemerintah daerah perlu didorong untuk selalu memperhatikan kesatuan DAS. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan hutan harus bersifat lintas kabupaten. Untuk itu diperlukan master plan pengelolaan hutan berdasarkan kesatuan DAS. Selanjutnya, setiap kali mengeluarkan kebijakan, pemerintah daerah harus memperhatikan masterplan pengelolaan bersama tersebut.

Saat ini terdapat 105 izin pertambangan yang terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh dengan luas wilayah konsesi ± 484.505 hektar, umumnya berada dikawasan hutan.


Salah satu izin yang banyak merambah hutan adalah Hak Guna Usaha (HGU) dimana hingga tahun 2010 terdapat 201 izin HGU perkebunan dengan luasan mencapai 540.839,955 Ha.

Perlu perubahan yang mendasar terhadap cara pandang hutan oleh semua pihak, terutama para bupati yang mengambil kebijakan di daerah. Jika tidak, maka ancaman konversi lahan hutan akan terus berlanjut di tahun 2011.

Trouble Maker Pengelolaan Lingkungan


Siapakah sesungguhnya pembuat masalah (trouble maker) dalam pengelolaan lingkungan hidup?
Siapa lagi, kalau bukan birokrasi pemerintah yang selalu gemar melempar tanggung jawab dari lembaga yang satu ke lembaga lainnya. Negara yang seharusnya bertanggungjawab mengelola perilaku klolektif melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pada kenyataannya justru menciptakan masalah lungkungan itu sendiri.
Bagaimana perubahan tata nilai bisa dilangsungkan, jika tidak adanya komitmen terhadap nilai-nilai ekologis? Kegagalan birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan skema-skema manajemen lingkungan adalah karena tidak adanya komitmen terhadap nilai-nilai ekologis. Sistem nilai yang ada di dalam birokrasi pemerintahan tersebut tidak sensitif terhadap premis-premis ekologis.
Ekosistem tidak mengenal batas-batas kewenangan sektoral, namun birokrasi pemerintahann selama ini masing harus berkutat dengaan persoalan sektoral. Ini memberi signal bahwa birokrasi pemerintahan belum bisa diandalkan untuk diperankan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup.
Berfungsinya ekosistem tidak pernah mengenal yurisdiksi spasial para pejabat negara, namun disisi lain, pejabat negara tetap saja bersiteguh dengan pemilahan fungsi secara spasial. Selama ini negara mengalami kesulitan untuk mereproduksi nilai-nilai dan mereproduksi etika lingkungan.
Kasus-kasus seperti banyaknya studi AMDAL yang tidak cukup seksama, Para pejabat yang seharusnya mengambil rujukan pada dokumen AMDAL dalam pembuatan keputusan perijinan ternyata tidak terlampau mempedulikan dampak lingkungan dari keputusannya,Negara tidak menyediakan sumberdaya (uang, informasi dan personel) yang memadai untuk memastikan para pengusaha menunaikan janji-janji pengelolaan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen AMDAL.
Kondisi di atas menyiratkan bahwa manajemen lingkungan dikembangkan dengan penghayatan yang sangat tipis, dan sebagai konsekuensinya, tidaklah mengherankan kalau kerusakan lingkungan hampir-hampir tidak terkendali. Ancaman terjadinya krisis lingkungan terus saja berlanjut tanpa henti.
Tidak hanya berhenti disitu, Krisis lingkungan akan memicu krisis sosial. Dalam berbagai manifestasi dan skala, kita telah lama mengetahui bahwa kerusakan lingkungan akan berbuntut kerusakan tatanan sosial. Menggejalanya kerusakan lingkungan senantiasa menyeret konflik lingkungan hidup ke arah yang lebih sulit.
Begitu seterusnya, konflik sosial yang terjadi tidak jarang justru memicu penggunaan sumberdaya alam dan pada gilirannya menghasilkan konflik-konflik sosial yang baru lagi dengan skala konflik yang berskala lebih luas.
Lihatlah benang kusut: Ketika lingkungan tercemar oleh industri, masyarakat menyalahkan perusahaan yang memiliki kegiatan industri. Perusahaan mengelak untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi karena sudah mendapat berbagai ijin yang diminta oleh pemerintah.
Tentu saja, pejabat pemerintah yang dirujuk punya alasan banyak alasan untuk mengelak. Instansi yang menggunakan nomenklatur lingkungan hidup (misalnya: Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) adalah lembaga yang kemungkinan besar akan dituding bersalah. Tetapi, dengan mengacu pada berbagai aturan main yang ada, lembaga-lembaga tersebut tidak bisa dimintai sebagai penanggung jawab satu-satunya, dengan logika bahwa bukan lembaga ini yang memberikan ijin usaha, dan lembaga yang mengeluarkan ijin ini memang tidak secara serius ditugasi untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
Trouble Maker...?