KLH Menjadi Kementerian yang Paling Malas dan Tidak Inovativ

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH) yang diberlakukan 3 Oktober 2009 gagal mengarustamakan kepentingan lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan UU LH. Padahal undang-undang ini telah diberlakukan 3 Oktober 2009.

UU LH No 32 Tahun 2009 mengamanatkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan 20 kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang harus disahkan pada 3 Oktober 2010. Namun, hingga kini belum ada peraturan pemerintah yang disahkan. Ini sangat kontradiktif dengan visi pemerintahan yang ada sekarang. Pengarusutamaan lingkungan telah menjadi visi pemerintahan, tetapi belum terwujud dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Sekali lagi, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam masih gagal memenuhi hak rakyat atas lingkungan yang aman dan ramah bagi mereka. Kementerian Lingkungan hidup tidak terlihat ada tanda-tanda untuk memperkuat posisinya guna menjadi arus utama pembangunan. KLH tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi sejajar dengan kementerian lain untuk mengarusutamakan lingkungan dalam kebijakan pemerintah.

KLH menjadi kementerian yang paling malas dan tidak inovativ. Buruknya pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum dapat ditemukan dari penanganan kejadian yang sering berulang-ulang seperti; lepasnya gas berbahaya H2S (Hydrogen Sulfida) di PT Arun, Lhoseumawe, Aceh, yang menyebabkan 454 KK (2.037 jiwa) masyarakat Gampong Blang jatuh sakit setelah mengalami komplikasi pusing, mual, rasa melayang, batuk-batuk, gelisah, mengantuk, rasa kering, serta nyeri di hidung, tenggorokan dan dada pada 22 April 2009 lalu hingga kini belum jelas konpensasinya. Tak ada usaha permanen agar musibah seperti itu tidak terulang kembali di masa depan.

Bagi penduduk setempat, bagaimanapun, kehadiran PT Arun dan Exxon Mobil itu masih kontroversial: menurut kesaksian mereka, tanah dirampas tanpa kompensasi yang cukup, operasi perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan,walaupun ada penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan pembangunan awal, operasi perusahaaan gas ini telah gagal menurunkan angka kemiskinan yang berada di wilayah sekitarnya. Di atas semua itu, Exxon Mobil dan PT Arun, melalui hubungan mereka dengan TNI, tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan dalam konflik yang melanda Aceh sejak tahun 1970an.(Sumber: Lesley McCulloch, “Greed: The Silent Force of the Conflict in Aceh,” paper tidak diterbitkan, Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003), 4, http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf.).

Rakyat Menjadi Tunggang Langgang
Penanganan Kebocoran gas PT. Arun oleh pemerintah mengabaikan kewajiban negara menjamin keselamatan warga negara. Penanganan itu tanpa arah jangka panjang yang terukur. Masyarakat sekitar Mega industry tersebut dibiarkan hidup di kawasan yang tidak layak huni karena di lokasi hunian warga itu rawan terjadi semburan kebocoran gas berbahaya H2S (Hydrogen Sulfida).

Dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini, pemerintah terus saja meminggirkan persoalan lingkungan hidup warga sekitarnya. Keselamatan rakyat kian terancam karena pemerintah lebih memprioritaskan mega industri nakal dan belum ada tanda-tanda kapan akan diakhiri. Rakyat menjadi tunggang langgan, sementara itu peraturan pemerintah yang memihak belum menjadi kenyataan.

Semoga catatan ini dapat mendorong dipercepatnya pembuatan 20 peraturan pemerintah (PP) yang menjadi kewenangan KLH sebagaimana telah diamanatkan oleh UU LH No.32/2009. Jika tidak, maka rakyat yang terkena dampak lingkungan akan terus menjadi tunggang-langgang di atas tanah mereka sendiri.

0 komentar:

Posting Komentar