RAPBA 2010 Kontradiktif dengan Semangat Aceh Hijau

Mampukah APBA 2010 menjawab kebutuhan kayu terhadap proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010? sebuah pertanyaan penting yang harus dijawab, seiring kebijakan moratorium logging yang sedang berlangsung.

Jawaban atas pertanyaan tersebut pantas ditujukan kepada Gubernur Aceh. Perlu ada kejelasan tentang mekanisme pemenuhan bahan baku kayu legal dalam pengerjaan proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010 tersebut. Jika DPRA juga ikut menyetujui RAPBA 2010 tanpa ada kejelasan mekanisme pemenuhan kayu legal, itu artinya DPRA juga ikut makin menyuburkan praktik illegal logging dalam menjalankan fungsi anggarannya di legislatif. Sebagai catatan, terdapat 40 proyek dengan nilai anggaran Rp 1,03 triliun yang membutuhkan bahan baku kayu di dalam RAPBA 2010.

Nilai tersebut belum termasuk nilai anggaran dari proyek-proyek sarana dan prasarana yang membutuhkan bahan baku kayu yang akan dikerjakan melalui anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota tahun 2010. Konsekwensi dari kondisi di atas akan mendorong pihak rekanan untuk mencari sendiri kebutuhan kayunya dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut melalui mekanisme pasar illegal. Ini sangat kontradiktif dengan semangat membangun Aceh Hijau.

0 komentar:

Posting Komentar