Markas Serdadu di Rimba Tuhan


Gerakan masyarakat untuk melawan penindasan dan protes terhadap pendudukan tanah oleh serdadu merupakan reaksi rakyat atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh interpensi Negara dibawah imperium pemerintahan terdahulu yang represif dan otoriter. Selain itu, aksi rakyat juga diinterpretasikan sebagai strategi cerdas rakyat dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan politik di era damai.


Adalah hal yang sangat memilukan, ketika membaca koran pagi dan menemukan berita tentang warga yang kecewa karena tidak berhasil menjumpai pejabat untuk menanyakan ganti rugi tanah mereka. Geram sekaligus sedih ketika masih ada rakyat di negeri ini yang masih dilecehkan hak-haknya atas tanah milik mereka.

Ternyata penderitaan rakyat jelata, belum menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di negeri ini. “Dari pagi kami sudah menunggu di emperan kantor Bupati untuk menjumpai Bapak Asisten I, tapi hingga siang tidak berhasil kami jumpai”, ujar seorang warga yang dipanggil Man. (Baca: Terkait Ganti Rugi Tanah, Warga Mane Gagal Temui Pejabat Pidie, HA/10/6/2009).

Menurut warga, ganti rugi yang dilakukan pemerintah terhadap tanah yang sekarang sudah dibangun Kompi E 113 Jaya Sakti, tidak tepat sasaran. Bahkan banyak pemilik yang tidak mendapakatkan ganti rugi.

Betapa Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, telah diterjemahkan secara keliru. Dalam pasal 1 ayat [2], yang dimaksud dengan sumber-sumber agraria adalah seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia yang dimaksud adalah seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia (UUPA pasal 1 ayat [1]).

Ayat-ayat dalam pasal itu seharusnya dimengerti dan disimpulkan bahwa; masyarakat sebagai salah satu elemen dari rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilikan dan penguasaan atas tanah. Untuk memayungi hak pemilikan dan penguasaan atas tanah oleh masyarakat dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat lapisan bawah serta meminimalisir timbulnya sengketa tanah yang seringkali berujung pada konflik.

Terkait dengan persoalan tanah warga desa Mane yang diduduki serdadu Indonesia; Selain menyentuh asas legalitas atas tanah juga berimbas kepada persoalan sosial, politik dan ekonomi yang melingkupi pemilikan dan penguasaan atas tanah.

Secara pragmatis, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang lalu, telah membuka ruang bagi rakyat Aceh untuk menyuarakan aspirasinya. Tidak lama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman itu, aksi menuntut kembali hak kepemilikan tanah mulai terjadi di Aceh dimana terdapat penguasaan tanah yang luas oleh serdadu di era konflik GAM dengan serdadu Indonesia.

Beberapa kasus, seperti tanah masyarakat desa Mane Aceh Pidie yang berubah menjadi Kompi Senapan E Batalyon 113 merupakan sebagian kecil konflik terbuka yang pada saat kejadiannya dapat ditekan secara efektif melalui kekerasan oleh serdadu. Rakyat kehilangan sarana produksi mereka yang paling penting, yaitu tanah.

Sebagian besar konflik tanah hutan yang lain terpaksa terpendam bagai bom waktu, seperti kasus penyerobotan tanah Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan di Seulawah, Aceh Besar, untuk pembangunan Markas Komando Brimob, yang titik letusnya menunggu melonggarnya cengkraman dan tekanan imperium yang tengah berlaku.

Sungguh tidak wajar; tanah yang pada awalnya diperjuangkan mati-matian dengan taruhan harta benda dan nyawa itu, pada akhirnya dilepaskan begitu saja. Apa sesungguhnya makna tanah bagi rakyat dan Negara saat ini - jika sangat mudah berpindah tangan. Masihkah tanah dimaknai sebagai warisan “endatu” (nenek moyang) atau hanya komoditas semata?
Kusutnya persoalan pertanahan terjadi karena kebijakan pertanahan selalu berganti-ganti seiring pergantian rezim penguasa. Disatu sisi, pemerintah menjadikan Undang-undang Pokok Agraria 1960 sebagai landasan hukum yang sah terkait persoalan pertanahan, namun disisi lain, banyak kasus pertanahan ditangani berbeda dan melenceng dari semangat undang-undang itu. Sikap “busuk” inilah yang kemudian membuahkan sengketa tanah yang tak jarang berbuntut kekerasan.

Berapa banyak sengketa tanah dan kekerasan yang terjadi sepanjang periode imperium terdahulu? Tidak ada data yang benar-benar akurat untuk menjawab pertanyai itu. Sampai sekarang, persoalan-persoalan konflik pertanahan belum dipandang sebagai persoalan yang mendasar dalam pembangunan (Baca: Berawal dari Tanah).
Buruknya komitmen politik pemerintah dalam mewujudkan reformasi pertanahan mendesak gerakan rakyat untuk mampu memiliki posisi tawar dengan pemerintah. Jadi jangan salahkan rakyat kalau terpaksa melawan, sebagai balasan atas perlakuan Negara atas mereka.

Dari Kebun Rakyat Menjadi Kompi Senapan
Pada awalnya tanah warga desa Mane adalah rimba belantara yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berladang. Masuknya program pemerintah untuk tanaman industri PLPTI pada tahun 1982 merupakan awal bencana sengketa. Lahan masyarakat tersebut dialih fungsi menjadi perkebunan kopi. Pada saat itu, beberapa orang warga Mane mengantongi sertifikat atas tanah tersebut dan yang lainnya masih tanpa serifikat. Namun karena didera oleh gagal panen, akhirnya masyarakat mengolah kembali lahan tersebut dengan tanaman holtikultura. Kemudian imperium pemerintah yang berkuasa pada masa itu mengusik kembali keberadaan masyarakat dalam pemilikan dan pengelolaan tanah tersebut, dan mengalih fungsi tanah menjadi lahan bagi tempat tinggal dan usaha transmigrasi. Pemerintah dibawah dukungan serdadu memasok sebanyak mungkin transmigran dari pulau jawa ke Mane di tahun 1993.

Namun, transmigran yang direkayasa untuk menetap selamanya dilahan tersebut satu per satu meninggalkan lokasi transmigrasi pada tahun 1998 dan menjual lahan tersebut kepada pemilik semula dan juga kepada pihak lain - disaat konflik yang semakin meruncing antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan serdadu Indonesia.

Pada tahun 2004; dalam suasana yang semakin darurat, tanpa ada proses ganti rugi; lahan seluas 10 hektar milik masyarakat Mane dan ditambah sekitar 25 hektar lahan masyarakat sekitarnya yang merupakan milik 40 orang warga, dikuasi oleh Kompi Senapan E Batalyon 113.
Sampai saat ini, usaha-usaha damai yang dilakukan warga dalam mencari kepastian hukum atas tanahnya tetap saja tidak membuahkan hasil yang mereka inginkan.

Kenapa aparat pemerintah daerah begitu ”memble” dalam mensikapi persoalan rakyatnya sendiri? Kenapa tidak ada tindakan yang benar-benar rasional untuk membela hak para petani? Sudah matikah ”sensitifitas” orang-orang yang ada di institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pintu legalitas pertanahan di Indonesia? Dimana tanggung jawab pemerintah daerah, pihak PLPTI, dan Kompi Senapan E Batalyon 113 atas kasus ini? Masih adakah setitik niat baik dari institusi pemerintah seperti bupati dan camat bahkan DPRA dalam menyelesaikan konflik tersebut? Masih kita tunggu jawabannya.

Tanah, sepanjang sejarahnya adalah persoalan mendasar bagi rakyat kita. Usaha untuk bisa memperoleh kembali tanah agar tetap bisa hidup telah mendorong rakyat untuk mengorganisasikan diri (Baca: Tuntut Ganti Rugi Tanah Warga Pidie Demo Gubernur).
Perlawanan atau perjuangan warga desa Mane, Aceh Pidie adalah salah satu contoh kalau rakyat tani kita mampu mengorganisasi diri menuntut kembali tanah milik mereka. Tetapi sayangnya, perlawanan rakyat yang terorganisasi itu belum membawa kita kepada suatu pemahaman objektif mengenai klaim-klaim atas sumber daya yang sesungguhnya.
Perjuangan untuk mendapatkan tanah serta strategi dan kepentingan penguasaannya adalah sesuatu yang dalam lingkup kehidupan “pak tani kita”perlu mendapat perhatian semua pihak.

Dari Taman Hutan Raya Menjadi Markas Komando
Awal September 2006, gagasan membelah belantara Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan disepakati dalam sebuah kesepakatan awal antara Kepala Kepolisian RI, Jendral Sutanto, dengan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Kuntoro Mangkusubroto. Lebatnya hutan pinus segera disulap menjadi Markas Komando Brimob. Pembangunan Markas Komando ini pun sepenuhnya ditanggung APBN senilai Rp 23 Miliar, yang mengalir melalui pos budget BRR.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Besar yang merasa gerah atas pembangunan itu, melayangkan surat keberatan dan meminta Kepala Kepolisian Daerah segera menghentikan proyek tersebut. Pemda dan Menteri Kehutanan yang pernah meninjau lokasi tersebut juga tidak memberikan izin.

Melalui surat tanggal 16 Agustus 2006, Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan pembangunan Markas Brimob itu harus segera dihentikan karena melanggar Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Di luar protes resmi, desakan penyetopan proyek di rimba Tuhan ini pun datang dari para penggiat lingkungan.

Ajaibnya, Kepolisian telah mengantongi sertifikat Hak Guna Pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Sertifikat hantu” itu, entah bagaimana asal usulnya; memberi hak kepada Kepolisian untuk memanfaatkan kawasan tersebut.

BPN pun dipanggil DPRA dan mempersilahkan Dinas Kehutanan dan Bapedalda untuk membuat kajian. Setelah beberapa lama, kasus sengketa ini mengambang, seolah hilang ditelan bumi. Sejumlah LSM kemudian lebih memilih untuk bungkam tak bergeming, Kajian Bapedalda pun tak jelas juntrungannya sampai sekarang. BPN dan Dinas kehutanan lepas tangan, seolah-olah tak terjadi apa-apa.

Kasak-kusuk gugatan terhadap sengketa Tahura ini hanya hangat diawalnya saja, kini di hamparan hutan yang luas itu telah telah berdiri kokoh Markas para serdadu. Pertanyaannya; Seberapa kuatkah aturan-aturan hukum di negeri ini, jika berhadapan dengan kepentingan para serdadu?

Kritik atas ketidak pedulian terhadap aspek ekologis yang ditimbulkan, bukan sepenuhnya kita tujukan kepada para pemain di dalam institusi-institusi formal Negara. Akan tetapi “otokritik” juga pantas kita tujukan kepada pemain di luar, yaitu organisasi non pemerintah/LSM. Mengapa sepi?


0 komentar:

Posting Komentar