Tahura Tak Terurus, Visi Aceh Green Ditelanjangi

Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan di Saree, Aceh Besar, tidak terurus. Para penebang bebas menebang pohon-pohon pinus tanpa ada pengawasan seolah menelanjangi visi Aceh Green.

Ini sebuah tamparan dan menjadi pertanyaan penting terhadap kemampuan Pemerintahan Aceh dalam mengawasi sebuah proyek hutan jutaan dolar untuk menjamin investasi REDD yang bertujuan untuk meningkatkan jasa hutan dan memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Realitas di atas telah memberikan ruang asumsi kepada publik bahwa masalah yang berhubungan dengan tata kelola yang buruk, penegakan hukum yang lemah, dan korupsi atau suap tidak pernah diselesaikan. Beginilah kredibilitas dan efektifitas strategi REDD di sebuah negeri yang sedang berusaha untuk berdagang. Huhh!!

Sumber Daya Alam Aceh dalam Sejarah Penguasaan yang Menjajah

Aceh memiliki sejarah panjang perebutan sumber daya alam, dari zaman kolonial sampai sekarang. Sumber daya alam Aceh tidak hanya menjadi lahan korupsi, tetapi juga memicu kekuasaan yang menjajah dalam bentuk kebijakan yang diatur secara formal oleh Negara. Negara telah begitu jauh merambah hak terhadap

KLH Menjadi Kementerian yang Paling Malas dan Tidak Inovativ

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH) yang diberlakukan 3 Oktober 2009 gagal mengarustamakan kepentingan lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan UU LH. Padahal undang-undang ini telah diberlakukan 3 Oktober 2009.

UU LH No 32 Tahun 2009 mengamanatkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan 20 kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang harus disahkan pada 3 Oktober 2010. Namun, hingga kini belum ada peraturan pemerintah yang disahkan. Ini sangat kontradiktif dengan visi pemerintahan yang ada sekarang. Pengarusutamaan lingkungan telah menjadi visi pemerintahan, tetapi belum terwujud dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Sekali lagi, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam masih gagal memenuhi hak rakyat atas lingkungan yang aman dan ramah bagi mereka. Kementerian Lingkungan hidup tidak terlihat ada tanda-tanda untuk memperkuat posisinya guna menjadi arus utama pembangunan. KLH tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi sejajar dengan kementerian lain untuk mengarusutamakan lingkungan dalam kebijakan pemerintah.

KLH menjadi kementerian yang paling malas dan tidak inovativ. Buruknya pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum dapat ditemukan dari penanganan kejadian yang sering berulang-ulang seperti; lepasnya gas berbahaya H2S (Hydrogen Sulfida) di PT Arun, Lhoseumawe, Aceh, yang menyebabkan 454 KK (2.037 jiwa) masyarakat Gampong Blang jatuh sakit setelah mengalami komplikasi pusing, mual, rasa melayang, batuk-batuk, gelisah, mengantuk, rasa kering, serta nyeri di hidung, tenggorokan dan dada pada 22 April 2009 lalu hingga kini belum jelas konpensasinya. Tak ada usaha permanen agar musibah seperti itu tidak terulang kembali di masa depan.

Bagi penduduk setempat, bagaimanapun, kehadiran PT Arun dan Exxon Mobil itu masih kontroversial: menurut kesaksian mereka, tanah dirampas tanpa kompensasi yang cukup, operasi perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan,walaupun ada penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan pembangunan awal, operasi perusahaaan gas ini telah gagal menurunkan angka kemiskinan yang berada di wilayah sekitarnya. Di atas semua itu, Exxon Mobil dan PT Arun, melalui hubungan mereka dengan TNI, tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan dalam konflik yang melanda Aceh sejak tahun 1970an.(Sumber: Lesley McCulloch, “Greed: The Silent Force of the Conflict in Aceh,” paper tidak diterbitkan, Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003), 4, http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf.).

Rakyat Menjadi Tunggang Langgang
Penanganan Kebocoran gas PT. Arun oleh pemerintah mengabaikan kewajiban negara menjamin keselamatan warga negara. Penanganan itu tanpa arah jangka panjang yang terukur. Masyarakat sekitar Mega industry tersebut dibiarkan hidup di kawasan yang tidak layak huni karena di lokasi hunian warga itu rawan terjadi semburan kebocoran gas berbahaya H2S (Hydrogen Sulfida).

Dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini, pemerintah terus saja meminggirkan persoalan lingkungan hidup warga sekitarnya. Keselamatan rakyat kian terancam karena pemerintah lebih memprioritaskan mega industri nakal dan belum ada tanda-tanda kapan akan diakhiri. Rakyat menjadi tunggang langgan, sementara itu peraturan pemerintah yang memihak belum menjadi kenyataan.

Semoga catatan ini dapat mendorong dipercepatnya pembuatan 20 peraturan pemerintah (PP) yang menjadi kewenangan KLH sebagaimana telah diamanatkan oleh UU LH No.32/2009. Jika tidak, maka rakyat yang terkena dampak lingkungan akan terus menjadi tunggang-langgang di atas tanah mereka sendiri.

Save Our Planet dengan ‘Budaya Reparasi’

-->
Betapa cara berpikir masyarakat global telah diracuni dengan ‘bangunan komoditi’ sebagai cara untuk menciptakan kekacauan didalam hubungan sosialnya. Masyarakat kapitalisme telah terbangun begitu rapi dan mendorong strategi-strategi persaingan dalam gaya hidup antar kelas dan golongan. Ada fobia terhadap sesuatu yang sudah dipandang usang atau sering diistilahkan ‘ketinggalan zaman’. Kemudian dibangunlah logika budaya yang baru, yaitu berupa persaingan gaya hidup, hasrat memiliki yang berlebihan dan percepatan produksi dengan dalih efisiensi.


Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang dibangun untuk memberikan totalitas kepercayaan kepada mekanisme pasar dalam menentukan arah pertumbuhan. Tidak bisa dibantah lagi bahwa negeri ini sedang mengendarai ‘kenderaan kapitasilme’ melalui peraturan-peraturan negara yang ‘melacurkan’ diri kepada pasar bebas. Salah satu konstruksi utama dari mekanisme pasar bebas adalah agar pertumbuhan terus berlangsung, industri-industri terus dipacu untuk berproduksi dan orang-orang didorong untuk terus-menerus menjadi konsumen sejati dengan pola hidup konsumtif.

Di dalam frame pembangunan yang seperti ini, kebutuhan-kebutuhan artifisial yang sebenarnya tidak esensial terus saja diproduksi. Prestise, status dan simbul-simbul adalah bentuk hasrat yang sudah terbangun secara sosial dan menggurita. Hal ini telah mendorong meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam, menguras habis setiap tetesan energi yang dikandung bumi melalui mitos-mitos pertumbuhan yang sekarang getol ‘didewakan’.

Kondisi ini membawa bumi yang kita tempati kepada suatu ancaman ekologis, dimana realitas menunjukkan bahwa bumi tidak mampu lagi menampung laju gerusannya, yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan bagi manusia itu sendiri.

Untuk memperbaiki kondisi diatas - rasa-rasanya hampir tidak mungkin, sebab laju kerusakan melebihi usaha untuk memperbaikinya. Namun demikian masih ada sedikit harapan untuk memperlambat global collapse dengan membangun ‘counter life style’ (gaya hidup tandingan).

Masa depan bumi ditentukan oleh kebijakan manusia yang bisa berpikir ‘holistik’ dengan melihat segala sesuatu di dalam keseluruhan, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah-pisah. Yang diperlukan sekarang adalah kehidupan yang harmonis dan seimbang. Lebih tepatnya adalah gaya hidup yang berorientasi kepada keseimbangan material dan spiritual. Prinsip ‘equalibirium’ (keseimbangan) harus dijadikan tumpuan dalam menyusun sebuah masa depan masyarakat bumi yang lebih baik.

Konsep ‘Khalifah Fil Ardhi, yang memuat ajaran-ajaran tentang keserasian, keseimbangan dan kemakmuran bersama (keadilan) merupakan ajaran mengenai ‘save our planet’ yang perlu dihidupkan kembali. Hidup harus dimaknai tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga perlu diperkaya dengan kebutuhan spiritual.

Sekarang saatnya untuk membangun kesadaran ummat manusia bahwa gaya hidup masa depan yang lebih baik adalah gaya hidup yang mengajarkan bagaimana kita membeli sesedikit mungkin dan secara kreatif cobalah untuk ‘mereparasi’ sesuatu untuk kebutuhan-kebutuhan kita, ketimbang membeli yang baru. Keluarlah dari gaya hidup artifisial konsumerisme semu.

Kepada teman-teman yang sekarang duduk di legislatif dan eksekutif perlu kita katakan, “Bung, ‘budaya reparasi’ perlu diberi tempat dan tuangkanlah ini ke dalam formal kebijakan yang anda rancang di masa-masa lima tahun anda menjabat, demi hidup yang lebih arif dan manusiawi. Demi membangun masa depan bersama yang lebih adil.

Hari Bumi, Sebuah Refleksi

-->
Bagi aktivis lingkungan hidup, hari bumi merupakan salah satu agenda rutin yang dirayakan setiap pertengahan tahun. Kecemasan terhadap dampak degradasi lingkungan hidup telah membawa manusia pada suatu kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam.

Akan tetapi, perbedaan visi dan kepentingan seringkali menempatkan masalah ini dalam figura yang problematis. Kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek dari golongan tertentu masih dipertentangkan dengan kepentingan pelestarian ekologi. 

Akibatnya, agenda pelestarian alam yang berdimensi jangka panjang seringkali terabaikan.
Lalu bagaimana sebenarnya merefleksikan secara tepat peringatan hari bumi agar bisa memberi warna yang menarik pada isu-isu kerusakan alam. Apakah hari bumi yang sering bersifat perayaan telah direfleksikan kedalam pikiran dan tingkah laku kita yang merayakannya?

Sangat menarik apa yang disampaikan teman Andri Sofda dalam blognya, “jadilah individu yang peduli. Memperingati hari bumi bukanlah semata pada tingkat kegiatan seremonial semata, namun harus kita maknai arti pentingnya bentuk kepedulian kita dalam kehidupan sehari-hari. berpartisipasi dalam even-even serupa bukan berarti kita telah amat peduli pada planet bumi ini, karena ideologi sekelompok orang atau individu-individu itu akan tercermin dari kesehariannya.”

Selamat HARI BUMI, semoga kita tidak terjebak dalam jaring nihilisme yang bersifat ‘perayaan saja.’ Sebuah refleksi yang penting untuk dimaknai oleh penghuni bumi.

Komunitas Berpagar Tinggi

Ada sesuatu yang sedang berlangsung di kota ini. Eksistensi yang tak rapi, kontras dan Janggal. Perumahan baru yang berpagar ataupun perubahan dari Gampong kota menjadi komunitas Gampong berpagar tinggi ternyata telah menjadi sebuah kecendrungan untuk mendefinisikan identitas

Berharap “Kewajaran” Pada Perkembangan Gampong. Mungkinkah?

-->
Leupah lé ka program trök u gampong, tapi peue nyang kana hase? Coba lihat intensifikasi pertanian dengan paket-paket subsidi pemerintah, dari kredit dengan bunga rendah, bibit unggul, pestisida, pupuk dan lain-lain; Hanya petani yang memiliki tanah yang luas (ureung kaya gampong), yang menjadi lebih bisa berkembang, ketimbang petani yang sehari-harinya memang bergelut dengan lumpur. Jadi bisa dikatakan bahwa hanya beberapa elit gampong yang segera tumbuh menjadi agen pembangunan di gampongnya – yang lain, tidak. Ureung kaya gampong-lah yang sesungguhnya diuntungkan dengan skema pembangunan yang ada.


Asumsi dasar dari program yang dilaksanakan di gampong sering kali berorientasi kepada faktor teknis, seakan-akan ada pembenaran bahwa kelangkaan pangan dan stagnasi sektor pertanian dalam memproduksi pangan disebabkan oleh faktor teknis. Dengan demikian, maka gampong harus menerima migrasi teknologi dan menyingkirkan teknologi-teknologi lokal. Akibatnya, lapangan kerja bagi rakyat di gampong menjadi menyempit.

Pertanyaannya adalah; apakah pembangunan gampong yang demikian dapat memperkuat rakyat di gampong dan meningkatkan langkah perbaikan bagi kehidupan mereka? Bukankah realitas seperti itu hanya lebih dapat dipandang sebagai upaya menempatkan gampong hanya sebagai basis logistik stabilitas politik kota?

Pembangunan daerah yang selalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, ternyata juga telah mengabaikan pemerataan, sehingga gagal dalam mendorong laju perkembangan gampong. Buahnya adalah kemiskinan dan kesenjangan yang disembunyikan dengan data-data palsu, seakan-akan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah mengurangi jumlah mereka yang melarat.

Fakta di atas, telah membawa implikasi yang luas terhadap terjadinya pemerasan yang berlebihan yang pada ujungnya semakin memperlemah posisi gampong pada keterbelakangan. Memeras kekayaan alam yang ada di gampong, sementara asset dan sumber daya gampong lebih banyak pergi ke luar. Ini tidak menjadikan warga gampong menjadi lebih maju, tetapi sebaliknya. Rakyat gampong mengalami serba kekurangan dalam kelimpahan sumber daya alamnya. Tiköh mate lam kröng padé.

Puga Gampong deungon Martabat

-->
Membangun gampong, lagey cet langet. Pembangunan gampong seolah-olah telah menjadi instrumen penting dengan harapan membawa dampak luas pada kehidupan masyarakatnya. Padahal, proses pembangunan gampong yang tengah berjalan pada kenyataannya tidak menjadikan gampong berubah dan berkembang menjadi lebih baik, malah sebaliknya – tak bermakna.

Kota, Aku dan Kamu


Kota ini dipenuhi orang-orang bersih yang kotor
Dan orang-orang kotor yang bersih
Menjanjikan kemewahan berlebih bagi sebahagian penghuninya
Bagi sebahagian lainnya, kota ini bukanlah tempat yang ramah
Kota ini ada melalui perlawanan
Konflik
Model
Gaya hidup
Reprentasi kekuasaan dominan
Merebut lahan melalui reproduksi aturan
Sebagai bentuk sumber daya kekuasaan
Gejala sosio patologis mulai menonjol
Kekayaan dan kekuasaan didukung birokrasi yang ketat
Si miskin membangun pemberontakan proletar
Orang-orang dipengaruhi proses modernisasi semu
Bagaimana reaksi mu kawan?
Menjadi pertanyaan dalam upaya memahami dinamika
Yang tengah berlangsung “tanpa ampun”.

RAPBA 2010 Kontradiktif dengan Semangat Aceh Hijau

Mampukah APBA 2010 menjawab kebutuhan kayu terhadap proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010? sebuah pertanyaan penting yang harus dijawab, seiring kebijakan moratorium logging yang sedang berlangsung.

Jawaban atas pertanyaan tersebut pantas ditujukan kepada Gubernur Aceh. Perlu ada kejelasan tentang mekanisme pemenuhan bahan baku kayu legal dalam pengerjaan proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010 tersebut. Jika DPRA juga ikut menyetujui RAPBA 2010 tanpa ada kejelasan mekanisme pemenuhan kayu legal, itu artinya DPRA juga ikut makin menyuburkan praktik illegal logging dalam menjalankan fungsi anggarannya di legislatif. Sebagai catatan, terdapat 40 proyek dengan nilai anggaran Rp 1,03 triliun yang membutuhkan bahan baku kayu di dalam RAPBA 2010.

Nilai tersebut belum termasuk nilai anggaran dari proyek-proyek sarana dan prasarana yang membutuhkan bahan baku kayu yang akan dikerjakan melalui anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota tahun 2010. Konsekwensi dari kondisi di atas akan mendorong pihak rekanan untuk mencari sendiri kebutuhan kayunya dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut melalui mekanisme pasar illegal. Ini sangat kontradiktif dengan semangat membangun Aceh Hijau.

Mengenang Kasim Arifin, Aktivis Bersandal Jepit

Suatu pagi di persimpangan jalan, sebuah botol aqua dicampakkan ke jalan dari celah kaca mobil yang setengah tertutup. Oops…, tiba-tiba dari arah belakang seseorang berbecak dayung turun dan memungut botol yang sudah kosong itu, lalu melemparkannya kembali ke dalam bak sampah yang setengah miring di atas trotoar.
Aku terkesima.

Aku tersadar, bahwa orang seperti itu penting dan kita perlukan. Mataku tertuju pada sandal jepitnya. Sandal jepit kesederhanaan yang mambawa aku mengenang kembali seorang aktivis sejati yang pernah “hilang” di Waimital, Pulau Seram, Maluku kembali ke IPB dengan kisah suksesnya membantu petani transmigran yang miskin. Dia adalah seorang Mohamad Kasim Arifin, yang meraih keberhasilan dengan swadaya.

Pesona kesederhanaan Kasim Arifin itu pula yang telah mengoyak-ngoyak nurani seorang penyair ternama Taufik Ismail. Begitu melihat dirinya sendiri, seorang dokter hewan yang hanya bersyair-syair saja kerjanya (begitulah diakuinya dalam sajaknya untuk mengenang Mohamad Kasim Arifin), ia merasa perlu menyembunyikan wajahnya menyembul di kali Ciliwung. Kasim yang hidupnya tak gemerlapan itu membuatnya merasa malu dan bersalah. 

Mohamad Kasim Arifin, mahasiswa IPB yang selama 15 tahun mengabdi di Waimital, Pulau Seram, lahir 18 April 1938 di Langsa, Aceh Timur. Dia adalah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1964 Kasim dikirim oleh fakultasnya untuk menjalani program "Pengerahan Tenaga Mahasiswa" (semacam Kuliah Kerja Nyata sekarang) selama beberapa bulan di Waimital, dengan tugas memperkenalkan program Panca Usaha Tani. Namun yang terjadi malah ia begitu terlibat dengan pengabdiannya mengajar para petani setempat bagaimana meningkatkan hasil tanaman dan ternak mereka. Akhirnya ia lupa untuk pulang dan menyelesaikan skripsinya. 

Kasim menolong masyarakat desa untuk menjadi mandiri. Bersama-sama ia membuka jalan desa, membangun sawah-sawah baru, membuat irigasi, dan semua itu dilakukannya tanpa bantuan satu sen pun dari pemerintah. Masyarakat setempat sangat menghargai kesederhanaan, kedermawanan dan tutur katanya yang lembut. Oleh masyarakat setempat, ia disapa sebagai Antua, sebuah sebutan bagi orang yang dihormati di Maluku. 

Orangtuanya meminta agar Kasim segera pulang namun permintaan itu tidak dihiraukannya. Demikian pula panggilan sekolahnya, bahkan rektor IPB sekalipun, Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasution, tidak dipedulikannya. Panggilan ketiga sekolahnya yang disertai oleh utusan khusus Rektor IPB, yaitu sahabatnya sendiri, Saleh Widodo, akhirnya berhasil menggerakkan Kasim untuk pulang dan menerima gelar insinyur pertanian istimewa, bukan karena ia berhasil mempertahankan skripsinya dalam sebuah ujian, melainkan karena ia telah menunjukkan baktinya selama 15 tahun tanpa pamrih dan gaji. 

Kasim biasanya hanya bersandal jepit. Tapi pada hari wisuda itu, 22 September 1979 itu ia mengenakan jas, dasi dan sepatu, sumbangan teman-temannya, yang cuma membuatnya kegerahan. Taufiq Ismail, penyair Indonesia terkemuka yang juga teman kuliah Kasim, menghadiahinya dengan sebuah puisi yang berjudul: "Syair untuk Seorang Petani dari Waimital, Pulau Seram, yang pada hari ini pulang ke Almamaternya". 

Dalam puisinya, Taufiq menuliskan renungannya:
"Dari pulau itu, dia telah pulang, Dia yang dikabarkan hilang, Lima belas tahun lamanya, Di Waimital Kasim mencetak harapan, Di kota kita mencetak keluhan, (Aku jadi ingat masa kita diplonco Dua puluh dua tahun yang lalu), Dan kemarin, di tepi kali Ciliwung aku berkaca, Kulihat mukaku yang keruh dan leherku yang berdasi, Kuludahi bayanganku di air itu karena rasa maluku, Ketika aku mengingatmu, Sim".

Selesai wisuda Kasim mendapatkan berbagai tawaran pekerjaan, namun yang dilakukannya malah kembali ke desa, ke Waimital. Baru setelah itu, Kasim menerima pekerjaan sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, meskipun hatinya tetap condong untuk mengabdikan keahliannya kepada para petani. Ia pensiun dari jabatannya sebagai dosen pada 1994. 

Pada tahun 1982 Kasim mendapatkan penghargaan "Kalpataru" dari pemerintah untuk jasa-jasanya membangun masyarakat desa dengan wawasan lingkungan hidup. Kasim yang tidak gila pada penghargaan, “membuang” kalpataru itu di bawah kursi dan meninggalkannya begitu saja, hingga akhirnya seseorang mengantarkan kalpataru itu ke rumahnya. 

Kasim menikah dengan Syamsiah Ali, seorang guru Bahasa Indonesia di sebuah SMA di Banda Aceh. Mereka dikaruniai tiga orang anak. Anak sulungnya belajar di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. "Saya terlambat menikah," Kasim mengaku. Tidak mengherankan, karena sebagian hidupnya diabdikannya sepenuhnya bagi masyarakat Waimital. (Sumber rujukan: Hanna Rambe, "Seorang Lelaki di Waimital", Penerbit Sinar Harapan, 1983).

"Dia di Waimital jadi petani/ Dia menyemai benih padi/ Orang-orang menyemai benih padi/ Dia membenamkan pupuk di bumi/ Orang-orang membenamkan pupuk di bumi/ Dia menggariskan strategi irigasi/ Orang-orang menggali tali air irigasi/ Dia menakar klimatologi hujan/ Orang-orang menampung curah hujan/ Dia membesarkan anak cengkeh/ Orang kampung panen raya kebun cengkeh//". Penggalan puisi di atas ditulis Taufiq Ismail pada tahun 1979, menggambarkan sosok Kasim Arifin. 

Kasim selalu memperlihatkan catatan berisi angka-angka laju kerusakan hutan di Indonesia, yang mencapai rata-rata tiga juta hektar per tahun. Lebih detail lagi, Kasim menghitung laju kerusakan hutan per detik, yang menunjukkan angka 965 meter persegi. Aceh saja, laju kerusakan hutannya rata-rata 200.000 hektar per tahun atau 62,23 meter persegi per detik. 

Dengan laju kerusakan hutan yang begitu besar, ternyata rehabilitasi hutan hanya rata-rata 70.000 hektar per tahun. Sementara pertambahan penduduk yang rata-rata tiga juta jiwa per tahun pada kenyataannya justru mempercepat laju kerusakan hutan, bukan memperbesar rehabilitasi hutan. Mengapa rehabilitasi hutan tidak mampu mengimbangi laju kerusakan hutan?. Manusia hanya mengeksploitasi hutan, selebihnya tak banyak yang bisa diharapkan. 

Di usianya yang semakin senja, Kasim masih sempat menelusuri ruas jalan Ladia Galaska, antara Pinding dan Lokop, yang pembangunannya memicu kontroversi. Ia salah seorang anggota tim terpadu yang ditugaskan pemerintah untuk mengkaji ruas jalan yang masih bermasalah itu. 

Meski harus berjalan kaki berkilo-kilo meter keluar-masuk hutan dan perkampungan, Kasim yang memasuki usia 66 tahun (lahir di Langsa, Aceh Timur, 18 April 1938) tidak tampak kelelahan. "Pekerjaan saya memang seperti ini. Tahun 1960-an saya pernah melintasi jalur ini sampai ke Lokop," ungkapnya. 

Seorang Kasim….. telah lama tiada, tetapi sangat pantas untuk dikenang….. 
Naskah ini saya kumpulkan kembali dari berbagai sumber, untuk mengenang Kasim sebagai seorang guru yang luar biasa. (Rujukan utama: Hanna Rambe, 1983).  

[Afrizal Akmal, 2010].