Mission Impossible

Dengan menggunakan ukuran apapun, tampaknya jelas bahwa laju hilangnya hutan cukup mencemaskan. Banyak organisasi yang melaporkan kejadian penebangan liar, tetapi sebahagian besar dari mereka tidak punya kemampuan untuk mengambil tindakan nyata.

Berbagai lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat lokal maupun lembaga-lembaga pemerintah telah mengadakan berbagai workshop untuk membahas isu ini dan mengusulkan berbagai rencana tindakan serta usulan kebijakan. Tetapi forum-forum seperti itu tidak berdampak nyata bagi berkurangnya penebangan liar di lapangan.

Apapun perundang-undangan baru yang diusulkan - jika sistem hukum tidak dapat menegakkannya, maka tidak akan banyak artinya. Pernah juga dibuatkan workshop untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan. 

Workshop-workshop seperti itu ternyata tidak membuat taraf hidup mereka meningkat, malah semakin terpuruk saja. Cara-cara seperti itu keliru, karena sering memandang masalah sosial sebagai masalah personal. Ketika kepada peserta workshop itu ditanyakan, “Apa problem yang paling besar dalam mengembangkan usaha mereka?” Ternyata sebahagian besar dari mereka menjawab, “mereka sering dimintai macam-macam oleh pejabat berwenang ketika mengurusi izin usaha di kantor pemerintahan setempat.” Jadi jelas bahwa kemiskinan mereka sesungguhnya bukanlah masalah personal, tetapi telah menjadi masalah sosial. Karenanya, kita harus melihat masalah ini dari segi sebab-musabab (causes) dan selanjutnya dilihat dari segi akibat-akibat (impacts). 

Mengapa penebangan liar sulit dikendalikan, meski kebijakan moratorium logging telah diberlakukan di Aceh? Mari kita analisa apa yang terjadi pada beberapa tingkatan yang berbeda; Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kebutuhan ekonomi jangka pendek kemungkinan menjadi komponen utama dalam pemikiran sebahagian masyarakat, ditengah kegamangan ekonomi saat ini. 

Realitas bahwa orang-orang disekitar mereka juga bekerja secara illegal, secara tidak langsung telah mempengaruhi mereka yang lain untuk melakukan pekerjaan yang sama. Ketika lebih banyak orang bekerja secara illegal di hutan dan kilang gergajian, maka sumber pendapatan demikian mulai dapat diterima secara sosial. Melemahnya pandangan kolektif dan positif tentang hutan mendorong lebih banyak lagi partisipasi dalam penebangan dan kilang liar. 

Ketika sistem hukum lemah dan ekonomi terpuruk, maka semua proses ini akan menguat, ditambah lagi jika ada rasa kebencian yang kuat terhadap kebijakan pemerintah atas hutan yang mereka anggap tidak adil. Permintaan akan kayu menciptakan permintaan akan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Kemungkinan diraupnya keuntungan menimbulkan permintaan langsung akan kayu dan menyebabkan meningkatnya kapasitas kilang, yang menimbulkan permintaan tambahan akan kayu, merupakan gambara tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi berperan pada tingkat lokal. 

Pada tingkat pengusaha dan penguasa, kemungkinan adanya kolusi tampak jelas. Hal ini karena penguasa mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai perundang-undangan dan peraturan bisa ditegakkan atau bisa saja diabaikan, tergantung kepada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara politis dan bisnis. 

Ketika laba yang didapatkan pengusaha meningkat, pengaruh para pengusaha semakin kuat, sehingga dimungkinkan dilakukannya kerja sama illegal lebih banyak lagi dengan pejabat lokal yang hedonis. Andai saja sistem hukum bisa diperkuat, maka hal diatas mungkin dapat memberi pengaruh sebaliknya, yang menyebabkan penurunan partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal. Dengan demikian maka jumlah kerjasama dan laba illegal akan berkurang, sehingga menyebabkan melemahnya pengaruh pengusaha illegal. 

Sayangnya, sistem hukum di negeri ini sangat lemah. Politik, korupsi dan kolusi memainkan peran penting dalam alokasi kawasan perkebunan. Diperbolehkannya menjual kayu ketika wilayah hutan yang dikonversi ditebang habis untuk penggunaan lain, merupakan daya tarik ekonomi yang sangat menggiurkan dari konversi lahan hutan itu. 

Ada beberapa alasan penyebab terjadinya konversi lahan hutan menjadi kegunaan lain. Namun dalam banyak hal, konversi merupakan akibat langsung dari kebijakan resmi, termasuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Disini diperlukan kolusi untuk mendapatkan akses pada hutan yang sudah dialokasikan untuk penggunaan lain, terutama jika sebahagian besar hutan sudah dialokasikan. 

Kolusi seperti ini sangat gampang terjadi karena kepemilikan lahan di negeri ini jarang diketahui dengan jelas, dan bahkan penyelesaiaan sementara atas konflik lahan mungkin memerlukan negosiasi bertahun-tahun. Untuk melaksanakan aktivitas mereka, para pengusaha membayar upah kepada penduduk setempat. Ketika kegiatan penebangan liar meningkat dan potensi pendapatan menjadi jelas, penerimaan kegiatan illegal oleh masyarakat setempat juga meningkat. 

Masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan liar ini dan melihat bahwa hal itu tetap akan terjadi dengan atau tanpa partisipasi mereka sebab jika penduduk setempat tidak ada yang bersedia karena takut, maka para pengusaha akan membayar sedikit lebih tinggi kepada orang-orang upahan yang jauh dari tempat itu yang memang sangat membutuhkan kesempatan kerja. 

Dalam perspektif bisnis, kepentingan utama bagi bisnis adalah kemungkinan diraupnya laba sebanyak mungkin berkaitan dengan produksi kayu. Secara sederhana, hal ini berarti bisnis harus mempertimbangkan biaya, potensi penjualan, dan risiko yang berkaitan dengan produksi kayu. Jika kegiatan legal harus membayar beberapa jenis pajak, maka kegiatan illegal tidak membayar pajak tetapi membayar suap dan pungutan liar kepada para pejabat, polisi dan militer. Jalur ilegal dipandang lebih menguntungkan karena selain lebih murah, birokrasi illegal ini juga sangat praktis dan cepat dari segi waktu. 

Dengan obyektifitas seperti itu, maka biaya memproduksi satu produk illegal lebih rendah dari pada harga produk legal. Dengan demikian, produk legal tidak akan kompetitif di pasar. Hal ini disebabkan karena harga pasar bagi keduanya cenderung sama. 

Sebagai catatan tambahan, tampaknya sisa-sisa keterlibatan militer dan polisi dalam penebangan kayu liar masih saja terjadi. Mereka yang sudah terbiasa bersekongkol dalam bisnis kayu haram dimasa penguasa terdahulu, saat ini cendrung mendukung penebangan liar - dari pada membatasinya. 

Faktor-faktor ini bergumpal dan membangun kerangka bagi penebangan liar dalam jumlah yang sulit dibatasi. Kasus-kasus kayu illegal yang terjaring petugas terus meningkat dari waktu kewaktu, ini menunjukkan sinyal bahwa penebangan liar di belantara hutan Aceh masih terus saja terjadi dan eskalasinya semakin meningkat sampai hari ini. Sekali lagi, pendekatan penyitaan di hilir tidak akan menghentikan laju kerusakan hutan jika tidak mendapat perhatian di hulu. Impossibility…


0 komentar:

Posting Komentar