Antara Penegakan Peraturan dan Fakta


Pengaturan kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terdapat dalam bagian ketiga tentang pengelolaan sumber daya alam.


Pada Pasal 156, berbunyi: (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat: a. membentuk badan usaha milik daerah; dan b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.
(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
(7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.

Berdasarkan pasal di atas, mungkin saja dapat dipahami bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik yang di darat maupun yang di laut sesuai dengan kewenangannya. Makna ayat ini adalah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berhak, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk sumber daya kehutanan.

Berhak, berarti ia memiliki kekuasaan ke dalam dan keluar terhadap sumber daya alamnya, khususnya sumber daya kehutanan untuk merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengawasi semua upaya tersebut, baik berupa eksplorasi, eksploitasi ataupun budidaya.

Pemerintah Aceh memiliki pula kewenangan untuk melakukan tuntutan/gugatan sehubungan untuk mempertahankan haknya tersebut sepanjang sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban merupakan konsekuensi juridis dari adanya hak. Terhadap hak-hak yang dimiliki Pemerintah Aceh terhadap sumber daya alamnya, maka dibebankan seperangkat kewajiban kepadanya untuk juga merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengawasi keberadaan sumber daya alamnya.

Hak dan kewajiban tersebut saling kait mengkait dan bersatu tak terpisahkan, yang dalam terminologi hukum disebut dengan tanggung jawab.

Lantas sampai dimanakah batasan hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelolan sumber daya alam dimaksud? Adalah pertanyaan yang mesti dijawab dengan “jujur”, bukan dengan “pretensi” tertentu.

Peraturan perundang-undangan baik yang mengatur tentang kewenangan pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kabupaten/kota, yang terdapat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sektoral bidang sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanahan, kelautan, dan lain-lain), perlu dikaji secara menyeluruh.

Bagi badan-badan usaha yang akan mengelolan sumber daya alam di Aceh, di samping harus merujuk pada segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh, juga sekaligus diharuskan berpedoman pada norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lalu apakah benar badan-badan usaha yang mengelola sumber daya alam di Aceh, sama sekali tidak dibenarkan mengesampingkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang notabene posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh?

Jika benar, apakah ketentuan ini tidak pula berarti, bahwa badan-badan usaha tersebut dapat saja mengabaikan atau tidak memperdulikan segala regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh? Apakah karenanya, badan-badan usaha yang mengelola sumber daya alam di Aceh harus mematuhi dan mengikuti semua norma, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh maupun oleh Pemerintah Pusat?

Konsekuensi juridis dari adanya ketentuan dalam ayat (7) Pasal 156 UUPA, yang mengharuskan setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, ataupun budi daya sumber daya alam, termasuk bidang kehutanan di Aceh, “wajib” mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh, merupakan sebuah tantangan nyata bagi kalangan dunia usaha, pemerintah Aceh, maupun bagi kalangan masyarakat lokal di sekitar kegiatan usaha eksploitasi itu.

Carut marut perizinan pengelolaan sumber daya alam masih sangat sering terjadi, seperti diberitakan; sejumlah warga di Kabupaten Aceh Barat mempertanyakan penambangan emas di Kecamatan Sungaimas yang dilakukan sebuah lembaga. Pasalnya disebut-sebut emas yang ditambang di lokasi itu sudah mulai diperjual-belikan, akan tetapi diduga masih belum jelas izin pengelolaan.

Dampak kegiatan pertambangan memang telah memberikan asumsi keuntungan ekonomi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting. Namun tak dapat dipungkiri pula bahwa side effect lain terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup (ecocide) dan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya mereka yakni tanah dan air, adalah sesuatu yang seharusnya juga dihitung (biaya eksternalitas).

Sebuah pelajaran berharga, menggambarkan bagaimana kebijaksanaan pertambangan ditujukan untuk melayani kepentingan investor dan pemerintah serta bagaimana hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya dipinggirkan demi terlaksananya penggalian mineral. Sebagai contoh perusahaan pertambangan yang menyalahgunakan hak-asasi manusia, adalah PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan raksasa emas dan tembaga di Papua yang dimiliki oleh perusahaan asing, Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa, Exxon Mobil untuk Migas di Aceh dan beberapa perusahaan tambang batubara di Kalimantan timur.

Perangkat Hukum Lingkungan Hidup
Berbagai perangkat hukum telah dilahirkan; perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.
Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas dan Bumi, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Qanun maupun Keputusan Gubernur.
Tetapi kenyataannya, penegakan peraturan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sungguh tidak seperti yang diharapkan. Seluas 160 ribu hektar hutan lindung telah berubah menjadi area perkebunan, lahan pertanian kering, semak belukar, dan tanah terbuka (sumber: Siaran Pers Greenomics Indonesia, 8/5/08). Alih fungsi hutan lindung ini secara berangsur-angsur terus meluas tanpa melalui prosedur yang sah.

Beberapa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), seringkali dijadikan ajang tawar-menawar antara pemerintah kabupaten dan pihak-pihak tertentu, seperti investor yang ingin membuka kawasan perkebunan, pertambangan dan infrastruktur.
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) juga sering dikeluarkan oleh lembaga yang tidak kredibel. Padahal Lembaga yang berwenang mengeluarkan amdal harus diakreditasi secara ketat dan amdal yang disahkan pemda harus ada kontrol dari pemerintah pusat.
Salah satu poros penting tidak kredibelnya amdal adalah lemahnya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam mengoreksi amdal. Maka upaya memperkuat KLH perlu juga diupayakan. KLH juga harus didorong untuk menjadi lembaga yang bersih dan berwibawa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari 126 pasal merekomendasikan disusunnya 19 Peraturan Pemerintah dan 9 Peraturan Menteri; Pasal 11 PP Tentang Penyusunan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penetapan Eko-region. Pasal 12 PP Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Pasal 18 PP Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasal 20 Peraturan Menteri (Permen) Tentang Baku Mutu, Air Limbah, Emisi dan Gangguan. Pasal 21 PP Tentang Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 23 Permen Tentang Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Pasal 28 Permen Tentang Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi. Pasal 29 Permen Tentang Lisensi. Pasal 33 PP Tentang AMDAL. Pasal 35 Permendagri Tentang Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. Pasal 41 PP Tentang Izin. Pasal 43 PP Tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup. Pasal 47 PP Tentang Analisis Resiko Lingkungan Hidup. Pasal 51 Permen Tentang Audit Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 48-51. Pasal 53 PP Tata Cara Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 54 PP Tentang Tata Cara Pemulihan Lingkungan Hidup. Pasal 55 PP Tentang Dana Penjaminan. Pasal 56 PP Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 57 PP Tentang Konservasi dan Pencadangan Sumber Daya Alam Serta Pelestarian Fungsi Admosfer. Pasal 58 PP Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bencana ( B3). Pasal 59 PP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 61 PP Tentang Tata Cara Pengendalian Dumping Limbah. Pasal 62 Permen Tentang Informasi Lingkungan Hidup. Pasal 65 Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Pengaduan. Pasal 75 PP Tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 83 PP Tentang Sanksi Administratif. Pasal 86 PP Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Pasal 90 Peraturan Menteri Tentang Kerugian Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting dalam UUPPLH ini (Pasal 15 - Pasal 18), Tata Ruang juga harus memasukkan KLHS sebagai dasar penyusunannya. Namun masih disayangkan, bahwa penetapan kriteria KLHS masih berorientasi kepada pasar bebas, eksploitasi sumber daya alam dan tidak memasukkan kriteria sosial dalam kajian KLHS, yang ada hanya kriteria; Ekonomi, Kebijakan, jasa/layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim yg mengarah kepada penjualan karbon (dagang karbon), potensi keanekaragaman hayati dan dampak resiko lingkungan hidup.

UUPPLH ini tampaknya masih bertekuk lutut kepada keinginan pasar bebas, dimana masih dibenarkan kondisi lingkungan hidup dicemari secara legal (Pasal 20; Pasal 42; Pasal 43) dengan mendapatkan Izin dari Menteri, Gubernur dan Bupati atau yang dikenal dengan Izin Lingkungan (IL). Jadi menurut pasal ini Indonesia dijadikan pembuangan limbah sepanjang ada potensi ekonomi lingkungan hidup yang kemudian akan diatur didalam PP. Sedangkan pelanggaran atas Izin Lingkungan hanya dikenakan sanksi administratif berupa; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan Hidup dan pencabutan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh Menteri, dan kepala daerah. Walaupun sanksi administratif ini tidak membebaskan penanggungjawab usaha untuk bertanggung jawab dalam pemulihan dan pidana (Pasal 76 - Pasal 83). Sementara kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup tidak memasukkan kriteria sosial sebagai salah satu itemnya (Pasal 21). Dumping limbah juga dibenarkan dalam UUPPLH ini yang dilakukan dengan Izin dari menteri dan kepala daerah (Pasal 60; Pasal 61) yang kemudian akan diatur dengan PP.
Pasal 48 – 52, audit lingkungan hidup dilakukan oleh badan independen (auditor) yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha (owner), kecuali jika owner tdk melakukan audit maka Menteri dapat menunjuk auditor independen yang sumber pendanaan auditnya dibebankan kepada owner. Sementara hasil audit wajib diumumkan oleh Menteri, tetapi tidak jelas tujuan diumumkannya kepada siapa. Sistem informasi Lingkungan Hidup (Pasal 62) juga wajib diumumkan kepada publik. Tetapi masih menjadi pertanyaan adalah yang diumumkan kepada publik itu sistem informasinya atau apa? Apakah hasil audit dari perusahaan adalah bagian dari informasi yang juga diumumkan kepada publik?
Pemerintah dan Pemda juga memiliki Hak gugat (Pasal 90) melalui instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu. Tindakan tertentu yang disebutkan disini juga menjadi tidak jelas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan tertentu tersebut, mengingat tidak ada definisi yang jelas tentang tindakan tertentu.

Fakta Penghancuran Rawa Gambut Tripa
Keberadaan rawa gambut Tripa kini banyak mendapat tantangan. Dari 61.803 hektar luas hutan Rawa Tripa, yang tersisa kini hanya 31.410 hektar. Setiap bulannya, lebih dari 30 hektar lahan rawa di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Ada sesuatu yang salah, yang telah dibuat umat manusia ketika berhubungan dengan alam. Kearifan tidak lagi membimbing manusia, yang membimbing justru nafsu dan keserakahan. Kalau kita mau belajar dari tsunami kemarin, rawa yang ada di daerah pesisir Aceh secara alami sebenarnya dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kerugian bencana tsunami.

Alih fungsi Rawa Tripa tidak sesuai dengan kebijakan Kepala Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf tentang Aceh Greenvision, pembangunan kembali Aceh berdasarkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Habitat hidup satwa langka seperti Orangutan Sumatra dan berbagai jenis ikan bernilai gizi tinggi yang ada di Rawa Tripa terancam keberadaannya, termasuk ketersediaan sumber gizi alami bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Ada 15 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang kini melakukan pengeringan lahan gambut secara besar-besaran. Pembangunan drainase menuju ke Samudra Hindia di pantai barat Aceh oleh beberapa perusahaan, mengakibatkan penyusutan permukaan air di lahan gambut tersebut sampai satu meter dari kedalaman 3 meter hingga 5 meter (Data: Ekosistem Lestari).

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Unsyiah, Prof. Dr. Zainal Abidin dalam Round Table Discussion bertajuk “Rawa Tripa”, menyatakan bahwa akar dari semua masalah yang ada muncul karena pemahaman yang keliru terhadap peran, fungsi dan manfaat Rawa Tripa. Selama ini ada pandangan jika Rawa Tripa dibiarkan apa adanya seolah-olah rawa itu menjadi sumber daya alam yang tidak berguna. Kesalahan berpikir seperti itu telah mendorong konversi Rawa Tripa untuk peruntukkan sawit yang dianggap lebih bernilai ekonomis.

Kecurangan HGU
Berbagai laporan investigasi yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat, menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di hampir seluruh kabupaten di Aceh telah merambah hutan lindung dan hutan produksi.
Luas lahan yang digarap oleh 16 dari 54 perusahaan perkebunan yang memegang hak guna usaha (HGU), baik di wilayah hulu maupun hilir Kabupaten itu telah melampaui luas izin yang diberikan, seperti di Kecamatan Seruway, Bendahara, Karang Baru, Banda Pusaka, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, dan Tenggulun. Hal ini, selain berdampak terhadap minimnya pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), juga menyebabkan lahan garapan masyarakat sekitarnya menjadi sempit (Sumber: Siaran Pers LSM Lembah Tari, 27/6/09).

Sejumlah HGU yang ada di Aceh, tidak pernah melaporkan dampak lingkungannya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Konsumsi Kayu Illegal Aceh
Di saat moratorium pembalakan hutan diberlakukan, konsumsi kayu ilegal di Aceh dari tahun 2005 hingga 2008, yang juga digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur setelah tsunami, nilainya mencapai 7,25 triliun rupiah. Lebih dari 200 ribu hektar hutan Aceh atau setara lebih dari tiga kali lipat luas Singapura, rusak akibat pembalakan liar sebagai pemasok kayu-kayu untuk proyek-proyek rekonstruksi Aceh.

Kondisi tersebut merupakan bentuk kriminalitas lingkungan (environmental crime). Fakta di lapangan tak bisa ditutupi, selama rekonstruksi Aceh, kayu-kayu ilegal dari hutan Aceh diperjualbelikan dengan mudah (sumber: Greenomics, disiarkan oleh Antara News, 19 Mei 2009).

Tidak transparannya laporan pihak yang bertanggungjawab terhadap rekonstruksi Aceh dan Nias kepada PBB, patut disesalkan. Fakta ketidakberesan sebenarnya dapat dilihat dalam laporan audit keuangan dan kinerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut tidak memasukkan masalah perusakan hutan Aceh yang dibalak secara liar dan masif sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu rekonstruksi.

Perangkap Industrialisasi Kapitalis
Industrialisasi adalah penyebab yang dianggap paling bertanggung jawab pada eksploitasi alam, karena industrialisasi membutuhkan cukup banyak sumber daya yang di dapat dari alam.

Kapitalisme dengan prinsip efisiensi, menghendaki efisiensi dengan cara sedapat mungkin memanfaatkan sumber daya dengan mengeruk habis mineral yang ada. Akibatnya, lihat saja gunung semen di Lhoknga, Aceh Besar, yang hampir rata dengan tanah karena PT Semen Andalas Indonesia (PT SAI) sedang mengeruk habis mineral di dalamnya. Tidak hanya itu saja, melainkan juga asap tebal yang membumbung dari cerobong pabrik dan zat-zat yang tak terlihat oleh mata, yang juga menimbulkan bahaya bagi masyarakat.
Kita masih ingat tragedi PT Arun NGL Co, di Lhokseumawe, pada 22 April 2009, ketika konsentrasi gas H2S yang terbuang ke udara dari cerobong pabrik PT Arun itu mencapai 170 mg/m3 (Baca: hasil uji emisi Bapedal Aceh, 2009). Padahal, baku mutu yang dibolehkan Menteri Lingkungan Hidup dalam keputusannya Nomor 13 Tahun 2005, hanyalah 70 mg/m3.

Seperti yang terjadi pada Rabu pagi hingga Kamis 22-23 April 2009, sekitar empat ratusan masyarakat di Desa Blang Panyang, Kemukiman Paloh Timu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, mengalami sakit kepala, mual dan muntah, bahkan diantaranya ada yang langsung jatuh pingsan akibat terhirup aroma menyengat yang berasal dari PT Arun.
Meskipun masyarakat yang menjadi korban telah direhabilitasi, tetapi pada kenyataannya; partikel-partikel asap PT Arun NGL Co dan gas-gas beracun lainnya dari industri tersebut secara perlahan terus saja menimbulkan polusi udara. Limbah-limbah gas itu terserap daun-daunan tanaman petani sekitarnya yang kemudian dikonsumsi kembali oleh masyarakat.

Inilah contoh-contoh bentuk eksploitasi alam yang masih terus diperpanjang hingga nyaris tak berhingga. Kemerosotan lingkungan hidup akan berimbas langsung pada kemerosotan kesehatan dan pada akhirnya juga akan berimplikasi pada kemerosotan ekonomi. Misalnya, degradasi lingkungan di sekitar perusahaan justru akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Orang harus mengalokasikan biaya ekstra untuk memperoleh air bersih dan melakukan treatment untuk udara dan air yang tercemar.

Hingga hari ini masih tampak jelas adanya konflik penggunaan sumber daya alam, dan terlalu kuatnya legalisasi kuasa korporasi di Aceh, lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan sumber daya manusia, dan terbatasnya dana dalam pengelolaan lingkungan hidup. Aktivitas ekonomi yang memperkosa alam seakan memperoleh pembenaran, pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dikorbankan untuk menutup kebocoran ekonomi yang sudah demikian berat.
Pakar ekonomi terbukti gagal mempertemukan kepedulian mereka terhadap lingkungan dengan praktik nyata ekonomi dalam konsep pertumbuhan yang berkesinambungan (Sustainable growth). Inilah perangkap industrialisasi kapitalis yang digunakan dengan sempurna oleh kuasa korporasi untuk mendorong lahirnya beragam peraturan perundang-undangan yang melegitimasi dominasi mereka di negeri ini.

Ketimpangan
Disebuah negeri dimana peraturan dan perundang-undangan yang ada tidak disokong oleh sebuah sistem penegakan hukum yang dijiwai “semangat moral”, maka semua penegakan peraturan hampir tidak mungkin dilakukan secara sungguh-sungguh. Terlebih lagi, birokrasi negeri ini sudah terbiasa dengan “suap.” Izin konversi bisa saja “diurus” walau itu di dalam kawasan yang sudah ditetapkan untuk dilindungi, sebagaimana dalam kasus Taman Hutan Raya Seulawah; begitu juga dengan Amdal.

Adalah fakta, bahwa diberbagai kawasan eksploitasi pertambangan selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Jika kemiskinan aktif terjadi karena seseorang kehilangan sumberdaya untuk memberdayakan diri dan mempertahankan hidupnya, maka kemiskinan pasif terjadi karena hilangnya akses untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di sekelilingnya. Meluasnya bentuk-bentuk kemiskinan aktif dan pasif inilah penyebab utama munculnya kemiskinan massif yang ditandai oleh kelaparan ditengah kemewahan, putus sekolah massal ditengah pemborosan anggaran pendidikan, keringkihan massal ditengah gaya hidup royal dan boros kaum pemodal.
Fakta demikian terjadi pada hampir seluruh kawasan dimana kaum pemodal sektor pertambangan melakukan eksplorasi emas, tembaga dan berbagai jenis batu mulia, mineral, logam, timah, nikel, dan lainnya.

Lihatlah apa yang dilakukan pemerintah! ketika terjadi konflik antara rakyat dengan perusahaan pengelola tambang, pemerintah Indonesia lebih memilih membela pihak perusahaan ketimbang membela rakyat. Lebih getol membela korporasi asing ketimbang membela rakyat sendiri. Jika rakyat memprotes, maka nasibnya akan berakhir pada penangkapan.


0 komentar:

Posting Komentar