"Hutan Aceh" dalam "Sejarah Imperium"


Jika kita mempunyai persepsi bahwa pemerintah Indonesia ini dibangun untuk mengurus kesejahteraan rakyat, bahwa peran dasar pemerintah Indonesia adalah menjamin keadilan dalam akses pada kesempatan serta sumber daya alam bagi seluruh kemakmuran rakyat. 


Negara yang kaya akan hasil alam dan hutan tropis ini, kenyataannya tidak demikian. Negara ini begitu jauh merambah hak terhadap hutan untuk memperkaya pribadi pejabat mereka ketimbang menjaga hutan sebagai aset untuk bangsa. Hutan tidak hanya menjadi lahan korupsi, tetapi juga memicu imperialisme (kekuasaan yang menjajah) dalam bentuk kebijakan yang diatur secara formal oleh negara.

Ironisnya, lembaga-lembaga yang berkampanye untuk pelestarian alam justru ingin mendapatkan legitimasi dalam mengambil alih sebagian kawasan hutan dan menyisihkannya untuk tujuan lingkungan global yang tidak jelas juntrungannya.
Aceh memiliki sejarah panjang perebutan sumberdaya hutan, dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Dalam konteks lain, hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah asal-muasal terbentuknya wilayah Kerajaan Aceh di ”pulau samudra” (Sumatera) – (Baca: Tgk. Affan Jamuda dalam Hikayat Acheh).

”Asai nanggroë Acheh phon cit nibak rimba Tuhan, rimba raya nyang gohlom ramè ureung nanggroë, nyangna cit Aulia-aulia Allah. Teuma jiwangsa Parsi nyan neucah rimba neupeujeuet keutanoh blang bak neumeugoë, neupeupuga gampông bak neumeunanggroë ngon neumeu-aneuk cuco. Neumeu susah payah lam rimba Tuhan, mubagoë bala neurasa mulai bak binatang bueh, rimueng, uleue, buya. Bahpih meunan teutap neu-ilah daya neucah rimba ngon huteuen beuraleuen sampoë jeut keunanggroë”. (Tgk. Affan Jamuda dalam Pengajaran Peuturi Droe Këudroë, 1988).

Masih menurut Tgk. Affan Jamuda, seiring berjalannya zaman - sekitar abad 14 Masehi, di wilayah pesisir hutan Aceh, telah ditanami lada yang lebat. Tanaman lada atau merica paling banyak ditanam di perbukitan yang mengarah ke Selat Malaka (sekitar perbukitan Krung Raya). Ini dimaksudkan agar petani-petani lada pada masa itu dapat memata-matai setiap kapal asing yang berlayar dan singgah diselat Malaka. Jika ada kapal asing yang mencurigakan, maka para petani lada tersebut segera melaporkannya ke Sultan.
Pada masa itu, lada telah menjadi barang ekspor yang utama. Cina merupakan tujuan utama ekspor lada hingga berlanjut pada permintaan dari pedagang Barat, baik yang Islam maupun yang berbangsa Eropa.

Laksamana Augustin de Beaulieu, seorang jenderal iring-iringan kapal perniagaan ke Hindia Timur, yang terdiri dari orang-orang Paris dan Rouen, dalam Mémoires yang ditulisnya setebal 123 halaman, menyebutkan di tahun 1621 lada-lada di Aceh dulunya sangatlah banyak, tetapi seorang raja melihat bahwa orang Aceh terlalu gemar menanamnya sampai melalaikan penggarapan tanah untuk menanam padi. Setiap tahun beras menjadi mahal dan langka, hingga raja memerintahkan untuk mencabut semua tanaman lada. Keterangan tersebut, walaupun bersifat parsial (informasi yang terputus-putus) tetapi masih dapat dipertimbangkan untuk dipercayai.

Selain lada, di hutan-hutan Aceh juga banyak dijumpai ulat-ulat penghasil sutera. Masih menurut Augustin de Beaulieu, sutera di Aceh kuning dan sangat digemari diseluruh Sumatra. Para petani mengusahakannya dalam jumlah yang sangat banyak. Hasil-hasil hutan lainnya seperti minyak tanah, juga sudah ditemukan di Deli. Raja Aceh pernah membakar dua kapal Portugis yang sedang diperanginya dengan minyak itu di dekat Malaka.

Tanah cempaga atau belerang, kapur, kemenyan dan emas juga pernah dutemukan dimasa itu. Utusan Belanda di Aceh, Tuan Croc pernah dihadiahi orang Aceh sebuah batu sebesar telur angsa yang kelihatan bergaris-garis emas.

Seperti lada yang merah pada bulan Oktober dan hitam pada bulan November, kota Aceh nampak sekali sebagai kota yang besar. Kedudukannya pada persimpangan pelayaran internasional merupakan sumber kekayaan yang sangat besar. Iskandar Muda-lah yang berhasil merumuskan politik dan melaksanakannya dengan baik selama 30 tahun ia menduduki tahta kerajaan (Baca: Kerajaan Aceh).

Agressi Netherland East Indies
Laporan utama surat kabar The New York Times pada masa itu (Sabtu, 5 Juli 1873), memuat berita perselisihan yang dikeluarkan di den Haq. Perselisihan itu direkayasa sedemikian rupa dengan maksud untuk merampas semua kekayaan alam Aceh, Belanda menyebutkan bahwa Aceh melanggar perjanjian, merampok di laut dan melakukan perdagangan budak. Dengan alasan yang dicari-cari, Belanda juga mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk melakukan ‘agressi’ atau menjajah Aceh; maksud memerangi tidak lain, kecuali untuk menghukum bangsa Aceh yang selama ini bersalah dan supaya tercipta stabilitas keamanan di masa depan. Tetapi hal ini dibantah oleh Sultan Aceh.

Surat kabar “Basirat” di Istanbul menulis bahwa, satu kapal perang Belanda menghampiri perairan Kuala Aceh dan meminta orang Aceh supaya menyerah kepada Belanda. Panglima Aceh naik kapal tersebut dan mengatakan kepada Belanda, bahwa Aceh adalah suatu negara dalam lindungan Sultan Turki, oleh sebab itu bendera Aceh sama dengan bendera Turki. Jika Belanda bermaksud untuk meminta sesuatu, perkara ini bisa diberi sepanjang tidak melanggar kedaulatan Khalifah Islam di Turki.

Panglima perang hanya meminta bertemu dengan Sultan Aceh dan untuk itu mereka mendarat. Ketika menghadap, Sultan mengatakan seperti yang sudah Panglima Aceh katakan sebelumnya. Sesudah itu, kapal Belanda bertolak meninggalkan laut Aceh.
Kemudian Sultan mengutus duta ke Istanbul memberitahu apa yang sudah terjadi dan meminta bantuan dari Khalifah Islam jika meletus perang dengan Belanda. Setelah hampir dua tahun kemudian, lebih dari 20 buah kapal perang berbendera Belanda berlabuh di Kuala Aceh. Utusan panglima Belanda membawa surat untuk diantar ke darat, yang meminta lima perkara supaya diterima oleh kerajaan Aceh:

1. Serahkan negara Acheh kepada Belanda dengan tidak melawan (tanpa syarat) dan terima bangsa Acheh dibawah jajahan Belanda. 2. Putuskan semua hubungan Acheh dengan negara-negara Eropah yang lain, begitu juga dengan Turki 3. Supaya menghentikan perdagangan budak di Pulau Sumatera dan menghentikan lanun (rompak) di laut 4. Supaya Acheh menyerahkan kepada Belanda semua Pulau Sumatera atau tanah Sumatera yang masih berada dibawah perlindungan Kerajaan Acheh 5. Menukar Bendera Acheh –Bintang Bulan– seperti Turki dengan Bendera Belanda.

Sultan Aceh menolak semua isi ultimatum Belanda itu. Sebagai balasannya, Belanda melancarkan perang kepada Aceh sampai tahun 1942. Ribuan serdadu Belanda mati, termasuk Jenderalnya. Belanda akhirnya angkat kaki dari Aceh. Dikatakan oleh Sultan Aceh dalam pernyataan beliau kepada musuhnya, bahwa beliau, demi kemuliaan dirinya, tidak akan mau menjadikan Aceh sebagai budak bangsa lain; soal perdagangan budak seperti yang dituduh Belanda, hal itu sama sekali tidak benar.

Aceh sudah terbukti mampu mengusir agressor Belanda dan Jepang dari bumi Aceh. Belanda, bukan saja terusir, lebih dari itu imperium Netherland East Indies yang beratus-ratus tahun sudah dibangun dan dipertahankan, akhirnya runtuh dan bangkrut karena terlalu lama mendanai perang melawan Aceh (Yusra Habib Abdul Gani dalam 5 April di bawah Bendera Belanda).

Pengalihan Imperium
Pengalihan imperum Netherland East Indies ke imperium Soekarno, Soeharto dan penerus-penerusnya kini sudah nyata dan tengah berlaku. Aceh yang megah sebagai bangsa gagah berani dalam perang melawan imperium Netherland East Indies telah menjadi bangsa yang turun derajatnya dari sebuah bangsa, kini hanya menjadi salah satu suku dari sebuah bangsa. Padahal Acheh, sebelumnya tegak sebagai suatu bangsa dan negara, memiliki: tanah, rakyat, pemimpin, bahasa, budaya, peradaban dan sejarah sendiri.

Pembuatan kebijakan di masa imperium Soeharto sering kali disebut kebijakan berdasarkan politik birokrasi. kekuasaan dan peran serta dalam memutuskan kebijakan nasional hampir seluruhnya dikendalikan oleh pelaku-pelaku negara, terutama birokrasi. Secara politis, rakyat menjadi sangat tidak berdaya, sistem legeslatif dan yudikatif juga tidak berfungsi.
Sejak masa imperium Soeharto, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yang merumuskan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk mengendalikan seluruh sumber daya nasional Indonesia.

Disektor kehutanan, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5/1967, sebagai tindak lanjut untuk merinci lebih jauh kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan yang telah mengatur berbagai kebijakan di sektor kehutanan. Memberi mandat kepada pemerintah untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan dan pengaturan pemanfaatan hutan di dalam lingkup kewenangannya.
Kewenangan resmi Pemerintah Indonesia untuk menguasai lahan tidak bertuan, termasuk hutan masyarakat tradisional, serta mengalokasikan hak pengusahaan kepada perusahaan swasta atau memanfaatkan lahan untuk kepentingan lainnya, telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih hak pemanfaatan serta akses antara hutan adat dan hutan negara. Kemarahan dan konflik serius antara berbagai pengguna hutan di Aceh pun terjadi selama puluhan tahun, terutama konflik antara HPH dan perusahaan yang didukung negara dengan masyarakat setempat.

Falsafah yang terkandung dalam UUPK 1967 tidak berbeda secara signifikan dengan Undang-undang Kehutanan kolonial pada tahun 1865. Walaupun kemudian pemerintah Indonesia tidak pernah mengakuinya.

Paradigma Jahat Ahli Kehutanan
Ahli kehutanan telah dilatih untuk mengadopsi pemahaman yang jahat; ”Hutan negara memberi manfaat terbesar bagi masyarakat, kehutanan ilmiah merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber daya yang rasional dan efisien, dan memajukan pertumbuhan ekonomi melalui produksi hutan untuk negara merupakan komponen kunci bagi peran para sarjana kehutanan” (Peluso dalam “Righ Forest, Poor Peole: Resource Control and resistance in Java”, yang diterbitkan oleh University of California Press, 1992]
Pada masa kolonial, Dinas kehutanan berusaha mengendalikan dan mengeksploitasi hutan di luar jawa secara terpusat melalui peraturan kehutanan yang seragam. Ahli kehutanan dilatih untuk mengadopsi paradigma di atas dan secara tak langsung memandang rendah cara pengelolaan sumber daya yang berbeda yang dilakukan oleh institusi lain. Mereka meyakini supremasi pengelolaan hutan berdasarkan kaidah ilmiah yang mereka buat.
Pemahaman ini tertanam amat dalam di sebagian besar pembuat kebijakan sehingga mereka hampir tidak dapat menerima gagasan tentang pengelolaan hutan yang bersifat lebih rasional. Sebagai agen negara, birokrat kehutanan juga dicekoki dengan pemahaman persatuan bangsa yang sentralistis dan berbasis “kekuasaan kejawaan” .

Tidaklah mengherankan jika asumsi pemerintah tentang masalah pengelolaan hutan di Aceh berasal dari pengalaman yang diperoleh di Jawa. UUPK 1967 merupakan puncak upaya intensif pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengelolaan hutan yang seragam di Jawa dan luar Jawa. Dengan Undang-undang ini, pengusahaan hutan oleh negara secara setralistik, yang dilembagakan Belanda di Jawa selama pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20, juga diterapkan di Aceh.

Imperium Soeharto pada akhir 1960-an sampai pertengahan 1980-an, telah memperkuat monopoli atas penguasaan hutan, membangun sikap kebencian dan permusuhan terhadap praktek-praktek kehutanan lokal, dan menciptakan kerangka kelembagaan yang secara sistematis menghapus sistem pengelolaan lokal dari diskursus kehutanan formal.
Peleceh dan permusuhan secara resmi terhadap praktek-praktek pengelolaan sumber daya hutan dan cara hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan itu pun dituangkan didalam formal kebijakan. Instrumen-instrumen kebijakan ditetapkan untuk merefleksikan penolakan total pemerintah terhadap akses masyarakat lokal pada hutan.

Perladangan berpindah dinilai tidak produktif secara ekonomi serta merusak secara ekologis. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dinilai terbelakang dan karenanya perlu diintegrasikan kedalam masyarakat umum. Sikap ini secara nyata diwarisi dari imperium Belanda. Sebagai contoh, dalam konferensi tingkat tinggi Biro Penyuluhan Pertanian Hindia Timur (East Indies Agriculture Extension Bureau) pada tahun 1930, salah satu rekomendasi yang mendesak berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan mekanisme hukum (dengan atau tanpa menyesuaikan dengan hukum adat) untuk menghentikan kegiatan perladangan berpindah yang merusak diluar Jawa (Departemen Kehutanan 1986).
Pengendalian secara ketat terhadap sistem perladangan berpindah ini merupakan tujuan utama rencana pembangunan lima tahun pertama imperium Soeharto (1968-1974) dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Ideologi yang cendrung negatif dan bermusuhan terhadap masyarakat penghuni hutan menghasilkan seperangkat kebijakan yang berusaha menjauhkan kelompok masyarakat ini dari hutan atau bertujuan mengubah praktek-prakek adat mereka dalam pengelolaan hutan menjadi cara hidup yang sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan pada masa itu. Pembatasan akses petani pada hutan semakin dipertegas dengan pelarangan secara bertahap penebangan kayu skala kecil dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu.

Untuk menentukan kriteria dan mekanisme administrasi untuk pengusahaan hutan baik skala besar maupun kecil, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1970; izin usaha skala besar (Hak Pengusahaan Hutan atau HPH) dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan izin eksploitasi skala yang lebih kecil (Hak Pemungutan Hasil Hutan atau HPHH) dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Pada sistem HPHH, perorangan dan pengusahan setempat diperbolehkan memungut hasil hutan secara manual baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk pasar lokal (tidak untuk ekspor), namun peraturan yang sama juga membekukan akses masyarakat adat pada sumber daya di kawasan HPH.
Pemerintah pada masa itu, masih merefleksikan maksud jahatnya terhadap masyarakat lokal. HPHH ternyata tidak memberikan banyak keuntungan ekonomi kepada petani hutan karena mereka tidak memahami prosedur birokrasi yang berbasis perkotaan dan juga tidak mempunyai modal untuk memulai; keuntungan terutama masih saja dipetik oleh sekelompok orang kaya raya di kota yang notabene dekat dengan pihak pemerintah.

Kebijakan utama imperium Soeharto untuk mengubah dan mengatur hubungan antara hutan dan masyarakat terlihat dalam sebuah instrumen yang dinamai dengan program pemukiman kembali serta program pertanian menetap, yang dikombinasikan dengan pembatasan akses pada hutan secara paksa. PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan serta kemudian PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan secara spesifik melarang akses masyarakat lokal pada hutan adat di dalam kawasan konsesi dan hutan lindung yang ditetapkan pemerintah.

Gesekan antara pemerintah dan masyarakat pun mulai sering terjadi, yang dipicu oleh sikap pemerintah yang menganggap pemanfaatan sumber daya hutan oleh penduduk desa sebagai tindakan kriminal.

Insiden-insiden antara masyarakat setempat dengan kepentingan bisnis kayu hutan yang didukung oleh pemerintah terjadi secara luas. Ketika berbagai insiden tersebut meluas menjadi tindakan kekerasan, pemerintah seringkali menggunakan kekuatan serdadu militer untuk menanggulanginya.

Selanjutnya, pada pertengahan 1980an sampai 1997, program penghutanan sosial diadopsi dan secara bertahap dilembagakan ke dalam sistem pengelolaan hutan oleh negara, meskipun hak kepemilikan dan pemanfaatan oleh masyarakat tradisional masih dianggap tidak sah.

Karena berbagai desakan yang dibangun oleh berbagai komponen dan koalisi masyarakat sipil, pada tahun 1998 sampai sekarang, mulai terjadi titik tolak perubahan kebijakan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal mulai dimasukkan ke dalam kerangka kerja kehutanan yang sah, walaupun sistem lokal ini masih berada dibawah sistem kehutanan pemerintah.

Lalu bagaimana dengan masa depan hutan Aceh memasuki dua tahun moratorium logging sejak diinstruksikannya pada tahun 2007 yang lalu oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf? Kita harapkan penyalahgunaan terburuk dari imperium lama sudah berakhir. Aceh memang sedang ditakdirkan melewati masa transisi yang sulit. Harus diingat, bahwa tidak ada satu lembaga resmi pun yang berhak mendeklarasikan diri sebagai pemangku hutan Aceh, ”tidak juga Departemen Kehutanan” - kecuali masyarakat Aceh di dalam dan di sekitar hutan itu sendiri.

Namun masih disayangkan, bahwa sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) sekarang kembali di izinkan oleh pejabat Pemerintahan Aceh. Sekali lagi, izin HGU ini hanya mampu dimiliki oleh sekelompok orang yang kaya raya. HGU masih tidak memberikan banyak keuntungan ekonomi kepada petani hutan karena masyarakat kecil tidak memahami prosedur birokrasi yang berbelit dan mahal. Pak tani kita tetap saja tidak mempunyai modal untuk memulai.
Sebuah ketimpangan yang nyata? Semoga pemerintahan Aceh ke depan tidak lagi menjadi perpanjangan tangan dari imperium terdahulu. ”Entah sampai kapan...” .