Aceh dalam ”Kekacauan Ekologi" dan Ketimpangan Sosial


Apakah mungkin memperlambat laju kerusakan bumi, memperlambat meluasnya lubang pada lapisan ozon, menghentikan penyebaran gas polutan yang mematikan, pencemaran air tanah, serta gejala degradasi lingkungan lainnya? Sadar atau tidak, merosotnya kualitas bumi merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Ia berjalan linear bersama dengan ketimpangan sosial.


Ketimpangan sosial ekonomi membuat masyarakat tertentu melakukan tindakan yang memboroskan sumber daya lebih dari kelompok masyarakat yang lain, merupakan sebuah paradoks. Sebagai contoh; “Kelompok masyarakat bermobil yang jumlahnya lebih sedikit, bisa mengganggu arus lalu lintas ribuan sepeda motor serta memberi ketidak-nyamanan bagi banyak pejalan kaki”.

Masyarakat miskin di Banda Aceh harus membayar harga air bersih lebih mahal dari pedagang air keliling dibandingkan orang-orang kaya yang dengan mudah mendapatkan layanan perusahaan air minum (PDAM) yang disubsidi negara.

Ratusan jiwa warga Lhokseumawe yang miskin harus rela tidur dimalam-malam yang bising selama puluhan tahun lamanya, menghirup udara yang tercemar Hydrogen Sulfur (H2S) dari industri tambang MOI dan PT Arun. Sementara itu, dibalik benteng mega industri itu – kelas mewah karyawan Exxon Mobil hidup penuh kegembiraan dan kenyamanan yang berlebih dengan berbagai sarana rekreasi yang sangat menghibur.

Industri-industri itu telah merengguk begitu banyak keuntungan, sementara ditengah sistem lingkungan yang rapuh – masyarakat miskin disekitarnya harus menanggung kerugian berupa tercemarnya tambak-tambak udang milik mereka.

Kekacauan ekologis dan ketimpangan sosial terus tumbuh. Rawa-rawa yang berperan penting untuk menjaga stabilitas iklim lokal, seperti curah hujan dan temperatur udara yang berperan positif terhadap produksi pertanian - kini dikalahkan oleh mesin-mesin kapitalis dengan semangat hedonistis. Air dan ikan rawa sudah teracuni seiring teracuninya masyarakat lokal untuk berpikir instan.

Tujuh belas gampong dikawasan lahan gambut Rawa Tripa di kabupaten Nagan Raya dan Abdya dulunya mampu menjual komoditi ikan lele segar dengan harga 60 ribu rupiah hingga 65 ribu rupiah perkilogram. Puluhan kilogram bisa mereka kumpulkan dalam setiap harinya. Tetapi setelah perubahan lahan hutan menjadi perkebunan sawit, masyarakat mulai kehilangan pencaharian. (Baca:Penurunan lahan gambut Tripa kurangi pendapatan warga, Harian Aceh, 03/2009).

Lebah-lebah madu telah pergi, tumbuhan-tumbuhan obat telah punah, kerang-kerang yang menjadi sumber protein tinggi bagi masyarakat sekitar telah kehilangan tempat berbiak. Semua jasa ekologis ini hilang, seiring hilangnya hutan gambut Rawa Tripa.
Luas hutan Rawa Tripa yang masih tersisa kini hanya ± 31.410 hektar atau sekitar 51 persen dari luas sebelumnya. Kondisi ini akibat konversi lahan menjadi perkebunan sawit oleh sejumlah perusahaan perkebunan seluas ± 17.800 hektar. Sedangkan selebihnya sudah menjadi Areal penggunaan lainnya (APL).

Berdasarkan pengamatan Walhi Aceh, kegiatan pembukaan lahan rawa gambut oleh perkebunan sawit terus berlangsung tanpa adanya pengendalian. Konversi lahan dengan cara yang tidak ramah lingkungan masih saja tetap dilakukan seperti membakar lahan dan mengeringkan rawa. (Baca: walhiaceh.org)

Pendekatan pembangunan kebun kelapa sawit telah mempengaruhi pola penggunaan sumber daya langka. Perekonomian yang berorientasi pada surplus devisa ekspor seringkali mudah ditebus dengan pengorbanan berupa kekacauan ekologis.

Adalah fakta, bahwa upaya menutupi sebuah ketidak becusan pengelolaan finansial oleh pemerintah setempat – telah dikoreksi dengan pemborosan sumber daya alam yang sangat fatal.

Berkuasanya para developmentalis yang menggunakan indikator-indikator makro-ekonomi sebagai petunjuk seberapa jauh perekonomian suatu daerah dapat tumbuh, menimbulkan penyepelean prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, para pembisik bermuka dua yang dipercayai menjadi tim asistensi di kabupaten-kabupaten di Aceh masih saja gemar menyempitkan ’makna pembangunan’ menjadi sekedar ’pertumbuhan produksi’. Akibatnya, desain perencanaan ekonomi tidak memperhatikan kajian ekologis sebagai konsekuwensi dari setiap tindakan.

Konsekuensi berikutnya adalah munculnya kecendrungan terbentuknya ketimpangan dalam lingkungan tersebut sebagai akibat ketiadaan ruang bagi setiap individu (perebutan terhadap lahan yang tersisa untuk mencari nafkah). Tumbuhnya ketimpangan memiliki hubungan kausalitas yang erat dengan krisis sumber daya alam.

Ketimpangan yang muncul dikalangan masyarakat juga berhubungan dengan kompleksnya kemiskinan serta mis manajemen pengelolaan tata ruang, yang akhirnya ikut memunculkan persoalan dibidang sanitasi lingkungan di pemukiman tersebut, kelangkaan air bersih, degradasi kesejahteraan sosial dan krisis pendidikan bagi kaum miskin itu.

Komunitas masyarakat yang ’dipaksa untuk miskin’ itu, mau tidak mau harus hidup dilingkungan tersebut dengan sumber air bersih yang langka, sanitasi tempat tinggal yang sangat tidak mamadai, serta habitat yang sangat rawan konflik interpersonal; karena secara psikologis, kondisi tersebut berkorelasi positif terhadap pengendalian emosional seseorang. Ketatnya persaingan untuk mendapatkan sesuap nasi juga berkombinasi dengan kebijakan pemerintah daerah setempat yang diskriminatif terhadap mereka dan lebih mementingkan korporasi jahat industri sawit.

Dampak dari Kelapa Sawit
Beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah dampak sosial dari industri kelapa sawit; industri kelapa sawit pada kenyataannya sering memberikan dampak buruk, selebihnya tidak banyak yang bisa diharap.

Keuntungan ekonomi dari produksi kelapa sawit yang tidak didistribusikan secara merata, seringkali menciptakan kemiskinan dari hal tanah dari mereka yang tanahnya telah dirampas atau telah dijual untuk perkebunan kelapa sawit tanpa mengerti implikasi jangka panjang. Pembukaan lahan yang luas oleh peruahaan perkebunan kelapa sawit dapat merubah dinamika perekonomian lokal, mengubah pemilik lahan menjadi tenaga upahan atau pekerja, dan mereka juga hanya memiliki sedikit alternatif dalam kesempatan kerja kecuali dengan perusahaan perkebunan itu.

Keterbatasan pilihan pekerjaan seringkali menjadikan para pekerja tidak berdaya terhadap bayaran yang murah, standar kesehatan dan kenyamanan yang buruk. Sementara itu, jika ada petani perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri – juga tidak berdaya karena kebanyakan pabrik pengolahan tanda buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar. Konsekuensinya, para petani menjadi korban dari monopoli harga oleh perusahaan tempat mereka menjual hasil panen.

Potensi pembangunan kelapa sawit yang dianggap menguntungkan, seringkali digunakan sebagai pembenaran dalam pemberian izin untuk pembersihan hutan konservasi yang bernilai tinggi. Walaupun sebenarnya bukan lokasi yang cocok untuk pengembangan kelapa sawit, sejumlah perusahaan telah mengantongi izin untuk perkebunan mereka dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kayu yang mereka tebang, kadangkala bahkan tidak pernah ditanami kelapa sawit. Tanah-tanah gambut dan endapan carbon yang bernilai tinggi juga menjadi rusak.

Cara yang paling cepat dan murah untuk membuka lahan adalah dengan cara membakar, sehingga menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Api yang digunakan untuk membersihkan lahan juga seringkali menyebar diluar kontrol sehingga merusak vegetasi hutan inti dan ekosistem didalamnya serta mengusir binatang dan memusnahkan banyak tumbuhan obat. Ketika hutan diubah menjadi kebun kepala sawit, maka antara 80% hingga 100% binatang jenis reptil, mamalia dan burung tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan itu. Binatang-binatang tersebut akan menyerang beberapa perkampungan terdekat yang mereka jumpai sebagai balasan atas perlakuan buruk manusia terhadap mereka (Baca:satwa menyerang manusia).

Saat dalam tahap pertumbuhan, penggunaan herbisida dan pestisida berkadar racun tinggi seperti Gramoxone, Roundup dan Polaris sudah meluas. Dalam tahap pengolahan, limbah pabrik kelapa sawit seringkali menyebabkan pencemaran. Pembersihan lahan juga menyebabkan air sungai menjadi kekuningan dan keruh. Konsekuensi logis dari hal tersebut dan implikasi terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat setempat bisa menjadi sangat buruk.

Kelapa sawit tidak menyimpan air sebagaimana hutan asli. Ketika tanah sudah dibersihkan dari hutan dan tumbuhan aslinya, banjir dan tanah longsor telah menjadi hal yang umum, Rumah, mata pencaharian bahkan nyawa juga sering melayang dengan frekuensi dan kerusakan yang terus meningkat. (Baca: Laporan Eye on Aceh).

Bahaya Besar Akibat Deforestasi
Laporan dan peringatan resmi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) tentang risiko terjadinya kebakaran hutan di Aceh akibat peningkatan panas yang mencapai 34 derajat celcius seharusnya menjadi penting bagi semua pihak untuk ikut memberikan respon penanggulangan bersama.

Berdasarkan pantauan satelit, sebanyak 22 titik api (hot spot) terdeteksi di Sumatra, 6 diantaranya di Aceh. Kelembaban udara juga dilaporkan sangat kering, yakni sekitar 52 hingga 94 persen walaupun hujan ringan masih terjadi.

Peringatan kebakaran hutan ini tidak bisa dianggap remeh, karena dimusim kemarau (apa lagi jika terjadi kemarau yang panjang), ketika kondisi alam semakin ekstrim, kebakaran hutan akan menjadi musibah yang sangat mengerikan dan menyengsarakan banyak orang.
Yang jelas, deforestasi (penurunan kualitas hutan) semakin krusial karena menyangkut masa depan lingkungan global, fungsi hutan sebagai paru-paru bumi akan terganggu, iklim global akan terus meningkat diatas ambang yang diperkirakan, proses penggurunan meluas, biodiversitas akan semakin rusak dan keseimbangan ekosistem terganggu.

Jika ini terjadi, Aceh akan menghadapi bahaya besar sebagai akibat deforestasi. Kecemasan ini lazim terjadi dalam proses yang berjalan linear dengan akselerasi perekonomian global menuju era liberalisasi. Semakin intens liberalisasi perdagangan, makin tinggi pula tingkat kegiatan ekonomi dan transportasi di Aceh.

Dengan demikian pencemaran juga makin tinggi dan kegiatan yang bersifat merusak lingkungan akan makin sering terjadi, kondisi ini ikut memberi sumbangan terhadap meningkatnya panas bumi dan peningkatan penyebaran titik api (hot spot).

Hal ini diperkirakan akan terjadi di Aceh dalam skala besar, seiring dengan banyaknya para investor tambang terbuka (seperti tambang biji timah, batu bara, biji besi dll.) yang diperkirakan akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Aceh.

Banyaknya titik api (hot spot) akibat peningkatan panas bumi tidak terlepas dari ekses meningkatnya aktifitas ekonomi guna memenuhi tuntutan kebutuhan. Sayangnya, kebutuhan manusia modern semakin meningkat melebihi kebutuhan dasar. Padahal banyak yang tidak menyadari bahwa terdapat ambang batas sumber daya yang mampu disediakan oleh alam, bahkan udara juga memiliki ambang batas. Pencemaran udara oleh asap merupakan contoh konkrit bahwa udara bersih sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat mahal.

Variabel lainnya yang ikut berkorelasi adalah pembangunan pada strategi yang bertumpu kepada aspek pertumbuhan, termasuk diantaranya ekspor (ekspor hasil tambang) serta posisi cadangan devisa. Indikator ini sangat krusial sekarang, mengingat Aceh sangat potensial menjadi celah bagi aktor ekonomi global untuk melumpuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Ingat..! Cara yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan devisa ekspor adalah mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk hasil tambang yang sekarang getol di investasikan.

Bila pembangunan terus diarahkan kepada strategi yang hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan seperti ini, maka dapat dibayangkan kondisi lingkungan seperti apa yang akan terjadi dimasa depan. Sungguh mengerikan.

Penutup
Pandangan holistik bahwa manusia, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan merupakan bagian ekosistem – sering dipakai dalam ekologi pembanguan. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi – ini juga bisa disebut ekosistem. Ketika interaksi ini tidak lagi terjadi secara dinamis, maka inilah saat yang dinamakan kekacauan ekologis.

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Tetapi sayangnya, seringkali para pengambil kebijakan justru tidak mampu merumuskan tujuan pembangunan untuk menaikkan mutu hidup rakyat, sehingga kebutuhan dasar rakyat tidak terpenuhi. Inilah yang disebut dengan degradasi mutu hidup yang disebabkan oleh pembangunan yang salah kaprah, padahal seharusnya pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik – bukan menjadi lebih buruk.

Jika pembangunan yang keliru terus berlangsung - maka di masa depan, rakyat akan berada pada posisi dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan yang esensial, seperti; tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang manusiawi dan tidak dapat memenuhi derajat kebebasan untuk memilih karena semuanya akan menjadi terbatas.

Banyak kasus memperlihatkan, bahwa banyak jenis kebutuhan dasar untuk masyarakat kita masih belum terpenuhi dengan baik. Lihatlah begitu banyak rakyat di negeri ini yang masih kekurangan pangan, kekurangan air bersih dan tempat tinggal yang tidak layak. Ini artinya mutu lingkungan hidup rakyat sangat buruk. Karena itu pembangunan harus diarahkan kepada membaiknya mutu lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Pembangunan yang keliru tidak dapat meningkatkan mutu hidup, melainkan justru kemerosotan - yang pada akhirnya akan mengakibatkan banyak kesulitan di masa depan.
Aceh, sebagai sebuah pemerintahan baru yang memiliki dasar hukum yang eksklusif (Baca: UUPA) sangat membutuhkan instrumen-instrumen kebijakan dan implementasi pembangunan dengan pengelolaan lingkungan yang adaptif, cepat dan terarah. Pengelolaan lingkungan yang selama ini keliru harus dikoreksi secara cepat dan tepat, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang mulai berubah-ubah.
Angin kencang disertai puting beliung dapat mengancam daratan dan atmosfer Aceh dengan kecepatan 10 sampai dengan 25 kilometer perjam (Baca: Laporan BMG,2008), menandakan bahwa kondisi alam Aceh tidak stabil.

Kondisi alam yang sering berubah-ubah (ekstrim) di Aceh harus segera dicermati dan ditangani dengan pendekatan pengelolaan yang adaptif. Jika tidak, maka malapeta besar akan kembali datang dan ketimpangan sosial semakin menjulang.


0 komentar:

Posting Komentar