"Selamatkan Hutan", Cuma Judul Doang!!


Masih ingat dengan gagasan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan Green Province (Provinsi Hijau) di Aceh? Gagasan itu muncul pada pertengahan tahun 2006. Saat itu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Konsep Green Province ini muncul atas kesadaran untuk sesegera mungkin menyusun rencana pemanfaatan dan pengelolaan hutan Aceh yang lestari serta meningkatkan keseriusan upaya pemberantasan kegiatan eksploitasi hutan Aceh.


Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memandatkan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan hutan Aceh yang lestari dengan cara diantaranya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga area bernilai konservasi tinggi serta mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak karena moment itu dianggap sebagai kesempatan yang tepat bagi pemerintah Aceh untuk menerapkanGood Governance atau Tata Pemerintahan yang Baik dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan. "UUPA saat itu dipandang memberikan potensi yang besar dalam peningkatan keadilan sosial, keberlangsungan ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan pemerintahan yang baik di Aceh.

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tingkat Provinsi, Kabupaten sampai tingkat lokal (Mukim) dengan memperhatikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dianggap sebagai awal yang strategis untuk menjadikan Aceh yang lebih baik, yakni Aceh sebagai Provinsi Hijau.
Sayangnya, sejak pertengahan 2006 hingga awal tahun 2007, judul yang sangat manis ini tidak mempunyai konsep dan implementasi. Akhirnya, gaungnya perlahan kabur dan menghilang entah kemana. Pemerintah Aceh sama sekali tidak siap untuk mengimplementasikan judul ini. Tidak punya jabaran konseptual, semuanya berhenti dan ”mati langkah” hanya pada ”judul doang”.

Satu Tahun Moratorium Logging
Pada 6 Juni 2007, Gubernur Aceh menyatakan pemberlakuan "Moratorium Logging" atau penghentian sementara penebangan hutan dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk menyusun kembali strategi Pengelolaan Hutan Aceh melalui Re-design (penataan ulang). Reforestasi (penanaman kembali hutan) dan Reduksi Deforestrasi (menekan laju kerusakan hutan) untuk mewujudkan 'Hutan Lestari, Rakyat Aceh sejahtera.

Redesign, merupakan langkah untuk menata ulang hutan Aceh dan konsesi perizinan yang berkinerja buruk yang akan dituangkan dalam revisi rencana tata ruang untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berimbang secara ekologi, ekonomi dan sosial.

Reforestrasi, sebagai bagian dari strategi pengelolaan hutan Aceh yang harus dimulai sekarang yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melibatkan masyarakat.
Reduksi laju kerusakan hutan, untuk menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan yang merupakan indikator pengelolaan hutan lestari melalui pengembangan sistem pengamanan hutan yang efektif dan penegakan hukum secara konsisten.

Anehnya, ”judul” moratorium logging yang dipaksa untuk populer dengan konsep 3R ini sebenarnya bukanlah barang baru. Konsep 3R (Redesign, Reforestasi, dan Reduksi laju kerusakan hutan) adalah konsep usang Departemen Kehutanan yang dari dulu tidak pernah dilaksanakan. Jika dulunya ”judul” ini dipakai sebagai strategi untuk mewujudkan hutan lestari rakyat Indonesia Sejahtera, maka terkait dengan moratorium logging di Aceh, maka kata ”Indonesia” saja yang dirubah menjadi kata ”Aceh”, menjadi ”hutan lestari rakyat Aceh Sejahtera. Lalu inilah yang kemudian dikampanyekan sebagai alur pikir pengelolaan hutan lestari menuju pembangunan ”Aceh Baru”. Sungguh-sungguh jiplakan (Copy-Paste) yang menggelikan. Maka wajar saja jika dalam implementasinya, moratorium logging sungguh sangat tidak karuan dan Cuma ”judul doang”.

Lagi-lagi Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam gagal dalam mengimplementasikan instruksi yang ditandatangani Gubernur Aceh tertanggal 6 Juni 2007. Hingga Satu tahun Kebijakan Moratorium Logging, Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum mampu mengevaluasi status dan luas perizinan atau konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) yang tidak memenuhi atau melanggar kewajiban. Belum mampu memberikan progress penataan kembali arahan hutan sesuai dengan kebutuhan pembangunan berimbang antara kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial.
Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum mampu mengukur rasionalisasi jumlah industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku secara objektif. Belum mampu mengupayakan pengembangan hasil hutan bukan kayu. Belum mampu memberikan progress penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan Aceh.

Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum mampu meningkatkan pengawasan dan pengamanan hutan serta pemberian sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nyaris gagal dan belum menunjukkan progress penyusunan dokumen rencana strategis pengelolaan hutan Aceh. Gagal mencari alternatif pemenuhan kebutuhan kayu domestik, terutama untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, dari provinsi lain dan atau hasil pelelangan kayu temuan serta rampasan.

Sampai dengan satu tahun kebijakan moratorium logging belum adanya mekanisme dan konsep yang benar-benar bisa menghentikan penebangan liar secara efektif dilapangan. Sementara itu, tambahan 1.000 personil Polisi Hutan (Polhut) yang direkrut untuk mendukung implementasi moratorium logging tidak dapat diharap terhentinya penebangan liar karena kehadirannya dengan pendekatan penyitaan tidak gampang diterima oleh pelaku illegal logging dilapangan. Akhirnya terjadi sikap perlawanan terhadap moratorium logging. Ini dilema bahwa pendekatan melalui Polhut tidak akan menyelesaikan masalah.

Dengan jumlah perekrutan 1.000 personil Polhut dan dengan kondisi penebangan liar yang tidak juga mereda merupakan tindakan pemborosan. Maka salah satu solusi yang bisa mengefektifkan moratorium logging adalah dengan pendekatan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal itu sendiri melalui forum masyarakat desa sekitar hutan dengan memfasilitasi krisis yang mereka alami. Pendekatan ini lebih manusiawi daripada mendatangkan Polhut untuk menangkap masyarakat yang sudah turun-temurun bergantung pada hutan.

Perlu langkah-langka konkrit untuk mengimplementasikan kebijakan moratorium logging. Pertama; identifikasi kebutuhan kayu untuk Aceh. Kedua: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Ketiga; pemulihan kawasan darurat. Keempat; verifikasi perizinan hak pengelolaan hutan yang masih menunggak untuk segera membayar tunggakannya dan dana ini bisa digunakan untuk merehabilitasi kerusakan kawasan hutan. Kelima; resolusi konflik. Dan Keenam; perlu aturan pendukung yang memadai.

Melihat laju kerusakan hutan Aceh yang semakin meningkat, agaknya rentetan usaha pengelolaan hutan Aceh hanya terbatas dan berakhir pada ”judulnya doang....”. Lalu sekarang pemerintah Aceh mulai menggulir lagi judul baru; Green Vission.



0 komentar:

Posting Komentar