"Refleksi dari Banjir Aceh"


Bagi masyarakat Aceh, banjir adalah salah satu agenda rutin dari sekian kesesakan masalah hidup lainnya akhir tahun ini. Banjir adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang timbul akibat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, degradasi daya dukung daerah tangkapan air akibat rusaknya tegakan hutan (vegetasi) ini seringkali diabaikan dan tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penanggulangan.


Bencana banjir yang kerap terjadi di Aceh patut menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Apakah banjir merupakan bencana alam atau konsekwensi yang sifatnya logis dari ulah tangan manusia? Lalu bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang? Adalah sebuah pertanyaan penting yang harus dicari jawabannya.

Aceh menghadapi bahaya besar sebagai akibat deforestasi (penurunan kualitas hutan). Penebangan hutan hanya memberi manfaat ekonomi jangka pendek. Dalam jangka panjang, ancaman kerusakan ekosisitem akan menimbulkan kerusakan yang sangat serius, baik kerugian ekologis itu sendiri, kerugian sosial maupun kerugian ekonomi (misalnya kerugian yang dialami oleh masyarakat korban banjir dan tanah longsor).

Data kerugian masyarakat akibat banjir di kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan sejak pertengahan November hingga awal Desember 2008 meliputi 14 Ha tanaman jagung, 29 Ha tanaman cabe, 78 Ha nilam, 18 Ha tanaman coklat, 135 Ha tanaman padi 19 Ha tanaman kacang serta 634 ekor ternak unggas.2 Sedangkan di Kecamatan Delima, Aceh Pidie hingga 10 Desember 2008 tercatat 800 Ha sawah gagal tanam dan 30 Ha tanaman kakau baru berumur 5 bulan milik warga sekitar Krueng Baro juga ikut terendam banjir.3 Ini hanya data parsial dari 2 kecamatan, bayangkan besarnya jumlah kerugian - jika kita menjumlahkan semua data-data banjir dan tanah longsor dari seluruh kabupaten di Aceh? Sungguh kerugian yang sangat besar.

Disisi lain, kecemasan terhadap dampak degradasi lingkungan hidup seharusnya membawa manusia pada suatu kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam. Akan tetapi, perbedaan visi dan kepentingan seringkali menempatkan masalah ini dalam figura yang problematis. 

Salah satu contoh adalah munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terkoordinir atau tidak - telah melakukan aksi-aksi demonstrasi yang justru meminta agar pelaku-pelaku penebangan liar yang ditangkap penegak hukum supaya dibebaskan tanpa syarat.

Demo-demo masyarakat seperti ini terjadi berulang kali di Aceh, dimuat dan diberitakan dimedia-media lokal. Ada fenomena yang mencolok; disatu sisi para aktivis lingkungan hidup meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap para cukong dan pelaku penebang liar, tetapi dilain pihak disambut dengan perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu karena kehadiran penegak hukum dengan pendekatan penyitaan tidak gampang diterima oleh pelaku illegal logging dilapangan. 

Ini dilema bahwa pendekatan melalui Polhut (sekarang: bentara hutan) tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara itu, di lapangan aparat juga sering terlibat suap dengan para pelaku.

Lagi-lagi perbedaan visi dan kepentingan menjadi justifikasi untuk melegalkan perusakan hutan di Aceh. Jika ini terus terjadi, maka babak baru perusakan hutan Aceh telah ada didepan mata. Padahal Gubernur Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf baru saja menggagas dan memberi “judul baru” provinsi Aceh sebagai “Aceh Hijau” (baca: Selamatkan hutan, Cuma judul doang!!).

Disatu sisi pihak Gubernur Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf sadar terhadap pentingnya pelestarian alam, tetapi dilain pihak - kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek dari kelompok-kelompok tertentu masih dipertentangkan dengan kepentingan pelestarian ekologi. Akibatnya, agenda pelestarian alam yang berdimensi jangka panjang seringkali terabaikan.

Gerakan Advokasi Lingkungan
Departemen Kehutanan sebagai sebuah institusi formal pemerintah belum bisa memberikan warna yang menarik pada isu-isu kerusakan hutan. Atribut hijau ternyata tidak disokong oleh pikiran yang hijau pula. Institusi ini terjebak dalam formalisme birokratis dan in-efesien, menjadi hirarkis dan bersifat sentralistis. Lihat saja fakta gagalnya Dinas Kehutanan Aceh dalam mengimplementasikan instruksi Gubernur Pemerintahan Aceh tentang Moratorium Logging di Aceh. Sampai hari ini, belum ada instrument yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengefektifkan Ingub No 5 tersebut. Pada gilirannya institusi seperti ini justru menjadi kelompok perusak hutan. Tragis…

Ditengah ciri elitis para pemangku kepentingan yang eklusif ini, bermunculan pihak-pihak non pemerintah seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai pendeterminasi.
Gerakan adokasi yang dibangun lembaga non pemerintah lebih mampu memberi warna terhadap advokasi lingkungan hidup pada tingkatan yang berbeda-beda. Namun demikian gerakan advokasi yang didominasi oleh satu pihak ini pun, tanpa penyeimbang peran dari pihak lain juga akan kacau dan sulit untuk mencapai kompromi kebijakan. Advokasi lingkungan yang efektif dalam proses tawar menawar adalah pada pertalian kepentingan antara LSM, masyarakat korban dan pemerintah. Partisipasi dari masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pelestarian lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk membentuk sebuah sinergi yang efektif.

Pengambilan Keputusan yang Salah
Meskipun didalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) melarang adanya izin pengusahaan hutan di dalam kawasan Ekosistem Leuser. Namun belum ada instrument yang efektif untuk mengurangi degradasi kawasan Ekosistem Leuser (Kawasan Ekosistem Leuser mencapai 2,5 juta hektar atau setara dengan 40 persen luas daratan Aceh).

Harus diingat juga bahwa UUPA memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan izin konversi (pengalihan fungsi) kawasan hutan dan izin pengelolaan dan pengusahaan hutan. Kewenangan perizinan tersebut berpeluang terhadap alih fungsi kawasan hutan Aceh baik didalam maupun di luar Kawasan Ekosistem Leuser jika tidak ada kawalan yang ketat ditengah maraknya investasi pertambangan di Aceh.

UUPA memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan. Namun Kewenangan penataan ruang tersebut juga rentan bagi usaha penyelamatan hutan Aceh yang tersisa, dimana 50 persen wilayah daratan Aceh adalah hutan lindung dan kawasan konservasi.

UUPA menegaskan kewajiban pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi. Kewajiban inilah yang harus diwujudkan untuk mendukung kehidupan jutaan masyarakat Aceh dan keberlanjutan perekonomian Aceh).

Apakah butir-butir UUPA diatas mampu menjawab persoalan lingkungan hidup di Aceh pada masa depan?

Secara pragmatis, pemerintah juga seringkali meletakkan kebijakan keliru untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi tercapainya tujuan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Sebut saja salah satu contoh seperti pemberian izin eksploitasi batu bara dan pertambangan biji besi di pantai barat dan pertambangan biji timah hitam galena di dalam kawasan lindung di Aceh Tenggara.

Instrumen-instrumen kebijakan yang keliru seringkali mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan aktivitas berlebihan yang menyebabkan degradasi sumber daya alam dalam aktivitas ekonomi mereka.

Kebijakan Dinas kehutanan yang tidak transparan dalam penyebaran data kerusakan alam ikut menyebabkan tingginya tingkat eksploitasi hutan. Padahal transparansi dalam penyebaran data penting untuk memberi kesadaran akan tantangan yang real bagi masa depan lingkungan hidup Aceh. Hal ini penting dilakukan agar rakyat bersedia memberi respon secara kritis, langsung dan spontan terhadap semua aktivitas dan kebijakan dibidang lingkungan Hidup. Cara seperti ini akan efekti untuk memaksa para perencana pembangunan, industri dan para pengembang pemukiman yang terlibat konversi ekosistem hutan (yang secara ekologis sangat sensitif) untuk mematuhi kaidah-kaidah lingkungan.
Ketiadaan harga dan pasar bagi jasa lingkungan hutan (jasa yang bisa dihasilkan dari hutan lindung dan atau hutan produksi dalam bentuk wisata alam, olah raga, pemanfaatan air, perdagangan karbon atau kegiatan penyelamatan hutan dan lingkungan) , menyebabkan rendahnya harga hasil hutan.

Distorsi harga dan tidak efisiennya pasar dapat mengirim signal yang salah kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai nilai sumberdaya hutan. Hal ini mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan untuk merespon harga dan pasar yang mereka hadapi.

Monopoli Departemen Kehutanan dalam pengelolaan hutan yang menafikan peran masyarakat lokal juga telah mendorong menonjolnya kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, negara gagal dalam mengatur kelembagaan pengelolaan hutan.
Pada tataran masyarakat miskin sekitar hutan, kemiskinan seringkali menyebabkan ketergantungan berlebihan terhadap sumberdaya hutan. Ketika sumber penghidupan terbatas, orang tidak banyak punya pilihan kecuali melakukan eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan guna menghasilkan pendapatan untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Jadi, kegagalan kebijakan, kegagalan pasar, kegagalan kelembagaan dan keadaan penghidupan yang tidak merata adalah empat kategori kerusakan hutan yang dipicu oleh keputusan pemerintah yang lemah serta aparatur yang korup (gampang disogok oleh pelaku pelanggar hukum dilapangan).

Penutup
Melihat laju kerusakan hutan yang tidak pernah turun, bahkan meningkat dari waktu kewaktu, maka hanya ada kemungkinan yang sedikit bagi kondisi hutan Aceh. Pertama, membiarkan tetap rusak – tidak ada perubahan kecuali menunggu kehancuran hutan pada kondisi yang benar-benar habis (tandus). 

Kedua, mencoba memperbaiki. Namun secara pragmatis, perbaikan nampakya jauh lebih lamban dari kecepatan merusaknya. Sehingga dipastikan hutan Aceh akan tetap rusak. 

Ketiga, menyediakan dana yang besar dan memperbaikinya dengan paksa. Tetapi persoalannya siapakah yang cukup kuat untuk melakukannya. Apakah lembaga-lembaga publik cukup kuat dan berfungsi dengan baik untuk menjadi pahlawan? Kenyataannya lembaga publik di negeri ini tidak memainkan peran yang semestinya. Sehingga rusaknya hutan tidak dapat diatasi.

Lalu apa yang mengganjal? Sehingga hutan kita tidak pernah dapat dikelola dengan baik. Apa yang sesungguhnya terjadi dibalik bencana-bencana banjir yang kita alami? 

Korupsikah? Moralitaskah? Hanya sekedar bencana alam biasakah? Apakah sudah tidak ada lagi kepentingan orang-orang untuk mematuhi perintah Tuhan menjaga kelestarian alam dan tidak membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah mungkin kita telah menjadi orang-orang yang dinyatakan dalam A-Quran surat Al-Baqarah ayat 11-12: “Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan dimuka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya”.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua terhadap bencana banjir yang terus-menerus terjadi di Aceh sepanjang tahun belakangan ini


0 komentar:

Posting Komentar