Leuser, Proyek Bencana yang Direncanakan


Dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sepuluh kepala daerah di Aceh sepakat membuka jalan akses dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Semua jalan yang dibangun tersebut merupakan jalur rawan longsor dan banjir bandang. Ini merupakan indikasi bahwa banyak kepala daerah di Aceh tidak taat tata ruang yang mengatur peruntukan lahan.


Tragisnya, Yayasan Leuser Internasional (YLI) sebagai pelaksana Aceh Forest and Environment Project (AFEP) yang dipercayai mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan dana USD 2,223,215 yang berasal dari Multi Donor Fund (MDF) juga ikut berkomplot menandatangani kesepakatan pembukaan jalan itu pada 17 Maret 2009 dalam sebuah siasat di Blangkejeren.

MDF dibawah pengawasan Bank Dunia dengan penuh percaya diri, siap memasang manusia-manusia keledai sebagai tunggangan, guna meramu resep jitu dalam menciptakan bentuk kontradiksi, kebingungan dan juga merupakan pathologi kekacauan yang mereka ciptakan sampai hari ini di ’negeri bencana yang direncanakan’, menciptakan penderitaan lewat kemiskinan dan akar budaya korupsi dan kado bantuan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai alat berdalih.

Sementara itu, agen-agen bisnis bantuan yang saat ini menjabat di pemerintahan daerah di masing-masing kabupaten/kota sedang berkomplot untuk mengucurkan dana melalui APBK masing-masing daerah. Khusus pemerintah kabupaten Gayolues, saat ini sudah mengalokasikan 133 Milyar Rupiah dari dana otonomi khusus (otsus) untuk membangun jalan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Subussalam, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Kota Langsa.

Iming-iming untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini telah menjadi sebuah paham kemanusiaan yang dibuat-buat untuk mencari keuntungan dalam perhitungan strategi komersil serta kendaraan penyebarluasan nalar jahat, yang memungkinkan penentuan setiap pengambilan kebijakan dalam proses pembangunan sebuah wilayah yang direkayasa oleh kekuatan kelompok industri-industri tertentu melalui kesepakatan rahasia yang dilakukan oleh para elit pemerintahan setempat didalam bentung alokasi dana resmi.

Ada apa sebenarnya dibalik proyek pembangunan jalan dalam Kawasan Ekosistem Leuser tersebut? Adalah pertanyaan penting yang harus dibeberkan kepada publik demi kepentingan Aceh sebagai suatu bentuk kesadaran kolektif yang merasa bahwa semua kekayaan material dan inmaterial di dalam dan di atas tanah Aceh adalah milik bangsa Aceh, bukan milik para agen tertentu. Oleh sebab itu rakyat Aceh berhak dan berkepentingan untuk mengetahui, memelihara dan mempertahankannya dengan segala daya upaya sebagai wujud tanggung jawab bersama kepada bangsa Aceh.

Meski tingkat penggundulan hutan Leuser telah melambat sejak pemberlakuan moratorium logging pada tahun 2007 yang lalu, hilangnya hutan diperkirakan akan berlanjut di masa depan. Begitulah yang terjadi, orang-orang dengan penuh nafsu berupaya untuk membelah Leuser sepanjang lebih dari 81,8 kilometer yang menghancurkan lebih dari 80 kilometer hutan lindung dan memusnahkan berbagai jenis tanaman obat.

Tidak ada lembaga resmi yang dapat dipercaya yang bisa memberikan batasan rincian terhadap kerugian ekonomis yang diderita selama dan sesudah pembangunan jalan itu terjadi. Ini artinya, bahwa jalan utama melintasi Leuser dipastikan akan diikuti pula dengan pembangunan jalan-jalan cabang lainnya. Dengan begitu sama artinya mempermudah masuknya truk-truk pengangkut kayu dan pengangkut hasil-hasil tambang liar.

Perusahan-perusahaan logging akan jauh masuk kedalam kawasan-kawasan hutan, mengambil seluruh kayu bernilai tinggi dan keluar untuk pindah ke tempat lainnya melalui jalan-jalan yang dibangun negara.
Jalan-jalan ini nantinya juga akan digunakan perusahaan ekplorasi dan eksploitasi hasil-hasil tambang untuk mengeruk lebih banyak lagi dari apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Maka sungguh tak dapat dielakkan, bahwa ini akan menyerupai sebuah sepermarket logging dan supermarket tambang yang mengerikan di dalam kawasan ekosistem yang seharusnya dilindungi.

Gelombang arus dramatis kerusakan hutan dimasa depan
Implikasi penting bagi pelestarian hutan adalah pergeseran alasan penggundulan hutan akibat alasan kemiskinan ke alasan perusahaan. Modus dari perusakan hutan akan berubah. Orang-orang miskin di desa tidak lagi dominan sebagai pelaku perusakan hutan; setelah akses menuju hutan Leuser terbuka, penggundulan hutan secara substansial digerakkan oleh industri-industri besar dan globalisasi ekonomi, melalui penambangan timah hitam, penambangan kapur dan bahan baku semen, dan eksplorasi mencari material-material mineral bernilai tinggi lainnya yang menjadi sebab-sebab paling mengerikaan dari hancurnya hutan.

Ide membelah hutan belantara Leuser selalu saja dilontarkan secara luas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk alasan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang mencakup konstruksi jalan, bersamaan dengan pertumbuhan populasi yang direkayasa secara cepat - seperti memasok sebanyak mungkin transmigran dari pulau jawa ke Aceh..
Inisiatif-inisiatif ini, mendorong munculnya gelombang arus yang dramatis para pendatang ke daerah perbatasan provinsi dan akan sering kali menyebabkan kerusakan hutan secara cepat.

Setiap kali usulan-usulan pembukaan jalan semacam itu dilontarkan, para agen pelobi kebijakan akan mengangkat tangan penuh kegembiraan. Meski sangat banyak terjadi kegagalan yang kemudian membuat banyak orang menderita akibat longsor dan banjir bandang, usulan-usulan ini terus saja dibela dan tidak boleh pernah dihentikan demi alasan yang dicari-cari dengan dalih menciptakan daya dorong ekonomi pedesaan.
Setelah terbangun, jalan-jalan ini melepaskan berbagai invasi hutan yang tak terkontrol oleh para pendatang, pemburu, dan makelar tanah. Hutan-hutan yang dulunya secara alami dimanfaatkan secara langsung oleh peladang, akan segera dengan cepat dilindas oleh bulldozer industri-industri berskala besar.

Corporation jahat penjual hutan Aceh
Dari sudut pandang lain, lihatlah siapa saja yang diuntungkan? AFEP yang dicitrakan sebagai pahlawan proyek hutan dan lingkungan Aceh; seringkali mendapat pujian dari tim pengawas Bank Dunia, meskipun kerja-kerja AFEP di lapangan sungguh sangat mengecewakan.

Pada evaluasi 3 hari pelaksanaan proyek APEP 2007, tanpa rasa malu dan dengan penuh rasa percaya diri Joe Leitmann, ketua tim evaluasi Aceh Forest Environment Project (AFEP) dari World Bank mengungkapkan kepuasan yang dibuat-buat, ”I’m proud to be associated with this project” (Saya merasa bangga berurusan dengan proyek ini). Begitulah ungkapannya saat itu.

Karena dinilai berkinerja baik pada tahun kedua dari pada tahun pertama, maka dalam tahun ketiga anggaran AFEP telah ditingkatkan secara signifikan sampai sekitar USD 6,969. Anggaran tahun ketiga (2008) akan menjadi yang terbesar selama masa program (Baca: Rencana kerja AFEP 2008).

Sayang sekali, angka-angka yang dikucurkan Multi Donor Fund (MDF) itu ternyata bukan dari hasil penelitian lapangan secara teliti. Itu hanyalah hasil akal-akalan dari beberapa orang yang dikirim sebagai tim pengumpul informasi yang membuat perjalanan singkat kedaerah-daerah kabupaten, untuk melakukan pemotretan udara dan wawancara dengan pejabat lokal dan membuat perhitungan atas dasar wawancara itu.

Untuk mendukung kerja-kerja AFEP, maka pembentukan dewan multi stakeholder yang memberi masukan dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek mendapatkan prioritas tinggi di tahun ketiga (2008). Dewan multi stakeholder terdiri dari perwakilan-perwakilan dari kantor Gubernur, institusi pemerintah yang berkaitan dengan kehutanan, konservasi, dan perkebunan, para Bupati dari semua kabupaten yang terdapat di dalam daerah proyek, akademisi, ilmuan, NGO/LSM, dan perwakilan dari DPRD kabupaten. Biaya operasi unit pengelolaan daerah sepanjang tahun akan didanai. Ini mencakup biaya komunikasi, peralatan penting, dan perjalanan.

Ironisnya, bahwa tekat sepuluh daerah kabupaten/kota sudah bulat untuk membuka jalan membelah belantara Leuser dan Yayasan Leuser Internasional (YLI) juga sudah ikut menandatangani kesepatan itu (Baca: 10 daerah sepakat isolasi hutan Leuser dibuka, Serambi Indonesia, 19/3/09). Lalu apa artinya kucuran USD 479,243 dalam membentuk kerangka kerja kepemerintahan Multi-stakeholder untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistem? (Baca: Komponen Anggaran AFEP 2008).

Apa artinya USD 439,810 dalam membentuk, mendukung dan memperkuat mekanisme kepemerintahan untuk perlindungan hutan? USD 39,433 dalam membangkitkan dukungan institusi dan stakeholder terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan? USD 39,433 untuk menggaji konsultan?

Sekali lagi, Apa artinya total komponen USD 2,223,215 yang dilimpahkan Multi Donor Fund (MDF) untuk Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI)?

Penutup
Proyek ini sebetulnya tidak terlalu buruk, tetapi karena digunakan seenaknya tanpa menghiraukan perasaan manusia lain, maka proyek tersebut merupakan perwujudan sifat buruk. Sangking buruknya, setiap beberapa Dolar yang dikirimkan selalu saja diikuti oleh beberapa orang asing dari mereka.

Proyek-proyek seperti itu hanyalah sebuah pemindahan dana bantuan dari negara-negara Barat ke tangan agen-agen yang tidak bertanggung jawab yang bahkan siap melakukan bencana mengerikan berupa rusaknya lingkungan hidup yang menyebabkan masyarakat menjadi jauh lebih sengsara dari sebelumnya.

Kenapa USD 2,223,215 diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki sensitivitas? Angka-angka itu tidak pernah membuat rakyat kecil mampu menolong diri mereka sendiri.
Pada saat yang sama, proyek jalan yang membelah kawasan hutan hanya membangun benteng perlindungan bagi kelas baru yang kaya serta berkuasa, yang menyediakan pekerjaan bagi orang-orang tersebut. Mencuri hak-hak istimewa rakyat miskin dari proposal yang mereka ajukan, yang tidak lain hanyalah perwujudan bisnis bantuan belaka dibalik rusaknya hutan hujan tropis yang kita punyai.

Sebuah fakta, bahwa secara pragmatis institusi-institusi yang pernah mendapatkan dukungan USD 39,433 dari AFEP dalam membangkitkan dukungan institusi dan stakeholder terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan; hanyalah menciptakan institusi yang berbuat seenaknya, sombong, paternalistis, bermoral pengecut, dan kebiasaan berdusta. Sungguh sebuah bentuk kontradiksi, kebingungan dan pathologi kekacauan di negeri bencana yang direncanakan.




0 komentar:

Posting Komentar