Ketika "Aceh Membangun"


Renungan kita yang paling kontekstual saat ini adalah betapa pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrang kemajuan Aceh paska perjanjian damai dan terbentuknya pemerintahan Aceh yang baru dikhawatirkan akan jauh mereduksi kualitas lingkungan dan sumber-sumber alam. Konsep pembangunan yang berkesinabungan telah diterjemahkan dengan keliru. Sustainable growth terjebak dalam jaring nihilisme.
Rencana pembangunan Aceh 2007-2012 nyaris mabuk membicarakan pertumbuhan produksi. inilah yang sedang dinomorsatukan oleh kebanyakan elit negeri ini. Kerjasama ekonomi regional dan global pun dibentuk, entah itu bernama perjanjian investasi sawit, perjanjian investari pertambangan biji timah sampai perjanjian tambang batu bara. Lalu rencana peningkatan produksi ini dipandang sebagai angin surga karena menjanjikan banyak keuntungan. Namun patut disayangkan bahwa diskursus publik belum menyentuh beberapa aspek substansial, khususnya yang menyangkut implikasi negatif dibalik euforia ini.
Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila kita berhasil memenuhi lebih banyak kebutuhan (needs) dengan ketersediaan barang langka yang sama dengan periode sebelumnya. Dengan logika seperti ini, mungkin saja pertumbuhan produksi meningkat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi justru menurun.
Mega industri diperkirakan akan jauh mengubah masa depan Aceh dan menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi lebih banyak rakyat Aceh. Namun sebaliknya, ada bahaya besar yang mengancam kehidupan dimasa depan. Skala produksi yang tinggi tentu membutuhkan masukan (input) yang tidak sedikit. Pengambilan masukan berupa sumber-sumber alam yang tak terbaharui akan menjelma menjadi sebuah eksploitasi lingkungan yang mengerikan. Target produksi terpenuhi dan manusia masa kini mendapat keuntungan, tetapi manusia masa depan yang akan menerima konsekuensi mengerikan dari rusaknya lingkungan serta sumber-sumber alam sebagai bekal untuk bertahan hidup.
Tidak dapat dielakkan bahwa ada keharusan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh secara optimal. Tujuannya agar Aceh tidak ketinggalan dari daerah lain. Namun demikian agenda penyelamatan lingkungan hidup juga harus menjadi perioritas.
Perlu sekali adanya perumusan solusi masalah kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Pertama; pemahaman konseptual mengenai arti dan fungsi lingkungan hidup yang sesungguhnya. Sangat mendesak bagi kita untuk memunculkan dan menebalkan pemahaman semua pihak tentang arti dan fungsi lingkungan hidup bagi proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Misalnya banyak para pengambil kebijakan justru biasa berpikir bahwa hutan atau sumber daya alam lainnya seperti batu bara merupakan sumber ekonomi untuk pembangunan. Kerangka pikir ini sudah seharusnya diakhiri dan diganti atas pemahaman atas visi jangka panjang yang lebih rasional. Untuk itu, dibutuhkan proses fragmentasi pemikiran berjangka panjang, yang diupayakan agar termanifestasi pada taraf tingkah laku.
Kedua; tatanan hukum, sistem yang berlaku, serta proses pengambilan kebijakan (policy). Menumbuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan dan tatanan hukum yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan penumbuhan kesadaran mengenai makna kehidupan dalam jangka panjang. Orientasi yang parsial dan dilandasi motif mendahulukan kepentingan kelompok tertentu haruslah dipandang sebagai barang yang haram. Jangan jadikan reintegrasi Aceh sebagai justifikasi terhadap sebuah produk hukum.
Aceh memang memiliki Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sejumlah Qanun termasuk Qanun No 21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam, qanun No 15 tahun 2002 tentang perizinan kehutanan provinsi nanggroe Aceh darussalam. Instruksi Gubernur No 05 tahun 2007 tentang Moratorium Logging. Ada juga inisiatif DPRA menyusun Prolega (Prioritas Legislasi Aceh) untuk periode 2007-2012. Akan tetapi seringkali landasan aspek legal dilemahkan sendiri oleh mekanisme penegakan hukum (law enforcement) yang tidak efektif. Lihat saja kasus-kasus penebangan liar dan pembakaran hutan serta galian C illegal yang terus saja terjadi yang eskalasinya semakin meningkat. Kasus-kasus itu seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kewibawaan perundangan, khususnya qanun dibidang lingkungan, melalui mekanisme penegakan hukum yang optimal. Oknum-oknum yang terlibat seharusnya mendapat sanksi pidana yang setimpal. Sayangnya ini tidak dilakukan.
Ketiga; penebalan komitmen terhadap kelestarian lingkungan melalui penyebaran data kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam. Transparansi dalam penyebaran data kerusakan alam penting untuk memberi kesadaran akan tantangan yang real bagi masa depan Aceh. Hal ini penting dilakukan agar rakyat bersedia memberi respon secara kritis, langsung dan spontan terhadap semua aktivitas dan kebijakan dibidang lingkungan Hidup. Cara seperti ini akan efekti untuk memaksa para perencana pembangunan dan industri untuk mematuhi kaidah-kaidah lingkungan. Sayangnya ini juga tidak dilakukan.
Membangun tiang, memahat ekosistem
Pasca bencana stunami, Aceh dihadapkan pada kondisi dimana banyak sekali pendatang dari luar Aceh yang mencari pekerjaan di Aceh. Ini artinya Aceh akan menghadapi problem populasi besar dimasa depan, bukan hanya masalah sosial ekonomi dan politik, tetapi juga menyangkut lingkungan hidup.
Lahan di Aceh tidak bertambah, sedangkan jumlah penghuninya semakin banyak. Hal ini akan menyebabkan krisis lingkungan yang berdampak pada tensi kehidupan sosial yang meningkat. Polusi udara misalnya, Banda Aceh mulai mengalami peningkatan suhu karena tidak tersedianya ruang-ruang hijau yang memadai. Banyak pohon besar malah ditumbangkan karena harus dilintasi kabel listrik PLN. Birokrasi kita lemah dalam manajemen membangun Banda Aceh yang asri. Hingga kini tidak jelas action plan dalam mengatasi tingkat pencemaran udara di Banda Aceh. Beberapa kawasan pegunungan hijau pinggiran laut yang beberapa waktu yang lalu menjadi tempat banyak orang selamat saat lari dari gelombang tsunami kini malah diratakan dan dikeruk untuk menimbun daerah kota yang lebih rendah. Lagi-lagi kota ini hanya diarahkan untuk membangun tiang tetapi ekosistemnya terpahat.
Pembangunan fisik yang padat modal dan mengabaikan tata ruang telah memerosotkan kualitas sumber daya alam dan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa depan. Deforestasi (pengundulan hutan) serta eksploitasi sumber daya yang tidak terbaharui (unrenewable resources) seperti bahan bakar fosil akan menempatkan generasi Aceh pada situasi yang problematis. Padahal pertambangan bahan bakar fosil haruslah dilihat sebagai sumber daya alam terakhir yang boleh di eksploitasi jika sumber-sumber lainnya telah habis, bukan malah memboroskannya pada masa sekarang.
Sekarang ini Aceh mulai menuju ke kondisi perubahan yang buruk, Aceh akan menjadi arena segregasi sosial. Degradasi lingkungan mulai tumbuh secara linear dengan problem kemiskinan dan ketimpangan. Lapisan masyarakat yang kaya memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam lingkungan yang sehat, air bersih yang mencukupi kebutuhan. Sedangkan masyarakat miskin harus hidup dalam kelangkaan air bersih karena tidak tersentuh layanan perusahaan air minum negara. Suatu ironi muncul misalnya ketika kaum miskin di Banda Aceh harus membayar sangat mahal hanya untuk mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi dari penjaja air keliling. Sementara itu penduduk kelas menengah keatas mendapatkan suplai air bersih dari perusahaan air minum yang dikelola negara sehingga mampu mendistribusikan air dengan tarif yang murah. Ini adalah gambaran pertanggung jawaban ekologis yang timpang antara strata masyarakat. Betapa segresi sosial telah secara mencolok membedakan strata antara masyarakat. Segresi tersebut memiliki nuansa ekonomi politik yang sangat kompleks. Sebagai dampaknya, kaum miskin di Banda Aceh harus membayar biaya sosial, politik dan lingkungan yang lebih besar. Sementara yang kaya? Mendapatkan keringanan dari fasilitas yang dikelola negara.
Pencemaran menimbulkan biaya ekonomis yang skala nominalnya tidak kecil. Pembangunan yang tidak terarah juga telah mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, pembangkin listrik yang direncanakan menggunakan bahan bakar batu bara juga akan menambah buruk kadar polusi udara. Pertambangan biji besi akan mencemari kualitas air bersih; semuanya akan berimplikasi pada hilangnya produktifitas dan merosotnya tingkat kesehatan masyarakat Aceh dimasa depan.
Banyaknya kerusakan tatanan ekologis di Aceh tidak semata-mata bisa diselesaikan dengan banyaknya qanun yang dilahirkan, tetapi juga perlu kapasitas berbagai institusi untuk mengimplementasikan kebijakan yang memihak lingkungan. Aceh membutuhkan mental birokrasi yang bertanggung jawab yang punya aksi nyata bersama memelihara kelestarian lingkungan.
Afrizal Akmal

0 komentar:

Posting Komentar