Aceh, Perang Ekologis yang Belum Selesai


Dalam sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan Aceh pada masa lalu, perebutan sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang melandasi perjuangan kemerdekaan Gerakan Aceh Mereka (GAM) - disamping faktor ideologi. Namun perampasan serakah yang melibatkan “pengusaha dan penguasa” Jakarta selama puluhan tahun menyebabkannya sumber daya alam Aceh terkuras habis. Perusahaan-perusahaan yang memegang konsesi hutan dari pemerintah Indonesia telah mendapatkan kekayaan triliunan rupiah dibawah dukungan serdadu dan rezim penguasa Indonesia pada masa itu.


Data pemerintah provinsi Aceh pada saat itu (1998) menyebutkan bahwa para pemegang konsesi penebangan telah menebang lebih dari 600.000 hektar di hutan-hutan yang melingkupi dua wilayah kabupaten di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Ini belum lagi termasuk data penebangan hutan yang dilakukan di wilayah-wilayah kabupaten lain diseluruh Aceh. Sementara itu, peperangan yang berlangsung sejak akhir tahun 1980-an - menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa mereka, puluhan ribu lainnya terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mata pencaharian.

Kini, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menyatakan komitmennya untuk menghentikan peperangan militer. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah MoU di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang lalu. Nota Kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. 

Hal yang disepakati antara lain adalah: “Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh”.3 Sebagai tindak lanjut yuridis dari nota kesepakatan damai tersebut, disusunlah sebuah undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

 Sejak perjanjian itu, peperangan bersenjata dinyatakan berakhir. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurasan sumber daya alam Aceh belum mengalami perubahan yang berarti. Penguasa Jakarta selalu saja disibukkan oleh prioritas persaingan politik menjelang pemilu 2009. 

UUPA, sejak diundangkan dalam lembaran negara dua tahun silam, ternyata masih banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat sampai kini belum juga diselesaikan; diantaranya adalah PP tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi, Perpres tentang kerjasama pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Implikasi Negatif Dibalik Euforia Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

Secara sekilas, kebijakan tersebut akan memberi sumbangan pendapatan besar bagi Aceh. Angin segar inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh politisi tertentu untuk meyakinkan konstituen politiknya agar mempercayai mereka di pemilu mendatang.

 Janjinya tidak lain adalah memberi pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya pendidikan. Andai saja benar Aceh mendapatkan 70% dari pendapatan yang berasal hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya, jumlah itu sudah cukup untuk mendanai pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Aceh. 

“Andai-andai” tersebut “mengabaikan” bahwa tingkat pendapatan sekarang ini didapat secara tidak berkelanjutan. Bukankah hutan kayu, hutan rawa, dan cadangan ikan sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk? 

Cadangan mineral juga bukannya tidak terbatas. Patut disayangkan bahwa diskursus publik belum menyentuh beberapa aspek substansial, khususnya yang menyangkut implikasi negatif dibalik euforia ini. Cadangan mineral sedang mengalami penurunan secara kuantitas, yang dengan demikian akan mengurangi secara drastis pendapatan potensial Aceh. 

Jadi, asumsi Aceh akan mendapat tawaran yang lebih baik dengan prospek pendapatan yang besar telah menimbulkan pandangan yang keliru. Asumsi pendapatan yang lebih besar ini juga tidak memperhitungkan biaya sosial dan lingkungan yang timbul akibat tingginya eskalasi pengurasan sumber daya alam tersebut pada masa lalu. 

Selama berpuluh-puluh tahun eksploitasi sumber daya alam Aceh, kerugian kesehatan, kerusakan lingkungan dan hilangnya penghidupan belum pernah dihitung. Biaya hak asasi manusia yang tinggi akibat hubungan erat antara industri-industri dengan pihak serdadu Indonesia semasa konflik bersenjata juga tidak masuk dalam perhitungan pendapatan tersebut. 

 Sejak tahun 1980-an sampai dengan pertengahan Desember 2008 sekarang ini, masyarakat Aceh terus didera oleh persoalan-persoalan lingkungan yang sangat serius. Banjir dan tanah longsor kerap menimbulkan korban jiwa. 

Serangkaian banjir akhir tahun ini telah menghancurkan lahan-lahan persawahan, menyapu rumah-rumah penduduk. Situasi bertambah buruk ketika hujan deras mengguyur Pidie dan Pidie Jaya pertengahan Desember 2008 yang menyebabkan sejumlah sungai besar dan sungai kecil dikedua wilayah tersebut meluap dan mengenangi puluhan desa. Ratusan orang yang sawahnya hancur terancam kekurangan pangan di wilayah yang secara tradisional merupakan tempat surplus beras. 

Longsor berulangkali terjadi di jalan provinsi Bireuen-Takengon. Hamparan tanah milik masyarakat di Gampong Bidari kecamatan Langkahan Aceh Utara amblas dengan kedalaman mencapai 50 centimeter hingga satu meter. Sebanyak 47 kepala keluarga (KK) diperkampungan itu terpaksa meninggalkan rumah mereka yang retak dan hancur.

Secara ekologis, bencana demi bencana yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari kejahatan sistem pengelolaan lingkungan pada masa lalu, kerusakan satu sistem dimasa lalu akan diikuti oleh rusaknya sistem-sistem yang lain dimasa sekarang. Pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrak kemajuan Aceh paska perjanjian damai dan terbentuknya pemerintahan Aceh yang baru dikhawatirkan juga masih akan jauh mereduksi kualitas lingkungan dan sumber-sumber alam. Konsep pembangunan yang berkesinambungan telah diterjemahkan dengan keliru. Sustainable growth terjebak dalam jaring nihilisme (Baca: Ketika Aceh Membangun).

Konsekwensi Logis Sebuah Investasi
Rencana pembangunan Aceh 2007-2012 nyaris mabuk membicarakan pertumbuhan produksi. Kerjasama ekonomi regional dan global pun dibentuk, entah itu bernama perjanjian investasi sawit, perjanjian investasi pertambangan biji besi sampai perjanjian tambang batu bara. Lalu rencana peningkatan produksi ini dipandang sebagai angin syurga karena menjanjikan banyak keuntungan.

Industri kelapa sawit dunia menginginkan kelapa sawit dari sumber yang berkelanjutan. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa penggundulan hutan terus terjadi dan masyarakat terus menderita akibat tata kelola buruk serta eksploitasi oleh perusahaan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Industri kelapa sawit – RSPO telah membuktikan bahwa mereka belum dapat menyelesaikan masalah. Diakui atau tidak, banjir yang kerap terjadi dibagian timur Aceh adalah konsekwensi logis dari aktivitas perkebunan besar kelapa sawit yang tidak ramah.

Mega industri diperkirakan juga akan jauh mengubah masa depan Aceh dan menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi lebih banyak rakyat Aceh. Namun sebaliknya, ada bahaya besar yang mengancam kehidupan dimasa depan. Skala produksi yang tinggi tentu membutuhkan masukan (input) yang tidak sedikit. Pengambilan masukan berupa sumber-sumber alam yang tak terbaharui akan menjelma menjadi sebuah eksploitasi lingkungan yang mengerikan. Target produksi terpenuhi dan manusia masa kini mendapat keuntungan, tetapi manusia masa depan yang akan menerima konsekwensi mengerikan dari rusaknya lingkungan serta sumber-sumber alam sebagai bekal untuk bertahan hidup.

Kita tidak perlu malu untuk belajar dari buruknya nasib rakyat India, ketika rezim liberalisasi ekonomi melepaskan kontrol dan membiarkan investasi parsial industri mengontrol pertambangan pada tahun 2000 lalu. Situasi bertambah buruk ketika pemerintah India mengembangkan kebijakan pada tahun 2006 yang mengizinkan penanaman modal asing 100 persen. Minat perusahaan pertambangan Barat tertuju pada peluang untuk mendapatkan cadangan mineral-mineral yang penting dan besar, dan membangun pasar mereka. India menjadi satu dari lima pasar terbesar di dunia untuk batu bara, baja, dan aluminium. Tetapi, kenaikan produksi ini hanya memberi kontribusi sebesar 2,5 persen untuk GDP negara itu pada sepuluh tahun terakhir dan memberi pemasukan sangat kecil bagi pemerintah India ketimbang yang semestinya.

India boleh bangga dengan berbagai macam industri beratnya, usaha pengembangan sektor teknologi barunya, dan program ruang angkasa luarnya. Namun dibalik kenyataan megah itu, mayoritas rakyat India pada kenyataannya hidup di dalam kesuraman yang paling suram. Setelah lebih dari lima puluh tahun merdeka, India masih lebih miskin daripada negara tetangganya Pakistan atau Srilanka.

Cermin Historis
Agaknya tidak terlalu berlebihan jika kita melihat sejenak kebelakang untuk bercermin pada “analisis historis” sewaktu wilayah ”Netherlands East Indies” dibawah kuasa Belanda sejak tahun 1596-1850-an. Waktu itu belum ada tanda-tanda Belanda berbuat curang kepada Aceh. Sebagai mitra dagang, hubungan kedua negara semakin erat dengan ditanda tanganinya Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan pada 30 Maret 1857. Tetapi rekayasa-rekayasa politik Belanda memasuki tahun 1870-an akhirnya dimulai. Penasehat sipil dan militer Belanda melontarkan ide kepada Ratu Yuliana dan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang berpusat di Jawa yang berbunyi:
”Gubernur-Jenderal dari Paduka Yang Maha Mulia sudah siap sedia, pada saat ini, untuk menyatakan perang kepada Sultan Acheh dengan alasan pura-pura yang dicari-cari dan diada-adakan. “ ....Pernyataan perang atas kerajaan Acheh itu dengan niat untuk merampas kedaulatan dari Sultan Acheh dan merampok segala harta pusakanya.
“....Saya tahu berapa harga Sumatera dengan luas wilayahnya yang tidak terhingga, yang membolehkan perluasan perusahaan-perusahaan kita dengan tidak ada batas sambil memperkuat kekuatan kita dari daerah-daerah yang kita kuasai untuk memeras kekayaannya secara lebih menguntungkan lagi”.

Penutup
Perang senjata memang telah berakhir di Aceh, tetapi perang ekologis belum selesai. Sebut saja persoalan akut Kawasan Ekosistem Leuser, yang meliputi wilayah seluas 2,5 juta hektar yang membentang dari perbatasan propinsi Sumatra Utara dan Aceh ini masih saja terancam oleh aktivitas eksploitasi. Hal ini menandakan masih meningkatnya perlawanan terhadap para pekerja di “paru-paru dunia” tersebut.

Sistem manajemen Kawasan tersebut saat ini didanai oleh AFEP (Aceh Forest and Environment Project) sebuah project yang didukung oleh “dewa-dewa pencipta kemiskinan” Multi Donor Fund (MDF). Sebuah lembaga “bisnis bantuan” yang patut dicurigai sebagai pembuat resep jitu dalam menciptakan bentuk kontradiksi, kebingungan dan juga merupakan pathologi kekacauan dimana setiap pemberian bantuan adalah alat untuk menciptakan penderitaan lewat kemiskinan dan akar budaya korupsi yang mereka ciptakan sampai hari ini di negeri-negeri bencana (Baca: Lords of Poverty).

Bantuan AFEP senilai USD 3756 yang dikelola Yayasan Leuser Internasional (YLI) ini pantas mendapat kritikan tajam dari publik akibat tidak berkonsultasi dan tidak konferehensif dalam melibatkan partisipasi masyarakat.

Akhirnya, secara objektif - sungguh tidak dapat dielakkan bahwa “ada keharusan” untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh secara optimal agar Aceh bisa kembali berdiri sejajar diantara bangsa-bangsa lainnya didunia, seperti kejayaan “endatu” (nenek moyang) kita pada zaman terdahulu. Namun demikian, agenda penyelamatan “moral dan lingkungan hidup” juga harus menjadi prioritas. “Perang” belum selesai teungku...!!


0 komentar:

Posting Komentar