Aceh, Perang Ekologis yang Belum Selesai


Dalam sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan Aceh pada masa lalu, perebutan sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang melandasi perjuangan kemerdekaan Gerakan Aceh Mereka (GAM) - disamping faktor ideologi. Namun perampasan serakah yang melibatkan “pengusaha dan penguasa” Jakarta selama puluhan tahun menyebabkannya sumber daya alam Aceh terkuras habis. Perusahaan-perusahaan yang memegang konsesi hutan dari pemerintah Indonesia telah mendapatkan kekayaan triliunan rupiah dibawah dukungan serdadu dan rezim penguasa Indonesia pada masa itu.


Data pemerintah provinsi Aceh pada saat itu (1998) menyebutkan bahwa para pemegang konsesi penebangan telah menebang lebih dari 600.000 hektar di hutan-hutan yang melingkupi dua wilayah kabupaten di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Ini belum lagi termasuk data penebangan hutan yang dilakukan di wilayah-wilayah kabupaten lain diseluruh Aceh. Sementara itu, peperangan yang berlangsung sejak akhir tahun 1980-an - menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa mereka, puluhan ribu lainnya terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mata pencaharian.

Kini, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menyatakan komitmennya untuk menghentikan peperangan militer. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah MoU di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang lalu. Nota Kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. 

Hal yang disepakati antara lain adalah: “Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh”.3 Sebagai tindak lanjut yuridis dari nota kesepakatan damai tersebut, disusunlah sebuah undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

 Sejak perjanjian itu, peperangan bersenjata dinyatakan berakhir. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurasan sumber daya alam Aceh belum mengalami perubahan yang berarti. Penguasa Jakarta selalu saja disibukkan oleh prioritas persaingan politik menjelang pemilu 2009. 

UUPA, sejak diundangkan dalam lembaran negara dua tahun silam, ternyata masih banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat sampai kini belum juga diselesaikan; diantaranya adalah PP tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi, Perpres tentang kerjasama pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Implikasi Negatif Dibalik Euforia Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

Secara sekilas, kebijakan tersebut akan memberi sumbangan pendapatan besar bagi Aceh. Angin segar inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh politisi tertentu untuk meyakinkan konstituen politiknya agar mempercayai mereka di pemilu mendatang.

 Janjinya tidak lain adalah memberi pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya pendidikan. Andai saja benar Aceh mendapatkan 70% dari pendapatan yang berasal hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya, jumlah itu sudah cukup untuk mendanai pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Aceh. 

“Andai-andai” tersebut “mengabaikan” bahwa tingkat pendapatan sekarang ini didapat secara tidak berkelanjutan. Bukankah hutan kayu, hutan rawa, dan cadangan ikan sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk? 

Cadangan mineral juga bukannya tidak terbatas. Patut disayangkan bahwa diskursus publik belum menyentuh beberapa aspek substansial, khususnya yang menyangkut implikasi negatif dibalik euforia ini. Cadangan mineral sedang mengalami penurunan secara kuantitas, yang dengan demikian akan mengurangi secara drastis pendapatan potensial Aceh. 

Jadi, asumsi Aceh akan mendapat tawaran yang lebih baik dengan prospek pendapatan yang besar telah menimbulkan pandangan yang keliru. Asumsi pendapatan yang lebih besar ini juga tidak memperhitungkan biaya sosial dan lingkungan yang timbul akibat tingginya eskalasi pengurasan sumber daya alam tersebut pada masa lalu. 

Selama berpuluh-puluh tahun eksploitasi sumber daya alam Aceh, kerugian kesehatan, kerusakan lingkungan dan hilangnya penghidupan belum pernah dihitung. Biaya hak asasi manusia yang tinggi akibat hubungan erat antara industri-industri dengan pihak serdadu Indonesia semasa konflik bersenjata juga tidak masuk dalam perhitungan pendapatan tersebut. 

 Sejak tahun 1980-an sampai dengan pertengahan Desember 2008 sekarang ini, masyarakat Aceh terus didera oleh persoalan-persoalan lingkungan yang sangat serius. Banjir dan tanah longsor kerap menimbulkan korban jiwa. 

Serangkaian banjir akhir tahun ini telah menghancurkan lahan-lahan persawahan, menyapu rumah-rumah penduduk. Situasi bertambah buruk ketika hujan deras mengguyur Pidie dan Pidie Jaya pertengahan Desember 2008 yang menyebabkan sejumlah sungai besar dan sungai kecil dikedua wilayah tersebut meluap dan mengenangi puluhan desa. Ratusan orang yang sawahnya hancur terancam kekurangan pangan di wilayah yang secara tradisional merupakan tempat surplus beras. 

Longsor berulangkali terjadi di jalan provinsi Bireuen-Takengon. Hamparan tanah milik masyarakat di Gampong Bidari kecamatan Langkahan Aceh Utara amblas dengan kedalaman mencapai 50 centimeter hingga satu meter. Sebanyak 47 kepala keluarga (KK) diperkampungan itu terpaksa meninggalkan rumah mereka yang retak dan hancur.

Secara ekologis, bencana demi bencana yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari kejahatan sistem pengelolaan lingkungan pada masa lalu, kerusakan satu sistem dimasa lalu akan diikuti oleh rusaknya sistem-sistem yang lain dimasa sekarang. Pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrak kemajuan Aceh paska perjanjian damai dan terbentuknya pemerintahan Aceh yang baru dikhawatirkan juga masih akan jauh mereduksi kualitas lingkungan dan sumber-sumber alam. Konsep pembangunan yang berkesinambungan telah diterjemahkan dengan keliru. Sustainable growth terjebak dalam jaring nihilisme (Baca: Ketika Aceh Membangun).

Konsekwensi Logis Sebuah Investasi
Rencana pembangunan Aceh 2007-2012 nyaris mabuk membicarakan pertumbuhan produksi. Kerjasama ekonomi regional dan global pun dibentuk, entah itu bernama perjanjian investasi sawit, perjanjian investasi pertambangan biji besi sampai perjanjian tambang batu bara. Lalu rencana peningkatan produksi ini dipandang sebagai angin syurga karena menjanjikan banyak keuntungan.

Industri kelapa sawit dunia menginginkan kelapa sawit dari sumber yang berkelanjutan. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa penggundulan hutan terus terjadi dan masyarakat terus menderita akibat tata kelola buruk serta eksploitasi oleh perusahaan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Industri kelapa sawit – RSPO telah membuktikan bahwa mereka belum dapat menyelesaikan masalah. Diakui atau tidak, banjir yang kerap terjadi dibagian timur Aceh adalah konsekwensi logis dari aktivitas perkebunan besar kelapa sawit yang tidak ramah.

Mega industri diperkirakan juga akan jauh mengubah masa depan Aceh dan menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi lebih banyak rakyat Aceh. Namun sebaliknya, ada bahaya besar yang mengancam kehidupan dimasa depan. Skala produksi yang tinggi tentu membutuhkan masukan (input) yang tidak sedikit. Pengambilan masukan berupa sumber-sumber alam yang tak terbaharui akan menjelma menjadi sebuah eksploitasi lingkungan yang mengerikan. Target produksi terpenuhi dan manusia masa kini mendapat keuntungan, tetapi manusia masa depan yang akan menerima konsekwensi mengerikan dari rusaknya lingkungan serta sumber-sumber alam sebagai bekal untuk bertahan hidup.

Kita tidak perlu malu untuk belajar dari buruknya nasib rakyat India, ketika rezim liberalisasi ekonomi melepaskan kontrol dan membiarkan investasi parsial industri mengontrol pertambangan pada tahun 2000 lalu. Situasi bertambah buruk ketika pemerintah India mengembangkan kebijakan pada tahun 2006 yang mengizinkan penanaman modal asing 100 persen. Minat perusahaan pertambangan Barat tertuju pada peluang untuk mendapatkan cadangan mineral-mineral yang penting dan besar, dan membangun pasar mereka. India menjadi satu dari lima pasar terbesar di dunia untuk batu bara, baja, dan aluminium. Tetapi, kenaikan produksi ini hanya memberi kontribusi sebesar 2,5 persen untuk GDP negara itu pada sepuluh tahun terakhir dan memberi pemasukan sangat kecil bagi pemerintah India ketimbang yang semestinya.

India boleh bangga dengan berbagai macam industri beratnya, usaha pengembangan sektor teknologi barunya, dan program ruang angkasa luarnya. Namun dibalik kenyataan megah itu, mayoritas rakyat India pada kenyataannya hidup di dalam kesuraman yang paling suram. Setelah lebih dari lima puluh tahun merdeka, India masih lebih miskin daripada negara tetangganya Pakistan atau Srilanka.

Cermin Historis
Agaknya tidak terlalu berlebihan jika kita melihat sejenak kebelakang untuk bercermin pada “analisis historis” sewaktu wilayah ”Netherlands East Indies” dibawah kuasa Belanda sejak tahun 1596-1850-an. Waktu itu belum ada tanda-tanda Belanda berbuat curang kepada Aceh. Sebagai mitra dagang, hubungan kedua negara semakin erat dengan ditanda tanganinya Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan pada 30 Maret 1857. Tetapi rekayasa-rekayasa politik Belanda memasuki tahun 1870-an akhirnya dimulai. Penasehat sipil dan militer Belanda melontarkan ide kepada Ratu Yuliana dan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang berpusat di Jawa yang berbunyi:
”Gubernur-Jenderal dari Paduka Yang Maha Mulia sudah siap sedia, pada saat ini, untuk menyatakan perang kepada Sultan Acheh dengan alasan pura-pura yang dicari-cari dan diada-adakan. “ ....Pernyataan perang atas kerajaan Acheh itu dengan niat untuk merampas kedaulatan dari Sultan Acheh dan merampok segala harta pusakanya.
“....Saya tahu berapa harga Sumatera dengan luas wilayahnya yang tidak terhingga, yang membolehkan perluasan perusahaan-perusahaan kita dengan tidak ada batas sambil memperkuat kekuatan kita dari daerah-daerah yang kita kuasai untuk memeras kekayaannya secara lebih menguntungkan lagi”.

Penutup
Perang senjata memang telah berakhir di Aceh, tetapi perang ekologis belum selesai. Sebut saja persoalan akut Kawasan Ekosistem Leuser, yang meliputi wilayah seluas 2,5 juta hektar yang membentang dari perbatasan propinsi Sumatra Utara dan Aceh ini masih saja terancam oleh aktivitas eksploitasi. Hal ini menandakan masih meningkatnya perlawanan terhadap para pekerja di “paru-paru dunia” tersebut.

Sistem manajemen Kawasan tersebut saat ini didanai oleh AFEP (Aceh Forest and Environment Project) sebuah project yang didukung oleh “dewa-dewa pencipta kemiskinan” Multi Donor Fund (MDF). Sebuah lembaga “bisnis bantuan” yang patut dicurigai sebagai pembuat resep jitu dalam menciptakan bentuk kontradiksi, kebingungan dan juga merupakan pathologi kekacauan dimana setiap pemberian bantuan adalah alat untuk menciptakan penderitaan lewat kemiskinan dan akar budaya korupsi yang mereka ciptakan sampai hari ini di negeri-negeri bencana (Baca: Lords of Poverty).

Bantuan AFEP senilai USD 3756 yang dikelola Yayasan Leuser Internasional (YLI) ini pantas mendapat kritikan tajam dari publik akibat tidak berkonsultasi dan tidak konferehensif dalam melibatkan partisipasi masyarakat.

Akhirnya, secara objektif - sungguh tidak dapat dielakkan bahwa “ada keharusan” untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh secara optimal agar Aceh bisa kembali berdiri sejajar diantara bangsa-bangsa lainnya didunia, seperti kejayaan “endatu” (nenek moyang) kita pada zaman terdahulu. Namun demikian, agenda penyelamatan “moral dan lingkungan hidup” juga harus menjadi prioritas. “Perang” belum selesai teungku...!!


Leuser, Proyek Bencana yang Direncanakan


Dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sepuluh kepala daerah di Aceh sepakat membuka jalan akses dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Semua jalan yang dibangun tersebut merupakan jalur rawan longsor dan banjir bandang. Ini merupakan indikasi bahwa banyak kepala daerah di Aceh tidak taat tata ruang yang mengatur peruntukan lahan.


Tragisnya, Yayasan Leuser Internasional (YLI) sebagai pelaksana Aceh Forest and Environment Project (AFEP) yang dipercayai mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan dana USD 2,223,215 yang berasal dari Multi Donor Fund (MDF) juga ikut berkomplot menandatangani kesepakatan pembukaan jalan itu pada 17 Maret 2009 dalam sebuah siasat di Blangkejeren.

MDF dibawah pengawasan Bank Dunia dengan penuh percaya diri, siap memasang manusia-manusia keledai sebagai tunggangan, guna meramu resep jitu dalam menciptakan bentuk kontradiksi, kebingungan dan juga merupakan pathologi kekacauan yang mereka ciptakan sampai hari ini di ’negeri bencana yang direncanakan’, menciptakan penderitaan lewat kemiskinan dan akar budaya korupsi dan kado bantuan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai alat berdalih.

Sementara itu, agen-agen bisnis bantuan yang saat ini menjabat di pemerintahan daerah di masing-masing kabupaten/kota sedang berkomplot untuk mengucurkan dana melalui APBK masing-masing daerah. Khusus pemerintah kabupaten Gayolues, saat ini sudah mengalokasikan 133 Milyar Rupiah dari dana otonomi khusus (otsus) untuk membangun jalan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Subussalam, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Kota Langsa.

Iming-iming untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini telah menjadi sebuah paham kemanusiaan yang dibuat-buat untuk mencari keuntungan dalam perhitungan strategi komersil serta kendaraan penyebarluasan nalar jahat, yang memungkinkan penentuan setiap pengambilan kebijakan dalam proses pembangunan sebuah wilayah yang direkayasa oleh kekuatan kelompok industri-industri tertentu melalui kesepakatan rahasia yang dilakukan oleh para elit pemerintahan setempat didalam bentung alokasi dana resmi.

Ada apa sebenarnya dibalik proyek pembangunan jalan dalam Kawasan Ekosistem Leuser tersebut? Adalah pertanyaan penting yang harus dibeberkan kepada publik demi kepentingan Aceh sebagai suatu bentuk kesadaran kolektif yang merasa bahwa semua kekayaan material dan inmaterial di dalam dan di atas tanah Aceh adalah milik bangsa Aceh, bukan milik para agen tertentu. Oleh sebab itu rakyat Aceh berhak dan berkepentingan untuk mengetahui, memelihara dan mempertahankannya dengan segala daya upaya sebagai wujud tanggung jawab bersama kepada bangsa Aceh.

Meski tingkat penggundulan hutan Leuser telah melambat sejak pemberlakuan moratorium logging pada tahun 2007 yang lalu, hilangnya hutan diperkirakan akan berlanjut di masa depan. Begitulah yang terjadi, orang-orang dengan penuh nafsu berupaya untuk membelah Leuser sepanjang lebih dari 81,8 kilometer yang menghancurkan lebih dari 80 kilometer hutan lindung dan memusnahkan berbagai jenis tanaman obat.

Tidak ada lembaga resmi yang dapat dipercaya yang bisa memberikan batasan rincian terhadap kerugian ekonomis yang diderita selama dan sesudah pembangunan jalan itu terjadi. Ini artinya, bahwa jalan utama melintasi Leuser dipastikan akan diikuti pula dengan pembangunan jalan-jalan cabang lainnya. Dengan begitu sama artinya mempermudah masuknya truk-truk pengangkut kayu dan pengangkut hasil-hasil tambang liar.

Perusahan-perusahaan logging akan jauh masuk kedalam kawasan-kawasan hutan, mengambil seluruh kayu bernilai tinggi dan keluar untuk pindah ke tempat lainnya melalui jalan-jalan yang dibangun negara.
Jalan-jalan ini nantinya juga akan digunakan perusahaan ekplorasi dan eksploitasi hasil-hasil tambang untuk mengeruk lebih banyak lagi dari apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Maka sungguh tak dapat dielakkan, bahwa ini akan menyerupai sebuah sepermarket logging dan supermarket tambang yang mengerikan di dalam kawasan ekosistem yang seharusnya dilindungi.

Gelombang arus dramatis kerusakan hutan dimasa depan
Implikasi penting bagi pelestarian hutan adalah pergeseran alasan penggundulan hutan akibat alasan kemiskinan ke alasan perusahaan. Modus dari perusakan hutan akan berubah. Orang-orang miskin di desa tidak lagi dominan sebagai pelaku perusakan hutan; setelah akses menuju hutan Leuser terbuka, penggundulan hutan secara substansial digerakkan oleh industri-industri besar dan globalisasi ekonomi, melalui penambangan timah hitam, penambangan kapur dan bahan baku semen, dan eksplorasi mencari material-material mineral bernilai tinggi lainnya yang menjadi sebab-sebab paling mengerikaan dari hancurnya hutan.

Ide membelah hutan belantara Leuser selalu saja dilontarkan secara luas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk alasan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang mencakup konstruksi jalan, bersamaan dengan pertumbuhan populasi yang direkayasa secara cepat - seperti memasok sebanyak mungkin transmigran dari pulau jawa ke Aceh..
Inisiatif-inisiatif ini, mendorong munculnya gelombang arus yang dramatis para pendatang ke daerah perbatasan provinsi dan akan sering kali menyebabkan kerusakan hutan secara cepat.

Setiap kali usulan-usulan pembukaan jalan semacam itu dilontarkan, para agen pelobi kebijakan akan mengangkat tangan penuh kegembiraan. Meski sangat banyak terjadi kegagalan yang kemudian membuat banyak orang menderita akibat longsor dan banjir bandang, usulan-usulan ini terus saja dibela dan tidak boleh pernah dihentikan demi alasan yang dicari-cari dengan dalih menciptakan daya dorong ekonomi pedesaan.
Setelah terbangun, jalan-jalan ini melepaskan berbagai invasi hutan yang tak terkontrol oleh para pendatang, pemburu, dan makelar tanah. Hutan-hutan yang dulunya secara alami dimanfaatkan secara langsung oleh peladang, akan segera dengan cepat dilindas oleh bulldozer industri-industri berskala besar.

Corporation jahat penjual hutan Aceh
Dari sudut pandang lain, lihatlah siapa saja yang diuntungkan? AFEP yang dicitrakan sebagai pahlawan proyek hutan dan lingkungan Aceh; seringkali mendapat pujian dari tim pengawas Bank Dunia, meskipun kerja-kerja AFEP di lapangan sungguh sangat mengecewakan.

Pada evaluasi 3 hari pelaksanaan proyek APEP 2007, tanpa rasa malu dan dengan penuh rasa percaya diri Joe Leitmann, ketua tim evaluasi Aceh Forest Environment Project (AFEP) dari World Bank mengungkapkan kepuasan yang dibuat-buat, ”I’m proud to be associated with this project” (Saya merasa bangga berurusan dengan proyek ini). Begitulah ungkapannya saat itu.

Karena dinilai berkinerja baik pada tahun kedua dari pada tahun pertama, maka dalam tahun ketiga anggaran AFEP telah ditingkatkan secara signifikan sampai sekitar USD 6,969. Anggaran tahun ketiga (2008) akan menjadi yang terbesar selama masa program (Baca: Rencana kerja AFEP 2008).

Sayang sekali, angka-angka yang dikucurkan Multi Donor Fund (MDF) itu ternyata bukan dari hasil penelitian lapangan secara teliti. Itu hanyalah hasil akal-akalan dari beberapa orang yang dikirim sebagai tim pengumpul informasi yang membuat perjalanan singkat kedaerah-daerah kabupaten, untuk melakukan pemotretan udara dan wawancara dengan pejabat lokal dan membuat perhitungan atas dasar wawancara itu.

Untuk mendukung kerja-kerja AFEP, maka pembentukan dewan multi stakeholder yang memberi masukan dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek mendapatkan prioritas tinggi di tahun ketiga (2008). Dewan multi stakeholder terdiri dari perwakilan-perwakilan dari kantor Gubernur, institusi pemerintah yang berkaitan dengan kehutanan, konservasi, dan perkebunan, para Bupati dari semua kabupaten yang terdapat di dalam daerah proyek, akademisi, ilmuan, NGO/LSM, dan perwakilan dari DPRD kabupaten. Biaya operasi unit pengelolaan daerah sepanjang tahun akan didanai. Ini mencakup biaya komunikasi, peralatan penting, dan perjalanan.

Ironisnya, bahwa tekat sepuluh daerah kabupaten/kota sudah bulat untuk membuka jalan membelah belantara Leuser dan Yayasan Leuser Internasional (YLI) juga sudah ikut menandatangani kesepatan itu (Baca: 10 daerah sepakat isolasi hutan Leuser dibuka, Serambi Indonesia, 19/3/09). Lalu apa artinya kucuran USD 479,243 dalam membentuk kerangka kerja kepemerintahan Multi-stakeholder untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistem? (Baca: Komponen Anggaran AFEP 2008).

Apa artinya USD 439,810 dalam membentuk, mendukung dan memperkuat mekanisme kepemerintahan untuk perlindungan hutan? USD 39,433 dalam membangkitkan dukungan institusi dan stakeholder terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan? USD 39,433 untuk menggaji konsultan?

Sekali lagi, Apa artinya total komponen USD 2,223,215 yang dilimpahkan Multi Donor Fund (MDF) untuk Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI)?

Penutup
Proyek ini sebetulnya tidak terlalu buruk, tetapi karena digunakan seenaknya tanpa menghiraukan perasaan manusia lain, maka proyek tersebut merupakan perwujudan sifat buruk. Sangking buruknya, setiap beberapa Dolar yang dikirimkan selalu saja diikuti oleh beberapa orang asing dari mereka.

Proyek-proyek seperti itu hanyalah sebuah pemindahan dana bantuan dari negara-negara Barat ke tangan agen-agen yang tidak bertanggung jawab yang bahkan siap melakukan bencana mengerikan berupa rusaknya lingkungan hidup yang menyebabkan masyarakat menjadi jauh lebih sengsara dari sebelumnya.

Kenapa USD 2,223,215 diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki sensitivitas? Angka-angka itu tidak pernah membuat rakyat kecil mampu menolong diri mereka sendiri.
Pada saat yang sama, proyek jalan yang membelah kawasan hutan hanya membangun benteng perlindungan bagi kelas baru yang kaya serta berkuasa, yang menyediakan pekerjaan bagi orang-orang tersebut. Mencuri hak-hak istimewa rakyat miskin dari proposal yang mereka ajukan, yang tidak lain hanyalah perwujudan bisnis bantuan belaka dibalik rusaknya hutan hujan tropis yang kita punyai.

Sebuah fakta, bahwa secara pragmatis institusi-institusi yang pernah mendapatkan dukungan USD 39,433 dari AFEP dalam membangkitkan dukungan institusi dan stakeholder terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan; hanyalah menciptakan institusi yang berbuat seenaknya, sombong, paternalistis, bermoral pengecut, dan kebiasaan berdusta. Sungguh sebuah bentuk kontradiksi, kebingungan dan pathologi kekacauan di negeri bencana yang direncanakan.




"Refleksi dari Banjir Aceh"


Bagi masyarakat Aceh, banjir adalah salah satu agenda rutin dari sekian kesesakan masalah hidup lainnya akhir tahun ini. Banjir adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang timbul akibat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, degradasi daya dukung daerah tangkapan air akibat rusaknya tegakan hutan (vegetasi) ini seringkali diabaikan dan tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penanggulangan.


Bencana banjir yang kerap terjadi di Aceh patut menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Apakah banjir merupakan bencana alam atau konsekwensi yang sifatnya logis dari ulah tangan manusia? Lalu bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang? Adalah sebuah pertanyaan penting yang harus dicari jawabannya.

Aceh menghadapi bahaya besar sebagai akibat deforestasi (penurunan kualitas hutan). Penebangan hutan hanya memberi manfaat ekonomi jangka pendek. Dalam jangka panjang, ancaman kerusakan ekosisitem akan menimbulkan kerusakan yang sangat serius, baik kerugian ekologis itu sendiri, kerugian sosial maupun kerugian ekonomi (misalnya kerugian yang dialami oleh masyarakat korban banjir dan tanah longsor).

Data kerugian masyarakat akibat banjir di kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan sejak pertengahan November hingga awal Desember 2008 meliputi 14 Ha tanaman jagung, 29 Ha tanaman cabe, 78 Ha nilam, 18 Ha tanaman coklat, 135 Ha tanaman padi 19 Ha tanaman kacang serta 634 ekor ternak unggas.2 Sedangkan di Kecamatan Delima, Aceh Pidie hingga 10 Desember 2008 tercatat 800 Ha sawah gagal tanam dan 30 Ha tanaman kakau baru berumur 5 bulan milik warga sekitar Krueng Baro juga ikut terendam banjir.3 Ini hanya data parsial dari 2 kecamatan, bayangkan besarnya jumlah kerugian - jika kita menjumlahkan semua data-data banjir dan tanah longsor dari seluruh kabupaten di Aceh? Sungguh kerugian yang sangat besar.

Disisi lain, kecemasan terhadap dampak degradasi lingkungan hidup seharusnya membawa manusia pada suatu kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam. Akan tetapi, perbedaan visi dan kepentingan seringkali menempatkan masalah ini dalam figura yang problematis. 

Salah satu contoh adalah munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terkoordinir atau tidak - telah melakukan aksi-aksi demonstrasi yang justru meminta agar pelaku-pelaku penebangan liar yang ditangkap penegak hukum supaya dibebaskan tanpa syarat.

Demo-demo masyarakat seperti ini terjadi berulang kali di Aceh, dimuat dan diberitakan dimedia-media lokal. Ada fenomena yang mencolok; disatu sisi para aktivis lingkungan hidup meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap para cukong dan pelaku penebang liar, tetapi dilain pihak disambut dengan perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu karena kehadiran penegak hukum dengan pendekatan penyitaan tidak gampang diterima oleh pelaku illegal logging dilapangan. 

Ini dilema bahwa pendekatan melalui Polhut (sekarang: bentara hutan) tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara itu, di lapangan aparat juga sering terlibat suap dengan para pelaku.

Lagi-lagi perbedaan visi dan kepentingan menjadi justifikasi untuk melegalkan perusakan hutan di Aceh. Jika ini terus terjadi, maka babak baru perusakan hutan Aceh telah ada didepan mata. Padahal Gubernur Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf baru saja menggagas dan memberi “judul baru” provinsi Aceh sebagai “Aceh Hijau” (baca: Selamatkan hutan, Cuma judul doang!!).

Disatu sisi pihak Gubernur Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf sadar terhadap pentingnya pelestarian alam, tetapi dilain pihak - kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek dari kelompok-kelompok tertentu masih dipertentangkan dengan kepentingan pelestarian ekologi. Akibatnya, agenda pelestarian alam yang berdimensi jangka panjang seringkali terabaikan.

Gerakan Advokasi Lingkungan
Departemen Kehutanan sebagai sebuah institusi formal pemerintah belum bisa memberikan warna yang menarik pada isu-isu kerusakan hutan. Atribut hijau ternyata tidak disokong oleh pikiran yang hijau pula. Institusi ini terjebak dalam formalisme birokratis dan in-efesien, menjadi hirarkis dan bersifat sentralistis. Lihat saja fakta gagalnya Dinas Kehutanan Aceh dalam mengimplementasikan instruksi Gubernur Pemerintahan Aceh tentang Moratorium Logging di Aceh. Sampai hari ini, belum ada instrument yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengefektifkan Ingub No 5 tersebut. Pada gilirannya institusi seperti ini justru menjadi kelompok perusak hutan. Tragis…

Ditengah ciri elitis para pemangku kepentingan yang eklusif ini, bermunculan pihak-pihak non pemerintah seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai pendeterminasi.
Gerakan adokasi yang dibangun lembaga non pemerintah lebih mampu memberi warna terhadap advokasi lingkungan hidup pada tingkatan yang berbeda-beda. Namun demikian gerakan advokasi yang didominasi oleh satu pihak ini pun, tanpa penyeimbang peran dari pihak lain juga akan kacau dan sulit untuk mencapai kompromi kebijakan. Advokasi lingkungan yang efektif dalam proses tawar menawar adalah pada pertalian kepentingan antara LSM, masyarakat korban dan pemerintah. Partisipasi dari masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pelestarian lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk membentuk sebuah sinergi yang efektif.

Pengambilan Keputusan yang Salah
Meskipun didalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) melarang adanya izin pengusahaan hutan di dalam kawasan Ekosistem Leuser. Namun belum ada instrument yang efektif untuk mengurangi degradasi kawasan Ekosistem Leuser (Kawasan Ekosistem Leuser mencapai 2,5 juta hektar atau setara dengan 40 persen luas daratan Aceh).

Harus diingat juga bahwa UUPA memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan izin konversi (pengalihan fungsi) kawasan hutan dan izin pengelolaan dan pengusahaan hutan. Kewenangan perizinan tersebut berpeluang terhadap alih fungsi kawasan hutan Aceh baik didalam maupun di luar Kawasan Ekosistem Leuser jika tidak ada kawalan yang ketat ditengah maraknya investasi pertambangan di Aceh.

UUPA memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan. Namun Kewenangan penataan ruang tersebut juga rentan bagi usaha penyelamatan hutan Aceh yang tersisa, dimana 50 persen wilayah daratan Aceh adalah hutan lindung dan kawasan konservasi.

UUPA menegaskan kewajiban pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi. Kewajiban inilah yang harus diwujudkan untuk mendukung kehidupan jutaan masyarakat Aceh dan keberlanjutan perekonomian Aceh).

Apakah butir-butir UUPA diatas mampu menjawab persoalan lingkungan hidup di Aceh pada masa depan?

Secara pragmatis, pemerintah juga seringkali meletakkan kebijakan keliru untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi tercapainya tujuan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Sebut saja salah satu contoh seperti pemberian izin eksploitasi batu bara dan pertambangan biji besi di pantai barat dan pertambangan biji timah hitam galena di dalam kawasan lindung di Aceh Tenggara.

Instrumen-instrumen kebijakan yang keliru seringkali mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan aktivitas berlebihan yang menyebabkan degradasi sumber daya alam dalam aktivitas ekonomi mereka.

Kebijakan Dinas kehutanan yang tidak transparan dalam penyebaran data kerusakan alam ikut menyebabkan tingginya tingkat eksploitasi hutan. Padahal transparansi dalam penyebaran data penting untuk memberi kesadaran akan tantangan yang real bagi masa depan lingkungan hidup Aceh. Hal ini penting dilakukan agar rakyat bersedia memberi respon secara kritis, langsung dan spontan terhadap semua aktivitas dan kebijakan dibidang lingkungan Hidup. Cara seperti ini akan efekti untuk memaksa para perencana pembangunan, industri dan para pengembang pemukiman yang terlibat konversi ekosistem hutan (yang secara ekologis sangat sensitif) untuk mematuhi kaidah-kaidah lingkungan.
Ketiadaan harga dan pasar bagi jasa lingkungan hutan (jasa yang bisa dihasilkan dari hutan lindung dan atau hutan produksi dalam bentuk wisata alam, olah raga, pemanfaatan air, perdagangan karbon atau kegiatan penyelamatan hutan dan lingkungan) , menyebabkan rendahnya harga hasil hutan.

Distorsi harga dan tidak efisiennya pasar dapat mengirim signal yang salah kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai nilai sumberdaya hutan. Hal ini mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan untuk merespon harga dan pasar yang mereka hadapi.

Monopoli Departemen Kehutanan dalam pengelolaan hutan yang menafikan peran masyarakat lokal juga telah mendorong menonjolnya kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, negara gagal dalam mengatur kelembagaan pengelolaan hutan.
Pada tataran masyarakat miskin sekitar hutan, kemiskinan seringkali menyebabkan ketergantungan berlebihan terhadap sumberdaya hutan. Ketika sumber penghidupan terbatas, orang tidak banyak punya pilihan kecuali melakukan eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan guna menghasilkan pendapatan untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Jadi, kegagalan kebijakan, kegagalan pasar, kegagalan kelembagaan dan keadaan penghidupan yang tidak merata adalah empat kategori kerusakan hutan yang dipicu oleh keputusan pemerintah yang lemah serta aparatur yang korup (gampang disogok oleh pelaku pelanggar hukum dilapangan).

Penutup
Melihat laju kerusakan hutan yang tidak pernah turun, bahkan meningkat dari waktu kewaktu, maka hanya ada kemungkinan yang sedikit bagi kondisi hutan Aceh. Pertama, membiarkan tetap rusak – tidak ada perubahan kecuali menunggu kehancuran hutan pada kondisi yang benar-benar habis (tandus). 

Kedua, mencoba memperbaiki. Namun secara pragmatis, perbaikan nampakya jauh lebih lamban dari kecepatan merusaknya. Sehingga dipastikan hutan Aceh akan tetap rusak. 

Ketiga, menyediakan dana yang besar dan memperbaikinya dengan paksa. Tetapi persoalannya siapakah yang cukup kuat untuk melakukannya. Apakah lembaga-lembaga publik cukup kuat dan berfungsi dengan baik untuk menjadi pahlawan? Kenyataannya lembaga publik di negeri ini tidak memainkan peran yang semestinya. Sehingga rusaknya hutan tidak dapat diatasi.

Lalu apa yang mengganjal? Sehingga hutan kita tidak pernah dapat dikelola dengan baik. Apa yang sesungguhnya terjadi dibalik bencana-bencana banjir yang kita alami? 

Korupsikah? Moralitaskah? Hanya sekedar bencana alam biasakah? Apakah sudah tidak ada lagi kepentingan orang-orang untuk mematuhi perintah Tuhan menjaga kelestarian alam dan tidak membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah mungkin kita telah menjadi orang-orang yang dinyatakan dalam A-Quran surat Al-Baqarah ayat 11-12: “Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan dimuka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya”.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua terhadap bencana banjir yang terus-menerus terjadi di Aceh sepanjang tahun belakangan ini