Buku: Aceh dalam Kekacauan Ekologi

Penulis: Afrizal Akmal
©2009, Pustaka Kutaradja
Editor: Nury Dasfira
Sambutan: Thayeb Loh Angen
Layout sampul: Aloel, Bombom
viii + 92 halaman
ISBN: 978-602-95075-0-8

Sejak penandatanganan MoU Helsinki, peperangan bersenjata dinyatakan berakhir di Aceh. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurasan sumber daya alam Aceh belum mengalami perubahan yang berarti.
Ide membelah hutan belantara Leuser selalu saja dilontarkan secara luas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk alasan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang mencakup konstruksi jalan.
Kekacauan ekologis dan ketimpangan sosial terus tumbuh. Rawa-rawa yang berperan penting untuk menjaga stabilitas iklim lokal, seperti curah hujan dan temperatur udara yang berperan positif terhadap produksi pertanian - kini dikalahkan oleh mesin-mesin kapitalis dengan semangat hedonistis. Air dan ikan rawa sudah teracuni seiring teracuninya masyarakat lokal untuk berpikir instan.
Adalah fakta, bahwa upaya menutupi sebuah ketidak becusan pengelolaan finansial oleh pemerintah kabupaten, telah dikoreksi dengan pemborosan sumber daya alam yang sangat fatal.
Perang senjata memang telah berakhir di Aceh, tetapi perang ekologis belum selesai. Didukung data, analisis historis, bahasa yang lantang, buku ini secara tegas menjelaskan kenapa hutan dan segala sumber daya alam Aceh selalu dikuasai oleh kepentingan korporasi yang jahat. Sementara dari hasil alam yang melimpah itu - tidak pernah membuat rakyat kecil mampu menolong diri mereka sendiri. |DOWNLOAD|


Antara Penegakan Peraturan dan Fakta


Pengaturan kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terdapat dalam bagian ketiga tentang pengelolaan sumber daya alam.


Pada Pasal 156, berbunyi: (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat: a. membentuk badan usaha milik daerah; dan b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.
(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
(7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.

Berdasarkan pasal di atas, mungkin saja dapat dipahami bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik yang di darat maupun yang di laut sesuai dengan kewenangannya. Makna ayat ini adalah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berhak, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk sumber daya kehutanan.

Berhak, berarti ia memiliki kekuasaan ke dalam dan keluar terhadap sumber daya alamnya, khususnya sumber daya kehutanan untuk merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengawasi semua upaya tersebut, baik berupa eksplorasi, eksploitasi ataupun budidaya.

Pemerintah Aceh memiliki pula kewenangan untuk melakukan tuntutan/gugatan sehubungan untuk mempertahankan haknya tersebut sepanjang sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban merupakan konsekuensi juridis dari adanya hak. Terhadap hak-hak yang dimiliki Pemerintah Aceh terhadap sumber daya alamnya, maka dibebankan seperangkat kewajiban kepadanya untuk juga merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengawasi keberadaan sumber daya alamnya.

Hak dan kewajiban tersebut saling kait mengkait dan bersatu tak terpisahkan, yang dalam terminologi hukum disebut dengan tanggung jawab.

Lantas sampai dimanakah batasan hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelolan sumber daya alam dimaksud? Adalah pertanyaan yang mesti dijawab dengan “jujur”, bukan dengan “pretensi” tertentu.

Peraturan perundang-undangan baik yang mengatur tentang kewenangan pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kabupaten/kota, yang terdapat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sektoral bidang sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanahan, kelautan, dan lain-lain), perlu dikaji secara menyeluruh.

Bagi badan-badan usaha yang akan mengelolan sumber daya alam di Aceh, di samping harus merujuk pada segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh, juga sekaligus diharuskan berpedoman pada norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lalu apakah benar badan-badan usaha yang mengelola sumber daya alam di Aceh, sama sekali tidak dibenarkan mengesampingkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang notabene posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh?

Jika benar, apakah ketentuan ini tidak pula berarti, bahwa badan-badan usaha tersebut dapat saja mengabaikan atau tidak memperdulikan segala regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh? Apakah karenanya, badan-badan usaha yang mengelola sumber daya alam di Aceh harus mematuhi dan mengikuti semua norma, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh maupun oleh Pemerintah Pusat?

Konsekuensi juridis dari adanya ketentuan dalam ayat (7) Pasal 156 UUPA, yang mengharuskan setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, ataupun budi daya sumber daya alam, termasuk bidang kehutanan di Aceh, “wajib” mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh, merupakan sebuah tantangan nyata bagi kalangan dunia usaha, pemerintah Aceh, maupun bagi kalangan masyarakat lokal di sekitar kegiatan usaha eksploitasi itu.

Carut marut perizinan pengelolaan sumber daya alam masih sangat sering terjadi, seperti diberitakan; sejumlah warga di Kabupaten Aceh Barat mempertanyakan penambangan emas di Kecamatan Sungaimas yang dilakukan sebuah lembaga. Pasalnya disebut-sebut emas yang ditambang di lokasi itu sudah mulai diperjual-belikan, akan tetapi diduga masih belum jelas izin pengelolaan.

Dampak kegiatan pertambangan memang telah memberikan asumsi keuntungan ekonomi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting. Namun tak dapat dipungkiri pula bahwa side effect lain terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup (ecocide) dan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya mereka yakni tanah dan air, adalah sesuatu yang seharusnya juga dihitung (biaya eksternalitas).

Sebuah pelajaran berharga, menggambarkan bagaimana kebijaksanaan pertambangan ditujukan untuk melayani kepentingan investor dan pemerintah serta bagaimana hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya dipinggirkan demi terlaksananya penggalian mineral. Sebagai contoh perusahaan pertambangan yang menyalahgunakan hak-asasi manusia, adalah PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan raksasa emas dan tembaga di Papua yang dimiliki oleh perusahaan asing, Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa, Exxon Mobil untuk Migas di Aceh dan beberapa perusahaan tambang batubara di Kalimantan timur.

Perangkat Hukum Lingkungan Hidup
Berbagai perangkat hukum telah dilahirkan; perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.
Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas dan Bumi, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Qanun maupun Keputusan Gubernur.
Tetapi kenyataannya, penegakan peraturan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sungguh tidak seperti yang diharapkan. Seluas 160 ribu hektar hutan lindung telah berubah menjadi area perkebunan, lahan pertanian kering, semak belukar, dan tanah terbuka (sumber: Siaran Pers Greenomics Indonesia, 8/5/08). Alih fungsi hutan lindung ini secara berangsur-angsur terus meluas tanpa melalui prosedur yang sah.

Beberapa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), seringkali dijadikan ajang tawar-menawar antara pemerintah kabupaten dan pihak-pihak tertentu, seperti investor yang ingin membuka kawasan perkebunan, pertambangan dan infrastruktur.
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) juga sering dikeluarkan oleh lembaga yang tidak kredibel. Padahal Lembaga yang berwenang mengeluarkan amdal harus diakreditasi secara ketat dan amdal yang disahkan pemda harus ada kontrol dari pemerintah pusat.
Salah satu poros penting tidak kredibelnya amdal adalah lemahnya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam mengoreksi amdal. Maka upaya memperkuat KLH perlu juga diupayakan. KLH juga harus didorong untuk menjadi lembaga yang bersih dan berwibawa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari 126 pasal merekomendasikan disusunnya 19 Peraturan Pemerintah dan 9 Peraturan Menteri; Pasal 11 PP Tentang Penyusunan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penetapan Eko-region. Pasal 12 PP Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Pasal 18 PP Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasal 20 Peraturan Menteri (Permen) Tentang Baku Mutu, Air Limbah, Emisi dan Gangguan. Pasal 21 PP Tentang Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 23 Permen Tentang Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Pasal 28 Permen Tentang Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi. Pasal 29 Permen Tentang Lisensi. Pasal 33 PP Tentang AMDAL. Pasal 35 Permendagri Tentang Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. Pasal 41 PP Tentang Izin. Pasal 43 PP Tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup. Pasal 47 PP Tentang Analisis Resiko Lingkungan Hidup. Pasal 51 Permen Tentang Audit Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 48-51. Pasal 53 PP Tata Cara Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 54 PP Tentang Tata Cara Pemulihan Lingkungan Hidup. Pasal 55 PP Tentang Dana Penjaminan. Pasal 56 PP Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 57 PP Tentang Konservasi dan Pencadangan Sumber Daya Alam Serta Pelestarian Fungsi Admosfer. Pasal 58 PP Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bencana ( B3). Pasal 59 PP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 61 PP Tentang Tata Cara Pengendalian Dumping Limbah. Pasal 62 Permen Tentang Informasi Lingkungan Hidup. Pasal 65 Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Pengaduan. Pasal 75 PP Tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 83 PP Tentang Sanksi Administratif. Pasal 86 PP Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Pasal 90 Peraturan Menteri Tentang Kerugian Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting dalam UUPPLH ini (Pasal 15 - Pasal 18), Tata Ruang juga harus memasukkan KLHS sebagai dasar penyusunannya. Namun masih disayangkan, bahwa penetapan kriteria KLHS masih berorientasi kepada pasar bebas, eksploitasi sumber daya alam dan tidak memasukkan kriteria sosial dalam kajian KLHS, yang ada hanya kriteria; Ekonomi, Kebijakan, jasa/layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim yg mengarah kepada penjualan karbon (dagang karbon), potensi keanekaragaman hayati dan dampak resiko lingkungan hidup.

UUPPLH ini tampaknya masih bertekuk lutut kepada keinginan pasar bebas, dimana masih dibenarkan kondisi lingkungan hidup dicemari secara legal (Pasal 20; Pasal 42; Pasal 43) dengan mendapatkan Izin dari Menteri, Gubernur dan Bupati atau yang dikenal dengan Izin Lingkungan (IL). Jadi menurut pasal ini Indonesia dijadikan pembuangan limbah sepanjang ada potensi ekonomi lingkungan hidup yang kemudian akan diatur didalam PP. Sedangkan pelanggaran atas Izin Lingkungan hanya dikenakan sanksi administratif berupa; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan Hidup dan pencabutan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh Menteri, dan kepala daerah. Walaupun sanksi administratif ini tidak membebaskan penanggungjawab usaha untuk bertanggung jawab dalam pemulihan dan pidana (Pasal 76 - Pasal 83). Sementara kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup tidak memasukkan kriteria sosial sebagai salah satu itemnya (Pasal 21). Dumping limbah juga dibenarkan dalam UUPPLH ini yang dilakukan dengan Izin dari menteri dan kepala daerah (Pasal 60; Pasal 61) yang kemudian akan diatur dengan PP.
Pasal 48 – 52, audit lingkungan hidup dilakukan oleh badan independen (auditor) yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha (owner), kecuali jika owner tdk melakukan audit maka Menteri dapat menunjuk auditor independen yang sumber pendanaan auditnya dibebankan kepada owner. Sementara hasil audit wajib diumumkan oleh Menteri, tetapi tidak jelas tujuan diumumkannya kepada siapa. Sistem informasi Lingkungan Hidup (Pasal 62) juga wajib diumumkan kepada publik. Tetapi masih menjadi pertanyaan adalah yang diumumkan kepada publik itu sistem informasinya atau apa? Apakah hasil audit dari perusahaan adalah bagian dari informasi yang juga diumumkan kepada publik?
Pemerintah dan Pemda juga memiliki Hak gugat (Pasal 90) melalui instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu. Tindakan tertentu yang disebutkan disini juga menjadi tidak jelas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan tertentu tersebut, mengingat tidak ada definisi yang jelas tentang tindakan tertentu.

Fakta Penghancuran Rawa Gambut Tripa
Keberadaan rawa gambut Tripa kini banyak mendapat tantangan. Dari 61.803 hektar luas hutan Rawa Tripa, yang tersisa kini hanya 31.410 hektar. Setiap bulannya, lebih dari 30 hektar lahan rawa di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Ada sesuatu yang salah, yang telah dibuat umat manusia ketika berhubungan dengan alam. Kearifan tidak lagi membimbing manusia, yang membimbing justru nafsu dan keserakahan. Kalau kita mau belajar dari tsunami kemarin, rawa yang ada di daerah pesisir Aceh secara alami sebenarnya dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kerugian bencana tsunami.

Alih fungsi Rawa Tripa tidak sesuai dengan kebijakan Kepala Pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf tentang Aceh Greenvision, pembangunan kembali Aceh berdasarkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Habitat hidup satwa langka seperti Orangutan Sumatra dan berbagai jenis ikan bernilai gizi tinggi yang ada di Rawa Tripa terancam keberadaannya, termasuk ketersediaan sumber gizi alami bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Ada 15 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang kini melakukan pengeringan lahan gambut secara besar-besaran. Pembangunan drainase menuju ke Samudra Hindia di pantai barat Aceh oleh beberapa perusahaan, mengakibatkan penyusutan permukaan air di lahan gambut tersebut sampai satu meter dari kedalaman 3 meter hingga 5 meter (Data: Ekosistem Lestari).

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Unsyiah, Prof. Dr. Zainal Abidin dalam Round Table Discussion bertajuk “Rawa Tripa”, menyatakan bahwa akar dari semua masalah yang ada muncul karena pemahaman yang keliru terhadap peran, fungsi dan manfaat Rawa Tripa. Selama ini ada pandangan jika Rawa Tripa dibiarkan apa adanya seolah-olah rawa itu menjadi sumber daya alam yang tidak berguna. Kesalahan berpikir seperti itu telah mendorong konversi Rawa Tripa untuk peruntukkan sawit yang dianggap lebih bernilai ekonomis.

Kecurangan HGU
Berbagai laporan investigasi yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat, menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di hampir seluruh kabupaten di Aceh telah merambah hutan lindung dan hutan produksi.
Luas lahan yang digarap oleh 16 dari 54 perusahaan perkebunan yang memegang hak guna usaha (HGU), baik di wilayah hulu maupun hilir Kabupaten itu telah melampaui luas izin yang diberikan, seperti di Kecamatan Seruway, Bendahara, Karang Baru, Banda Pusaka, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, dan Tenggulun. Hal ini, selain berdampak terhadap minimnya pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), juga menyebabkan lahan garapan masyarakat sekitarnya menjadi sempit (Sumber: Siaran Pers LSM Lembah Tari, 27/6/09).

Sejumlah HGU yang ada di Aceh, tidak pernah melaporkan dampak lingkungannya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Konsumsi Kayu Illegal Aceh
Di saat moratorium pembalakan hutan diberlakukan, konsumsi kayu ilegal di Aceh dari tahun 2005 hingga 2008, yang juga digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur setelah tsunami, nilainya mencapai 7,25 triliun rupiah. Lebih dari 200 ribu hektar hutan Aceh atau setara lebih dari tiga kali lipat luas Singapura, rusak akibat pembalakan liar sebagai pemasok kayu-kayu untuk proyek-proyek rekonstruksi Aceh.

Kondisi tersebut merupakan bentuk kriminalitas lingkungan (environmental crime). Fakta di lapangan tak bisa ditutupi, selama rekonstruksi Aceh, kayu-kayu ilegal dari hutan Aceh diperjualbelikan dengan mudah (sumber: Greenomics, disiarkan oleh Antara News, 19 Mei 2009).

Tidak transparannya laporan pihak yang bertanggungjawab terhadap rekonstruksi Aceh dan Nias kepada PBB, patut disesalkan. Fakta ketidakberesan sebenarnya dapat dilihat dalam laporan audit keuangan dan kinerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut tidak memasukkan masalah perusakan hutan Aceh yang dibalak secara liar dan masif sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu rekonstruksi.

Perangkap Industrialisasi Kapitalis
Industrialisasi adalah penyebab yang dianggap paling bertanggung jawab pada eksploitasi alam, karena industrialisasi membutuhkan cukup banyak sumber daya yang di dapat dari alam.

Kapitalisme dengan prinsip efisiensi, menghendaki efisiensi dengan cara sedapat mungkin memanfaatkan sumber daya dengan mengeruk habis mineral yang ada. Akibatnya, lihat saja gunung semen di Lhoknga, Aceh Besar, yang hampir rata dengan tanah karena PT Semen Andalas Indonesia (PT SAI) sedang mengeruk habis mineral di dalamnya. Tidak hanya itu saja, melainkan juga asap tebal yang membumbung dari cerobong pabrik dan zat-zat yang tak terlihat oleh mata, yang juga menimbulkan bahaya bagi masyarakat.
Kita masih ingat tragedi PT Arun NGL Co, di Lhokseumawe, pada 22 April 2009, ketika konsentrasi gas H2S yang terbuang ke udara dari cerobong pabrik PT Arun itu mencapai 170 mg/m3 (Baca: hasil uji emisi Bapedal Aceh, 2009). Padahal, baku mutu yang dibolehkan Menteri Lingkungan Hidup dalam keputusannya Nomor 13 Tahun 2005, hanyalah 70 mg/m3.

Seperti yang terjadi pada Rabu pagi hingga Kamis 22-23 April 2009, sekitar empat ratusan masyarakat di Desa Blang Panyang, Kemukiman Paloh Timu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, mengalami sakit kepala, mual dan muntah, bahkan diantaranya ada yang langsung jatuh pingsan akibat terhirup aroma menyengat yang berasal dari PT Arun.
Meskipun masyarakat yang menjadi korban telah direhabilitasi, tetapi pada kenyataannya; partikel-partikel asap PT Arun NGL Co dan gas-gas beracun lainnya dari industri tersebut secara perlahan terus saja menimbulkan polusi udara. Limbah-limbah gas itu terserap daun-daunan tanaman petani sekitarnya yang kemudian dikonsumsi kembali oleh masyarakat.

Inilah contoh-contoh bentuk eksploitasi alam yang masih terus diperpanjang hingga nyaris tak berhingga. Kemerosotan lingkungan hidup akan berimbas langsung pada kemerosotan kesehatan dan pada akhirnya juga akan berimplikasi pada kemerosotan ekonomi. Misalnya, degradasi lingkungan di sekitar perusahaan justru akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Orang harus mengalokasikan biaya ekstra untuk memperoleh air bersih dan melakukan treatment untuk udara dan air yang tercemar.

Hingga hari ini masih tampak jelas adanya konflik penggunaan sumber daya alam, dan terlalu kuatnya legalisasi kuasa korporasi di Aceh, lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan sumber daya manusia, dan terbatasnya dana dalam pengelolaan lingkungan hidup. Aktivitas ekonomi yang memperkosa alam seakan memperoleh pembenaran, pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dikorbankan untuk menutup kebocoran ekonomi yang sudah demikian berat.
Pakar ekonomi terbukti gagal mempertemukan kepedulian mereka terhadap lingkungan dengan praktik nyata ekonomi dalam konsep pertumbuhan yang berkesinambungan (Sustainable growth). Inilah perangkap industrialisasi kapitalis yang digunakan dengan sempurna oleh kuasa korporasi untuk mendorong lahirnya beragam peraturan perundang-undangan yang melegitimasi dominasi mereka di negeri ini.

Ketimpangan
Disebuah negeri dimana peraturan dan perundang-undangan yang ada tidak disokong oleh sebuah sistem penegakan hukum yang dijiwai “semangat moral”, maka semua penegakan peraturan hampir tidak mungkin dilakukan secara sungguh-sungguh. Terlebih lagi, birokrasi negeri ini sudah terbiasa dengan “suap.” Izin konversi bisa saja “diurus” walau itu di dalam kawasan yang sudah ditetapkan untuk dilindungi, sebagaimana dalam kasus Taman Hutan Raya Seulawah; begitu juga dengan Amdal.

Adalah fakta, bahwa diberbagai kawasan eksploitasi pertambangan selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Jika kemiskinan aktif terjadi karena seseorang kehilangan sumberdaya untuk memberdayakan diri dan mempertahankan hidupnya, maka kemiskinan pasif terjadi karena hilangnya akses untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di sekelilingnya. Meluasnya bentuk-bentuk kemiskinan aktif dan pasif inilah penyebab utama munculnya kemiskinan massif yang ditandai oleh kelaparan ditengah kemewahan, putus sekolah massal ditengah pemborosan anggaran pendidikan, keringkihan massal ditengah gaya hidup royal dan boros kaum pemodal.
Fakta demikian terjadi pada hampir seluruh kawasan dimana kaum pemodal sektor pertambangan melakukan eksplorasi emas, tembaga dan berbagai jenis batu mulia, mineral, logam, timah, nikel, dan lainnya.

Lihatlah apa yang dilakukan pemerintah! ketika terjadi konflik antara rakyat dengan perusahaan pengelola tambang, pemerintah Indonesia lebih memilih membela pihak perusahaan ketimbang membela rakyat. Lebih getol membela korporasi asing ketimbang membela rakyat sendiri. Jika rakyat memprotes, maka nasibnya akan berakhir pada penangkapan.


Mission Impossible

Dengan menggunakan ukuran apapun, tampaknya jelas bahwa laju hilangnya hutan cukup mencemaskan. Banyak organisasi yang melaporkan kejadian penebangan liar, tetapi sebahagian besar dari mereka tidak punya kemampuan untuk mengambil tindakan nyata.

Berbagai lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat lokal maupun lembaga-lembaga pemerintah telah mengadakan berbagai workshop untuk membahas isu ini dan mengusulkan berbagai rencana tindakan serta usulan kebijakan. Tetapi forum-forum seperti itu tidak berdampak nyata bagi berkurangnya penebangan liar di lapangan.

Apapun perundang-undangan baru yang diusulkan - jika sistem hukum tidak dapat menegakkannya, maka tidak akan banyak artinya. Pernah juga dibuatkan workshop untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan. 

Workshop-workshop seperti itu ternyata tidak membuat taraf hidup mereka meningkat, malah semakin terpuruk saja. Cara-cara seperti itu keliru, karena sering memandang masalah sosial sebagai masalah personal. Ketika kepada peserta workshop itu ditanyakan, “Apa problem yang paling besar dalam mengembangkan usaha mereka?” Ternyata sebahagian besar dari mereka menjawab, “mereka sering dimintai macam-macam oleh pejabat berwenang ketika mengurusi izin usaha di kantor pemerintahan setempat.” Jadi jelas bahwa kemiskinan mereka sesungguhnya bukanlah masalah personal, tetapi telah menjadi masalah sosial. Karenanya, kita harus melihat masalah ini dari segi sebab-musabab (causes) dan selanjutnya dilihat dari segi akibat-akibat (impacts). 

Mengapa penebangan liar sulit dikendalikan, meski kebijakan moratorium logging telah diberlakukan di Aceh? Mari kita analisa apa yang terjadi pada beberapa tingkatan yang berbeda; Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kebutuhan ekonomi jangka pendek kemungkinan menjadi komponen utama dalam pemikiran sebahagian masyarakat, ditengah kegamangan ekonomi saat ini. 

Realitas bahwa orang-orang disekitar mereka juga bekerja secara illegal, secara tidak langsung telah mempengaruhi mereka yang lain untuk melakukan pekerjaan yang sama. Ketika lebih banyak orang bekerja secara illegal di hutan dan kilang gergajian, maka sumber pendapatan demikian mulai dapat diterima secara sosial. Melemahnya pandangan kolektif dan positif tentang hutan mendorong lebih banyak lagi partisipasi dalam penebangan dan kilang liar. 

Ketika sistem hukum lemah dan ekonomi terpuruk, maka semua proses ini akan menguat, ditambah lagi jika ada rasa kebencian yang kuat terhadap kebijakan pemerintah atas hutan yang mereka anggap tidak adil. Permintaan akan kayu menciptakan permintaan akan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Kemungkinan diraupnya keuntungan menimbulkan permintaan langsung akan kayu dan menyebabkan meningkatnya kapasitas kilang, yang menimbulkan permintaan tambahan akan kayu, merupakan gambara tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi berperan pada tingkat lokal. 

Pada tingkat pengusaha dan penguasa, kemungkinan adanya kolusi tampak jelas. Hal ini karena penguasa mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai perundang-undangan dan peraturan bisa ditegakkan atau bisa saja diabaikan, tergantung kepada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara politis dan bisnis. 

Ketika laba yang didapatkan pengusaha meningkat, pengaruh para pengusaha semakin kuat, sehingga dimungkinkan dilakukannya kerja sama illegal lebih banyak lagi dengan pejabat lokal yang hedonis. Andai saja sistem hukum bisa diperkuat, maka hal diatas mungkin dapat memberi pengaruh sebaliknya, yang menyebabkan penurunan partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal. Dengan demikian maka jumlah kerjasama dan laba illegal akan berkurang, sehingga menyebabkan melemahnya pengaruh pengusaha illegal. 

Sayangnya, sistem hukum di negeri ini sangat lemah. Politik, korupsi dan kolusi memainkan peran penting dalam alokasi kawasan perkebunan. Diperbolehkannya menjual kayu ketika wilayah hutan yang dikonversi ditebang habis untuk penggunaan lain, merupakan daya tarik ekonomi yang sangat menggiurkan dari konversi lahan hutan itu. 

Ada beberapa alasan penyebab terjadinya konversi lahan hutan menjadi kegunaan lain. Namun dalam banyak hal, konversi merupakan akibat langsung dari kebijakan resmi, termasuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Disini diperlukan kolusi untuk mendapatkan akses pada hutan yang sudah dialokasikan untuk penggunaan lain, terutama jika sebahagian besar hutan sudah dialokasikan. 

Kolusi seperti ini sangat gampang terjadi karena kepemilikan lahan di negeri ini jarang diketahui dengan jelas, dan bahkan penyelesaiaan sementara atas konflik lahan mungkin memerlukan negosiasi bertahun-tahun. Untuk melaksanakan aktivitas mereka, para pengusaha membayar upah kepada penduduk setempat. Ketika kegiatan penebangan liar meningkat dan potensi pendapatan menjadi jelas, penerimaan kegiatan illegal oleh masyarakat setempat juga meningkat. 

Masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan liar ini dan melihat bahwa hal itu tetap akan terjadi dengan atau tanpa partisipasi mereka sebab jika penduduk setempat tidak ada yang bersedia karena takut, maka para pengusaha akan membayar sedikit lebih tinggi kepada orang-orang upahan yang jauh dari tempat itu yang memang sangat membutuhkan kesempatan kerja. 

Dalam perspektif bisnis, kepentingan utama bagi bisnis adalah kemungkinan diraupnya laba sebanyak mungkin berkaitan dengan produksi kayu. Secara sederhana, hal ini berarti bisnis harus mempertimbangkan biaya, potensi penjualan, dan risiko yang berkaitan dengan produksi kayu. Jika kegiatan legal harus membayar beberapa jenis pajak, maka kegiatan illegal tidak membayar pajak tetapi membayar suap dan pungutan liar kepada para pejabat, polisi dan militer. Jalur ilegal dipandang lebih menguntungkan karena selain lebih murah, birokrasi illegal ini juga sangat praktis dan cepat dari segi waktu. 

Dengan obyektifitas seperti itu, maka biaya memproduksi satu produk illegal lebih rendah dari pada harga produk legal. Dengan demikian, produk legal tidak akan kompetitif di pasar. Hal ini disebabkan karena harga pasar bagi keduanya cenderung sama. 

Sebagai catatan tambahan, tampaknya sisa-sisa keterlibatan militer dan polisi dalam penebangan kayu liar masih saja terjadi. Mereka yang sudah terbiasa bersekongkol dalam bisnis kayu haram dimasa penguasa terdahulu, saat ini cendrung mendukung penebangan liar - dari pada membatasinya. 

Faktor-faktor ini bergumpal dan membangun kerangka bagi penebangan liar dalam jumlah yang sulit dibatasi. Kasus-kasus kayu illegal yang terjaring petugas terus meningkat dari waktu kewaktu, ini menunjukkan sinyal bahwa penebangan liar di belantara hutan Aceh masih terus saja terjadi dan eskalasinya semakin meningkat sampai hari ini. Sekali lagi, pendekatan penyitaan di hilir tidak akan menghentikan laju kerusakan hutan jika tidak mendapat perhatian di hulu. Impossibility…


"Hutan Aceh" dalam "Sejarah Imperium"


Jika kita mempunyai persepsi bahwa pemerintah Indonesia ini dibangun untuk mengurus kesejahteraan rakyat, bahwa peran dasar pemerintah Indonesia adalah menjamin keadilan dalam akses pada kesempatan serta sumber daya alam bagi seluruh kemakmuran rakyat. 


Negara yang kaya akan hasil alam dan hutan tropis ini, kenyataannya tidak demikian. Negara ini begitu jauh merambah hak terhadap hutan untuk memperkaya pribadi pejabat mereka ketimbang menjaga hutan sebagai aset untuk bangsa. Hutan tidak hanya menjadi lahan korupsi, tetapi juga memicu imperialisme (kekuasaan yang menjajah) dalam bentuk kebijakan yang diatur secara formal oleh negara.

Ironisnya, lembaga-lembaga yang berkampanye untuk pelestarian alam justru ingin mendapatkan legitimasi dalam mengambil alih sebagian kawasan hutan dan menyisihkannya untuk tujuan lingkungan global yang tidak jelas juntrungannya.
Aceh memiliki sejarah panjang perebutan sumberdaya hutan, dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Dalam konteks lain, hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah asal-muasal terbentuknya wilayah Kerajaan Aceh di ”pulau samudra” (Sumatera) – (Baca: Tgk. Affan Jamuda dalam Hikayat Acheh).

”Asai nanggroë Acheh phon cit nibak rimba Tuhan, rimba raya nyang gohlom ramè ureung nanggroë, nyangna cit Aulia-aulia Allah. Teuma jiwangsa Parsi nyan neucah rimba neupeujeuet keutanoh blang bak neumeugoë, neupeupuga gampông bak neumeunanggroë ngon neumeu-aneuk cuco. Neumeu susah payah lam rimba Tuhan, mubagoë bala neurasa mulai bak binatang bueh, rimueng, uleue, buya. Bahpih meunan teutap neu-ilah daya neucah rimba ngon huteuen beuraleuen sampoë jeut keunanggroë”. (Tgk. Affan Jamuda dalam Pengajaran Peuturi Droe Këudroë, 1988).

Masih menurut Tgk. Affan Jamuda, seiring berjalannya zaman - sekitar abad 14 Masehi, di wilayah pesisir hutan Aceh, telah ditanami lada yang lebat. Tanaman lada atau merica paling banyak ditanam di perbukitan yang mengarah ke Selat Malaka (sekitar perbukitan Krung Raya). Ini dimaksudkan agar petani-petani lada pada masa itu dapat memata-matai setiap kapal asing yang berlayar dan singgah diselat Malaka. Jika ada kapal asing yang mencurigakan, maka para petani lada tersebut segera melaporkannya ke Sultan.
Pada masa itu, lada telah menjadi barang ekspor yang utama. Cina merupakan tujuan utama ekspor lada hingga berlanjut pada permintaan dari pedagang Barat, baik yang Islam maupun yang berbangsa Eropa.

Laksamana Augustin de Beaulieu, seorang jenderal iring-iringan kapal perniagaan ke Hindia Timur, yang terdiri dari orang-orang Paris dan Rouen, dalam Mémoires yang ditulisnya setebal 123 halaman, menyebutkan di tahun 1621 lada-lada di Aceh dulunya sangatlah banyak, tetapi seorang raja melihat bahwa orang Aceh terlalu gemar menanamnya sampai melalaikan penggarapan tanah untuk menanam padi. Setiap tahun beras menjadi mahal dan langka, hingga raja memerintahkan untuk mencabut semua tanaman lada. Keterangan tersebut, walaupun bersifat parsial (informasi yang terputus-putus) tetapi masih dapat dipertimbangkan untuk dipercayai.

Selain lada, di hutan-hutan Aceh juga banyak dijumpai ulat-ulat penghasil sutera. Masih menurut Augustin de Beaulieu, sutera di Aceh kuning dan sangat digemari diseluruh Sumatra. Para petani mengusahakannya dalam jumlah yang sangat banyak. Hasil-hasil hutan lainnya seperti minyak tanah, juga sudah ditemukan di Deli. Raja Aceh pernah membakar dua kapal Portugis yang sedang diperanginya dengan minyak itu di dekat Malaka.

Tanah cempaga atau belerang, kapur, kemenyan dan emas juga pernah dutemukan dimasa itu. Utusan Belanda di Aceh, Tuan Croc pernah dihadiahi orang Aceh sebuah batu sebesar telur angsa yang kelihatan bergaris-garis emas.

Seperti lada yang merah pada bulan Oktober dan hitam pada bulan November, kota Aceh nampak sekali sebagai kota yang besar. Kedudukannya pada persimpangan pelayaran internasional merupakan sumber kekayaan yang sangat besar. Iskandar Muda-lah yang berhasil merumuskan politik dan melaksanakannya dengan baik selama 30 tahun ia menduduki tahta kerajaan (Baca: Kerajaan Aceh).

Agressi Netherland East Indies
Laporan utama surat kabar The New York Times pada masa itu (Sabtu, 5 Juli 1873), memuat berita perselisihan yang dikeluarkan di den Haq. Perselisihan itu direkayasa sedemikian rupa dengan maksud untuk merampas semua kekayaan alam Aceh, Belanda menyebutkan bahwa Aceh melanggar perjanjian, merampok di laut dan melakukan perdagangan budak. Dengan alasan yang dicari-cari, Belanda juga mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk melakukan ‘agressi’ atau menjajah Aceh; maksud memerangi tidak lain, kecuali untuk menghukum bangsa Aceh yang selama ini bersalah dan supaya tercipta stabilitas keamanan di masa depan. Tetapi hal ini dibantah oleh Sultan Aceh.

Surat kabar “Basirat” di Istanbul menulis bahwa, satu kapal perang Belanda menghampiri perairan Kuala Aceh dan meminta orang Aceh supaya menyerah kepada Belanda. Panglima Aceh naik kapal tersebut dan mengatakan kepada Belanda, bahwa Aceh adalah suatu negara dalam lindungan Sultan Turki, oleh sebab itu bendera Aceh sama dengan bendera Turki. Jika Belanda bermaksud untuk meminta sesuatu, perkara ini bisa diberi sepanjang tidak melanggar kedaulatan Khalifah Islam di Turki.

Panglima perang hanya meminta bertemu dengan Sultan Aceh dan untuk itu mereka mendarat. Ketika menghadap, Sultan mengatakan seperti yang sudah Panglima Aceh katakan sebelumnya. Sesudah itu, kapal Belanda bertolak meninggalkan laut Aceh.
Kemudian Sultan mengutus duta ke Istanbul memberitahu apa yang sudah terjadi dan meminta bantuan dari Khalifah Islam jika meletus perang dengan Belanda. Setelah hampir dua tahun kemudian, lebih dari 20 buah kapal perang berbendera Belanda berlabuh di Kuala Aceh. Utusan panglima Belanda membawa surat untuk diantar ke darat, yang meminta lima perkara supaya diterima oleh kerajaan Aceh:

1. Serahkan negara Acheh kepada Belanda dengan tidak melawan (tanpa syarat) dan terima bangsa Acheh dibawah jajahan Belanda. 2. Putuskan semua hubungan Acheh dengan negara-negara Eropah yang lain, begitu juga dengan Turki 3. Supaya menghentikan perdagangan budak di Pulau Sumatera dan menghentikan lanun (rompak) di laut 4. Supaya Acheh menyerahkan kepada Belanda semua Pulau Sumatera atau tanah Sumatera yang masih berada dibawah perlindungan Kerajaan Acheh 5. Menukar Bendera Acheh –Bintang Bulan– seperti Turki dengan Bendera Belanda.

Sultan Aceh menolak semua isi ultimatum Belanda itu. Sebagai balasannya, Belanda melancarkan perang kepada Aceh sampai tahun 1942. Ribuan serdadu Belanda mati, termasuk Jenderalnya. Belanda akhirnya angkat kaki dari Aceh. Dikatakan oleh Sultan Aceh dalam pernyataan beliau kepada musuhnya, bahwa beliau, demi kemuliaan dirinya, tidak akan mau menjadikan Aceh sebagai budak bangsa lain; soal perdagangan budak seperti yang dituduh Belanda, hal itu sama sekali tidak benar.

Aceh sudah terbukti mampu mengusir agressor Belanda dan Jepang dari bumi Aceh. Belanda, bukan saja terusir, lebih dari itu imperium Netherland East Indies yang beratus-ratus tahun sudah dibangun dan dipertahankan, akhirnya runtuh dan bangkrut karena terlalu lama mendanai perang melawan Aceh (Yusra Habib Abdul Gani dalam 5 April di bawah Bendera Belanda).

Pengalihan Imperium
Pengalihan imperum Netherland East Indies ke imperium Soekarno, Soeharto dan penerus-penerusnya kini sudah nyata dan tengah berlaku. Aceh yang megah sebagai bangsa gagah berani dalam perang melawan imperium Netherland East Indies telah menjadi bangsa yang turun derajatnya dari sebuah bangsa, kini hanya menjadi salah satu suku dari sebuah bangsa. Padahal Acheh, sebelumnya tegak sebagai suatu bangsa dan negara, memiliki: tanah, rakyat, pemimpin, bahasa, budaya, peradaban dan sejarah sendiri.

Pembuatan kebijakan di masa imperium Soeharto sering kali disebut kebijakan berdasarkan politik birokrasi. kekuasaan dan peran serta dalam memutuskan kebijakan nasional hampir seluruhnya dikendalikan oleh pelaku-pelaku negara, terutama birokrasi. Secara politis, rakyat menjadi sangat tidak berdaya, sistem legeslatif dan yudikatif juga tidak berfungsi.
Sejak masa imperium Soeharto, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yang merumuskan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk mengendalikan seluruh sumber daya nasional Indonesia.

Disektor kehutanan, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5/1967, sebagai tindak lanjut untuk merinci lebih jauh kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan yang telah mengatur berbagai kebijakan di sektor kehutanan. Memberi mandat kepada pemerintah untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan dan pengaturan pemanfaatan hutan di dalam lingkup kewenangannya.
Kewenangan resmi Pemerintah Indonesia untuk menguasai lahan tidak bertuan, termasuk hutan masyarakat tradisional, serta mengalokasikan hak pengusahaan kepada perusahaan swasta atau memanfaatkan lahan untuk kepentingan lainnya, telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih hak pemanfaatan serta akses antara hutan adat dan hutan negara. Kemarahan dan konflik serius antara berbagai pengguna hutan di Aceh pun terjadi selama puluhan tahun, terutama konflik antara HPH dan perusahaan yang didukung negara dengan masyarakat setempat.

Falsafah yang terkandung dalam UUPK 1967 tidak berbeda secara signifikan dengan Undang-undang Kehutanan kolonial pada tahun 1865. Walaupun kemudian pemerintah Indonesia tidak pernah mengakuinya.

Paradigma Jahat Ahli Kehutanan
Ahli kehutanan telah dilatih untuk mengadopsi pemahaman yang jahat; ”Hutan negara memberi manfaat terbesar bagi masyarakat, kehutanan ilmiah merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber daya yang rasional dan efisien, dan memajukan pertumbuhan ekonomi melalui produksi hutan untuk negara merupakan komponen kunci bagi peran para sarjana kehutanan” (Peluso dalam “Righ Forest, Poor Peole: Resource Control and resistance in Java”, yang diterbitkan oleh University of California Press, 1992]
Pada masa kolonial, Dinas kehutanan berusaha mengendalikan dan mengeksploitasi hutan di luar jawa secara terpusat melalui peraturan kehutanan yang seragam. Ahli kehutanan dilatih untuk mengadopsi paradigma di atas dan secara tak langsung memandang rendah cara pengelolaan sumber daya yang berbeda yang dilakukan oleh institusi lain. Mereka meyakini supremasi pengelolaan hutan berdasarkan kaidah ilmiah yang mereka buat.
Pemahaman ini tertanam amat dalam di sebagian besar pembuat kebijakan sehingga mereka hampir tidak dapat menerima gagasan tentang pengelolaan hutan yang bersifat lebih rasional. Sebagai agen negara, birokrat kehutanan juga dicekoki dengan pemahaman persatuan bangsa yang sentralistis dan berbasis “kekuasaan kejawaan” .

Tidaklah mengherankan jika asumsi pemerintah tentang masalah pengelolaan hutan di Aceh berasal dari pengalaman yang diperoleh di Jawa. UUPK 1967 merupakan puncak upaya intensif pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengelolaan hutan yang seragam di Jawa dan luar Jawa. Dengan Undang-undang ini, pengusahaan hutan oleh negara secara setralistik, yang dilembagakan Belanda di Jawa selama pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20, juga diterapkan di Aceh.

Imperium Soeharto pada akhir 1960-an sampai pertengahan 1980-an, telah memperkuat monopoli atas penguasaan hutan, membangun sikap kebencian dan permusuhan terhadap praktek-praktek kehutanan lokal, dan menciptakan kerangka kelembagaan yang secara sistematis menghapus sistem pengelolaan lokal dari diskursus kehutanan formal.
Peleceh dan permusuhan secara resmi terhadap praktek-praktek pengelolaan sumber daya hutan dan cara hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan itu pun dituangkan didalam formal kebijakan. Instrumen-instrumen kebijakan ditetapkan untuk merefleksikan penolakan total pemerintah terhadap akses masyarakat lokal pada hutan.

Perladangan berpindah dinilai tidak produktif secara ekonomi serta merusak secara ekologis. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dinilai terbelakang dan karenanya perlu diintegrasikan kedalam masyarakat umum. Sikap ini secara nyata diwarisi dari imperium Belanda. Sebagai contoh, dalam konferensi tingkat tinggi Biro Penyuluhan Pertanian Hindia Timur (East Indies Agriculture Extension Bureau) pada tahun 1930, salah satu rekomendasi yang mendesak berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan mekanisme hukum (dengan atau tanpa menyesuaikan dengan hukum adat) untuk menghentikan kegiatan perladangan berpindah yang merusak diluar Jawa (Departemen Kehutanan 1986).
Pengendalian secara ketat terhadap sistem perladangan berpindah ini merupakan tujuan utama rencana pembangunan lima tahun pertama imperium Soeharto (1968-1974) dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Ideologi yang cendrung negatif dan bermusuhan terhadap masyarakat penghuni hutan menghasilkan seperangkat kebijakan yang berusaha menjauhkan kelompok masyarakat ini dari hutan atau bertujuan mengubah praktek-prakek adat mereka dalam pengelolaan hutan menjadi cara hidup yang sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan pada masa itu. Pembatasan akses petani pada hutan semakin dipertegas dengan pelarangan secara bertahap penebangan kayu skala kecil dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu.

Untuk menentukan kriteria dan mekanisme administrasi untuk pengusahaan hutan baik skala besar maupun kecil, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1970; izin usaha skala besar (Hak Pengusahaan Hutan atau HPH) dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan izin eksploitasi skala yang lebih kecil (Hak Pemungutan Hasil Hutan atau HPHH) dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Pada sistem HPHH, perorangan dan pengusahan setempat diperbolehkan memungut hasil hutan secara manual baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk pasar lokal (tidak untuk ekspor), namun peraturan yang sama juga membekukan akses masyarakat adat pada sumber daya di kawasan HPH.
Pemerintah pada masa itu, masih merefleksikan maksud jahatnya terhadap masyarakat lokal. HPHH ternyata tidak memberikan banyak keuntungan ekonomi kepada petani hutan karena mereka tidak memahami prosedur birokrasi yang berbasis perkotaan dan juga tidak mempunyai modal untuk memulai; keuntungan terutama masih saja dipetik oleh sekelompok orang kaya raya di kota yang notabene dekat dengan pihak pemerintah.

Kebijakan utama imperium Soeharto untuk mengubah dan mengatur hubungan antara hutan dan masyarakat terlihat dalam sebuah instrumen yang dinamai dengan program pemukiman kembali serta program pertanian menetap, yang dikombinasikan dengan pembatasan akses pada hutan secara paksa. PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan serta kemudian PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan secara spesifik melarang akses masyarakat lokal pada hutan adat di dalam kawasan konsesi dan hutan lindung yang ditetapkan pemerintah.

Gesekan antara pemerintah dan masyarakat pun mulai sering terjadi, yang dipicu oleh sikap pemerintah yang menganggap pemanfaatan sumber daya hutan oleh penduduk desa sebagai tindakan kriminal.

Insiden-insiden antara masyarakat setempat dengan kepentingan bisnis kayu hutan yang didukung oleh pemerintah terjadi secara luas. Ketika berbagai insiden tersebut meluas menjadi tindakan kekerasan, pemerintah seringkali menggunakan kekuatan serdadu militer untuk menanggulanginya.

Selanjutnya, pada pertengahan 1980an sampai 1997, program penghutanan sosial diadopsi dan secara bertahap dilembagakan ke dalam sistem pengelolaan hutan oleh negara, meskipun hak kepemilikan dan pemanfaatan oleh masyarakat tradisional masih dianggap tidak sah.

Karena berbagai desakan yang dibangun oleh berbagai komponen dan koalisi masyarakat sipil, pada tahun 1998 sampai sekarang, mulai terjadi titik tolak perubahan kebijakan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal mulai dimasukkan ke dalam kerangka kerja kehutanan yang sah, walaupun sistem lokal ini masih berada dibawah sistem kehutanan pemerintah.

Lalu bagaimana dengan masa depan hutan Aceh memasuki dua tahun moratorium logging sejak diinstruksikannya pada tahun 2007 yang lalu oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf? Kita harapkan penyalahgunaan terburuk dari imperium lama sudah berakhir. Aceh memang sedang ditakdirkan melewati masa transisi yang sulit. Harus diingat, bahwa tidak ada satu lembaga resmi pun yang berhak mendeklarasikan diri sebagai pemangku hutan Aceh, ”tidak juga Departemen Kehutanan” - kecuali masyarakat Aceh di dalam dan di sekitar hutan itu sendiri.

Namun masih disayangkan, bahwa sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) sekarang kembali di izinkan oleh pejabat Pemerintahan Aceh. Sekali lagi, izin HGU ini hanya mampu dimiliki oleh sekelompok orang yang kaya raya. HGU masih tidak memberikan banyak keuntungan ekonomi kepada petani hutan karena masyarakat kecil tidak memahami prosedur birokrasi yang berbelit dan mahal. Pak tani kita tetap saja tidak mempunyai modal untuk memulai.
Sebuah ketimpangan yang nyata? Semoga pemerintahan Aceh ke depan tidak lagi menjadi perpanjangan tangan dari imperium terdahulu. ”Entah sampai kapan...” .